Ironi Parpol Akh Muzakki ;   Dekan FISIP dan FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya; Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur

                                                   KORAN SINDO, 09 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ahok menjadi fenomena, itu sudah diketahui umum. Popularitas dan elektabilitas yang tinggi, terutama dalam derap menuju Pilkada DKI Jakarta 2017, tidak dibantah oleh siapa pun. Lalu, Ahok memastikan untuk maju sebagai calon independen, juga bukan lagi rasan-rasan politik. Soal hasil kontestasi politik, masih ada waktu setahun hingga Pilkada DKI Jakarta 2017 betul-betul dinyatakan resmi selesai. Tapi, apa yang disebut dengan ”fenomena Ahok” betulbetul telah menjungkirbalikkan banyak konsep penting dalam politik: parpol. Semua literatur politik menyepakati perihal penting tentang konsep parpol sebagai mesin politik untuk terlibat dalam kekuasaan pemerintahan, terutama melalui mekanisme Pemilu. Keputusan Ahok untuk maju sebagai calon independen hari-hari ini semakin menunjukkan teramputasinya fungsi parpol dan sekaligus bangkrutnya marwah (sebagian) parpol. Lacurnya, saat sudah jelas Ahok maju tanpa parpol, justru ada parpol yang resmi memberikan dukungan kepada Ahok sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti, yakni Partai Nasdem dan Hanura. Padahal, deparpolisasi banyak disematkan pada praktik Ahok yang maju tanpa, dan bahkan meninggalkan, parpol di atas. Bahkan, isu deparpolisasi ini begitu menguat di kalangan politisi parpol. Dan, karena itu, keputusan Ahok untuk maju sebagai calon independen telah menjadi perhatian serius sejumlah parpol. Tak kurang, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam beberapa kesempatan penting menyebut Ahok telah melakukan praktik ”emoh parpol” itu dengan istilah deparpolisasi. Praktik ”emoh parpol” oleh Ahok di atas tentu memiliki latar belakang tertentu. Yang sering mengemuka adalah praktik mahar politik. Parpol yang akan mengusung calon kontestan politik memasang tarif tertentu sebagai biaya politik kontestasi. Sebaliknya, calon yang ingin maju dalam kontestasi dan menjadikan parpol tertentu sebagai kendaraan politik diharuskan menyerahkan mahar tertentu sebagai ijab kabul politik. Belum lagi, saat kontestasi telah berhasil dimenangi, bulan madu tidak boleh begitu cepat berlalu. Kemesraan tidak boleh beterbangan ke awan. Parpol menyadari betul pentingnya prinsip ini. Karena, parpol telah menyediakan kendaraan politik untuk sampai pada destinasi yang diidamkan: berkuasa di pemerintahan. Dalam situasi seperti itu, siapa pun yang diantarkan oleh parpol untuk meraih kekuasaan pasti akan sangat menghitung nilai representasi parpol yang ada pada kuasa dirinya. Nah, dalam mempraktikkan nilai representasi ini, bisa saja konformitas politik tetap terjaga. Dan, bulan madu politik pun tetap mewarnai perjalanan kuasa politik itu. Namun bisa pula, bulan madu politik itu segera diwarnai oleh dinamika politik yang berliku. Mulai ”pisang ranjang” politik hingga perselingkuhan politik dengan kekuatan parpol lain untuk mencari keseimbangan politik baru yang berujung pada perceraian dengan parpol pengusung awalnya. Bila ini yang terjadi, parpol bisa dianggap sandungan oleh mereka yang sedang berkuasa. Bahkan, lebih dari itu, bisa dipandang sebagai penjara politik. Dan, individu yang berkuasa lalu merasa dirinya tersandera oleh parpol. Nah, proses panjang untuk menjaga nilai konformitas politik di atas menginspirasi praktik ”emoh parpol” di sejumlah calon kontestan politik. Maka apa yang disebut sebagai deparpolisasi hanya akibat lanjutan saja dari praktik ”emoh parpol” ini. Seharusnya, fenomena ini sebuah tamparan besar bagi parpol. Lalu, parpol membuat kebijakan strategis untuk keluar dari jebakan deparpolisasi itu. Sebab, bagaimanapun, itu menjadi pertanda bahwa parpol bukan menjadi pilihan menarik untukbisamenjadi kendaraan politik. Lacurnya lagi, itu dilakukan oleh mereka yang besar dari parpol, seperti dalam kasus Ahok di atas. Tapi praktik instan muncul. Bukan memerangi fenomena deparpolisasi yang dilakukan, melainkan justru mendukung fenomena itu. Parpol bukan melawan praktik ”emoh parpol” oleh calon kontestan politik, melainkan justru malah mendukungnya. Dukungan Partai Nasdem dan Hanura kepada Ahok untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang telah resmi diluncurkan beberapa hari lalu menjadi ironi besar bagi dunia parpol di Indonesia saat ini. Bagaimana mungkin, Ahok sudah meluncurkan praktik ”emoh parpol” dalam pengajuan dirinya sebagai cagub DKI Jakarta, namun parpol malah memberi dukungan penuh. Praktik yangdilakukanparpolsepertiitu sama dengan ”menyerahkan lehernya” kepada calon kontestan untuk ”disembelih”. Minimal diperlakukan apa saja, asal bisa menjadi bagian dari pendukung calon kontestan. Padahal, calon sudah nyatanyata ”emoh” pada parpol. Sekoci politik yang bernama ”Teman Ahok” atau apa pun namanya, bahkan, lebih dipercaya sebagai ”kendaraan politik” yang lebih efektif untuk memobilisasi dukungan massa. Dalam konteks terbatas, saya menyebut fenomena penyerahan diri parpol kepada calon kontestan meskipun yang bersangkutan sudah menyatakan ”emoh parpol” dengan majunya dirinya sebagai calon independen sebagai praktik ironi parpol. Parpol telah kehilangan pesona politik. Jangankan di hadapan pemilik suara, di hadapan calon kontestan saja parpol tidak berhasil menunjukkannilaistrategisnya sebagai kendaraan politik. Lebih jauh, dengan penyerahan diri parpol kepada calon kontestan itu, parpol telah menunjukkan kegagalannya dalam mempertahankan atau menunjukkan elan vitalnya sebagai mesin kaderisasi calon pemimpin politik. Kepentingan yang instan berupa kue kekuasaan ternyata jauh lebih menarik bagi parpol daripada kepentingan untuk menjaga pesona politik di atas gelanggang politik dan sekaligus mesin kaderisasi calon pemimpin politik. ”Penyerahan diri” Partai Nasdem dan Hanura kepada Ahok yang sudah nyata-nyata mendeklarasikan pencalonannya melalui jalur independen adalah bukti konkret bagaimana parpol telah melakukan praktik ironi politik itu. Tentu semua itu dilakukan pada calon dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Harapannya adalah memperluas seluruh kemungkinan untuk, atau minimal tidak tertinggal dalam, menikmati kue politik pascakontestasi. ●