Membangkitkan Partai Golkar Mahyudin ;   Wakil Ketua MPR RI; Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani seluruh Indonesia (HKTI); Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2014

                                                  KORAN SINDO, 31 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pada Februari 2016 Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memublikasikan hasil polling tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. TNI merupakan lembaga yang mendapatkan kepercayaan tertinggi dengan 89,6% dari 1.220 responden yang dipilih secara random di seluruh wilayah Indonesia. DPR dan partai politik menempati posisi paling bawah dalam kategori kepercayaan terhadap lembaga negara. DPR memperoleh 58,4%, parpol 52,9%. Di bawah TNI, dengan kepercayaan 83,7% adalah presiden, disusul KPK dengan 82,9% responden. Polri masih di posisi bawah dengan 76,3% responden. Berarti, lembaga yang paling dipercaya masyarakat adalah; TNI, presiden, dan KPK. Sementara lembaga yang mendapat kepercayaan terbawah berurutan; partaipolitik, DPR, dan Polri. Banyak janji-janji saat pemilu yang tidak dipenuhi bisa menjadi penyebab terpuruknya penilaian masyarakat terhadap parpol. Belum lagi pemberitaan negatif yang tak pernah berhenti menerpa anggota DPR atau kader partai dalam perilaku korupsi atau perbuatan kriminal lainnya. DPR dan parpol seakan menjadi objek pemberitaan negatif yang menarik. Bukan berita jika good news. Justru bad news adalah good news. Menurut penulis, kondisi unhappy ini bukan hanya bagi kalangan partai politik, tetapi bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Bagaimanapun, partai politik merupakan pilar dari eksistensi demokrasi dalam sebuah bangsa. Bila sebuah bangsa membangun demokrasi dalam sistem politik, maka menjadi niscaya mengembangkan kehidupan partai politik. Artinya, persepsi negatif masyarakat terhadap partai politik tidak bisa dianggap remeh. Ada problem serius dalam bangunan sistem demokrasi kita. Tantangan untuk Parpol Partai politik merupakan fenomena abad ke-19 dan menjadi studi yang mulai semarak di abad ke-20. Berawal dari Eropa Barat kemudian konsep partai politik menyebar ke seluruh dunia—bersamaan dengan menyebarnya konsep demokrasi. Lahirnya partai politik merupakan kelanjutan dari lahirnya konsep senat—yang akhirnya memerlukan dukungan rakyat pemilih. Partai politik lahir dari kebutuhan bahwa negara harus dikelola bersama rakyat. Di Indonesia partai politik lahir sejak era penjajahan Belanda. Partai politik dijadikan sarana perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan. Sebutlah Indische Partij, Partai Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan sebagainya. Setelah kemerdekaan pertama kali Indonesia mengadakan pemilu pada 1955 dengan melahirkan pemenang Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai NU, dan Partai Komunis Indonesia. Sayang, sejarah mencatat bahwa kehidupan kepartaian akhirnya diberangus dengan Dekrit 1959 yang membubarkan hasil Pemilu 1955. Lahirnya Dekrit yang membubarkan hasil Pemilu 1955 bukan tanpa alasan kuat. Presiden Soekarno yang didukung TNI memandang kondisi sosialpolitik Indonesia telah berada di pinggir jurang karena perpecahan kronis akibat partai-partai yang berpola pada politik aliran ideologi. Akibat pembubaran hasil Pemilu 1955, disusunlah DPR Gotong-Royong yang mengemukakan istilah kelompok fungsional. DPR GR berisi kelompok dan golongan yang termaktub di dalam UUD 1945. Dari latar belakang sosiologis seperti ini kelak pada 1964 lahirlah Sekber Golkar (kelompok fungsional yang mengidentifikasi diri berbeda dengan partai politik yang berseteru). Sekber Golkar ini kelompok fungsional yang menentang ide