Jumat, 08 April 2016

Berkuasa dalam Ingatan

Berkuasa dalam Ingatan

Boni Hargens ;   Direktur Lembaga Pemilih Indonesia
                                                        KOMPAS, 07 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Orang selalu berpikir bahwa berkuasa itu urusan waktu. Ada waktu berkuasa dan ada waktu tidak berkuasa (lagi).

Barangkali ahli psikologi perlu memikirkan ini: kekuasaan itu cenderung melekat dengan gambar diri. Karena itu, setelah tak berkuasa, orang cenderung mengalami sindrom pasca berkuasa: orang hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalu sehingga sukar menerima kenyataan hidup hari ini.

Bagi yang bisa mengendalikan kemelekatan dirinya dengan kekuasaan, gejala ini cenderung teratasi. Namun, bagi yang kemelekatannya terlalu mutlak, sindrom ini cenderung akut. Namun, banyak bekas pemimpin politik selalu merasa berkuasa selama hayat di kandung badan.

"Ingatan berkuasa" itu begitu kuat sehingga sulit baginya membedakan kapan berkuasa dan kapan tak lagi berkuasa. Periodesasi kekuasaan dalam demokrasi dibatasi supaya orang tidak melebur dengan kekuasaan dan menjadi mutlak. Atribut kekuasaan harus dicopot dari seseorang setelah masanya berakhir karena mesti ada sirkulasi dan regenerasi kekuasaan (Robert A Dahl, 1963).

Selain adanya periodesasi dan sirkulasi kekuasaan, demokrasi juga menekankan pentingnya deliberasi publik. Keterlibatan rakyat dalam keseluruhan proses politik adalah roh dasar demokrasi. Rakyat adalah subyek kekuasaan yang menentukan hidup-matinya demokrasi. Benarlah adagium klasik yang menyebut suara rakyat adalah suara Tuhan. Pengalaman negara maju yang demokrasinya matang selalu merupakan contoh penting.

Dalam pemilu negara bagian di Jerman belum lama ini, partai sayap kanan, Alternative für Deutschland (AfD), muncul sebagai bintang baru. AfD sendiri di pemilu federal 2013 gagal masuk Bundestag karena tak mencapai ambang batas elektoral yang 5 persen.  Isu pengungsi yang menjadi tema sentral di Eropa saat ini mendongkrak citra sayap kanan.  Di Baden-Württemberg, AfD meraih 15 persen suara, di Rheinland-Pfalz 12,6 persen, dan di Sachsen-Anhalt 24,2 persen.  Militansi AfD menolak kebijakan Angela Merkel yang menampung jutaan pengungsi menyedot dukungan segmen pemilih konservatif yang resisten dengan hadirnya pengungsi Suriah, Afganistan, Irak, Iran, dan Pakistan di Jerman.

Meski ditentang, Merkel tetap konsisten. Sebagian rakyat Jerman justru mendukungnya dengan alasan kemanusiaan. Seperti yang kami amati di beberapa tempat registrasi pengungsi di Berlin, Maret 2016 lalu, jumlah pengungsi yang diangkut dari luar Berlin terus bertambah.  Merkel tak gentar dengan keputusannya.

"Tour de Java"

Isu politik juga meramaikan politik kita, tetapi sebatas meramaikan saja. Media sosial muncul sebagai ruang demokrasi baru yang menjamin kemerdekaan tiap orang berpendapat. Isu-isu politik muncul masih sebatas bola liar, belum determinan memengaruhi dukungan/penolakan terhadap partai politik.

Dalam Tour de Java yang diadakan 13 hari (11-24 Maret) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan bola panas. Politik infrastruktur Joko Widodo disindir karena dinilai tak sesuai dengan konteks ekonomi yang tengah melesu. Ini isu menarik kalau dilanjutkan dengan perdebatan paradigmatis soal mazhab ekonomi Jokowian dan mazhab ekonomi Yudhoyonoan.

Sepuluh tahun berkuasa, SBY tak melakukan gebrakan besar di dunia infrastruktur. Ada pembangunan, seperti Hambalang, tetapi tersandung korupsi. Bagaimana mazhab ekonomi SBY menjelaskan ini? Lalu, seperti apa mazhab Jokowian merespons kritik SBY? Memang logika Jokowian sudah tergambar dalam Nawacita, yang salah satu sasarannya adalah membangun infrastruktur dari daerah dalam semboyan "membangun dari pinggiran". Namun, bagi yang tak membaca Nawacita, perlu diberi penjelasan terus-menerus.  Itulah guna dialektika di ruang publik.

Sayang, perdebatan macam ini tak muncul. Kehadiran Jokowi di Hambalang (18/3) malah dianggap sebagian orang sindiran politik dan merusak Tour de Java.  Celotehan SBY di media sosial juga melampaui modus curhat. Sebagai oposisi, Partai Demokrat harus mengkritik. Namun, kritik sebaiknya konseptual supaya ada efek edukatif bagi publik.

Kita bangga SBY masih punya ingatan kekuasaan. SBY bukan saja bekas presiden; ia juga ketua umum partai. Namun, kita senang ada memori berkuasa yang terus hidup. Itu baik sebagai energi untuk melakukan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah sekarang. Dengan ingatan itu, SBY tahu apa yang sudah dan tak pernah dilakukannya.

Discovery tentang pengalaman itu bisa jadi bahan kritik yang baik untuk Jokowi. Apa yang baik dari SBY adalah warisan sejarah yang perlu dihargai dan apa yang "lupa" dilakukan SBY, itulah yang diwujudkan Jokowi dengan Kabinet Kerja-nya. Namun, ingatan kekuasaan itu harus dievaluasi supaya tak menjadi "berkuasa dalam ingatan", terus berkuasa, padahal itu hanya dalam ingatan.