Nasakom (nasionalis-agama-komunis) yang digagas Bung Karno setelah membubarkan hasil Pemilu 1955. Sekber Golkar dipilih Pak Harto sebagai kekuatan politik untuk menopang pemerintahannya yang berorientasipada pembangunan. Trauma Bung Karno pada partai politik (yang memicu lahirnya Sekber Golkar) juga menjadi perhatian Pak Harto. Pemilu pertama digelar dan Golkar (yang menafsirkan dirinya bukan partai politik) menjadi peserta untuk pertama kalinya. Hingga enam kali dalam kepesertaannya dalam pemilu Orde Baru, Golkar selalu menang dengan single majority. Para akademisi politik dan aktivis menuding kemenangan Golkar dikarenakan sistem tertutup yang dijalankan Pak Harto. Pada 1998, di era reformasi, Golkar mendeklarasikan eksistensinya sebagai partai politik. Dengan paradigma baru Golkar menjadi Partai Golkar akan mengarungi kehidupan sosial politik Indonesia dengan cara pandang, sistem, dan budaya baru. Partai Golkar menjadi kekuatan reformasi yang terus mendorong proses demokratisasi di semua lini kebangsaan dan kenegaraan. Tantangan Partai Golkar semakin hari tidak semakin ringan. Kalau melihat statistik, Golkar memenangkan pemilu 6 kali di masa Orba, sedangkan Partai Golkar memenangkan 1 kali dan runner up 3 kali sepanjang pemilu di era reformasi. Dalam pilpres, Partai Golkar belum sekalipun menang dalam pemilihan. Setidaknya Partai Golkar belum pernah terdepak ke posisi tiga. Pertanyaannya, bagaimana Partai Golkar pada Pemilu 2019? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab hari ini. Tetapi bagi kader Partai Golkar, gelaran Pemilu 2019 mendatang adalah momentum yang menantang untuk dicarikan jawabannya dengan meningkatkan kinerja dan pengelolaan organisasi. Tantangan Pemilu 2019 tidaklah sederhana. Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama kalinya. Tentu ada beberapa strategi dan pola baru yang harus diadopsi semua partai politik untuk mampu keluar sebagai pemenang dan lolos dari penghakiman rakyat itu. Munaslub adalah Momentum Setelah Pemilu 2014 Partai Golkar menghadapi ujian yang relatif berat (adanya dualisme kepemimpinan). Setahun lebih berkubang konflik yang tentu saja menelantarkan program penting yang seharusnya dilakukan sebuah partai politik modern. Konflik telah mematahkan dahan dan ranting serta menebas daun rindang Beringin. Jika tidak segera melakukan rekonsiliasi total akan mengakibatkan keruntuhan Beringin. Perdamaian dan persatuan sangatlah vital bagi Partai Golkar. Partai yang tidak konflik saja masih harus berjuang meraih simpati masyarakat, apalagi yang bisa diharapkan dengan partai yang terpecah. Masyarakat akan lari dari partai yang setiap hari hanya mempertontonkan perkelahian. Rakyatakanmendukung partai yang solid dan menjalankan program kerakyatan. Nakhoda baru yang dilahirkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) juga mesti selaras dengan harapan kebangkitan. Figur yang dikenal di lingkungan Partai Golkar dengan pengalaman mengelola organisasi, kecintaannya pada organisasi, mempunyai keinginan dan mampu meluangkan waktu sebesar-besarnya pada partai. Karena waktu yang terbatas menuju 2019 hendaknya waktu ke depan mampu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Partai Golkar juga butuh figur yang nyambung dengan generasi digital yang akan mendominasi jumlah penduduk. Dengan semangat konsensus, dengan adaptasi pada perubahan, dengan empati pada jeritan rakyat, dan konsolidasi besarbesaran Partai Golkar mampu melewati pemilu dengan kemenangan. Dan Partai Golkar bangkit dan mengambil peran memajukan negeri dan bangsa ini. Kebangkitan dan kebesaran Partai Golkar yang selaras dengan tujuan didirikannya Republik Indonesia, yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. ●