Jumat, 08 April 2016

Ahok dan Ujian Integritas Parpol

Ahok dan Ujian Integritas Parpol

Laode ida ;   Komisioner Ombudsman RI;  Sosiolog Universitas Negeri Jakarta
                                                        KOMPAS, 08 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pemilihan gubernur DKI Jakarta akan berlangsung bersamaan dengan pilkada serentak pada Februari 2017 nanti. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperkirakan akan tampil jadi calon gubernur petahana yang menonjol dan tangguh di tengah sejumlah figur pesaingnya.

Hasil survei berbagai opini publik memang menunjukkan putra Belitung Timur itu selalu berada pada tingkat elektabilitas tertinggi.

Dukungan publik terhadap Ahok seperti itu tentu saja merupakan produk dari kinerjanya yang dianggap baik sehingga pantas untuk terus memimpin DKI Jakarta. Menariknya, kebiasaannya bicara blak-blakan, meledak-ledak, bahkan tergolong sangat kasar tidak dilihat sebagai aspek negatif bagi Ahok. Justru dianggap sebaliknya: karakternya dianggap bagian dari upaya melakukan perbaikan pengelolaan pemerintahan dan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Jadi keunggulan

Tepatnya, watak Ahok yang keras, tegas, dan kasar merupakan bagian dari keunggulan utama sekaligus kampanye gratis yang memberikan ruang besar untuk kembali memimpin DKI Jakarta 2017-2022. Anehnya, baru sebagian parpol papan tengah-bawah  yang menyatakan diri tertarik dan akan mendukung Ahok dalam pilgub DKI Jakarta. Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PAN kabarnya sudah terbuka memberikan dukungan kepada Ahok.

Parpol papan atas masih cenderung menutup diri atau bersikap berseberangan. Bahkan, lebih dari itu, Ahok dianggap telah melakukan deparpolisasi karena keinginannya menggunakan jalur perseorangan. Komunitas pendukung Ahok memang sudah jauh melangkah dalam mengumpulkan dukungan warga Jakarta dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) berikut tanda tangan. Semua itu tentu didasarkan pada kesadaran mengantisipasi jangan sampai para pemimpin parpol menutup untuk masuk bertarungnya Ahok. 

Terkait keengganan pemimpin parpol untuk mengusung Ahok itu tampaknya lebih karena tiga faktor. Pertama, faktor ideologi, karena latar sosial budaya Ahok yang diposisikan bukan dari kalangan mayoritas di negeri ini, baik dari segi suku maupun agama. Ini merupakan fenomena terbuka bahwa, diakui atau tidak, dinyatakan secara terbuka atau diam-diam, masih ada kekuatan politik dan atau kelompok masyarakat yang masih peka dengan ideologi berbasis budaya itu.

Dijamin UUD 1945

Sikap seperti itu sebenarnya sudah muncul sejak pencalonannya sebagai cawagub berpasangan dengan Jokowi, dan kian mendapat tantangan serius saat mendapat penolakan agar tidak dilantik jadi gubernur menggantikan Jokowi yang sudah terpilih jadi presiden RI. Padahal, harusnya disadari bahwa perdebatan soal identitas (suku dan agama) dalam kaitan dengan pemilihan pejabat publik sudah tak ada lagi di era reformasi ini sebab itu semua dijamin UUD 1945.

Kedua, penolakan politik akibat dendam tertentu. Sejumlah parpol yang dulu (2012) mengusung Jokowi-Ahok jadi cagub/cawagub DKI Jakarta kecewa terhadap Ahok. Partai Gerindra, misalnya, yang empat tahun lalu bukan saja menyediakan kendaraannya untuk dipakai (kemudian menganggap Ahok sebagai kadernya), melainkan juga dikabarkan berkorban materi, harus menerima kekecewaan berat ketika Ahok menyatakan diri keluar dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu sebab mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Ahok dianggap "tak tahu diri" atau "tak tahu balas budi" karena sikap politiknya itu.

Kebijakan yang tidak memberikan peluang untuk adanya "garapan atau jatah" anggaran (melalui APBD) bagi kepentingan bisnis melalui klien politik atau tambahan pendapatan ilegal bagi para politisi di DKI Jakarta kian memperkuat semangat penolakan elite politik terhadap Ahok. Kasus tuduhan adanya anggaran siluman dalam APBD 2014 yang dimainkan sejumlah oknum anggota DPRD, misalnya, membuat politisi sangat tersinggung dengan sikap dan kebijakan Ahok. Singkatnya, Ahok dianggap tak bersahabat dengan politisi yang sudah memiliki kebiasaan buruk bermain anggaran.

Ketiga, sikap sebagian pemimpin parpol yang tak mau memberikan kendaraan politik bukan mustahil sebagai akibat dari sikap Ahok yang memberikan isyarat tak mau kompromi dengan pemberian mahar yang sudah menjadi kebiasaan terselubung dalam pilkada di negeri ini.

Padahal, andai saja Ahok mau melakukan itu, niscaya ia tak akan kesulitan memperolehnya. Soalnya, kecuali ia sendiri sudah pasti berkantong tebal dari sumber pendapatan resminya yang begitu besar selama jadi wagub dan gubernur, juga akan banyak cukong yang bersedia menjamin imbalan parpol  itu. Ahok agaknya sangat percaya diri, yang antara lain ditunjukkan dengan "gertakan ultimatumnya" terhadap PDI-P dengan memberi jangka waktu tertentu untuk memperoleh kepastian akan mendukungnya atau tidak.

Sikap Ahok ini tentu saja merupakan bagian dari ujian bagi pihak parpol karena boleh jadi akan diikuti juga sejumlah figur di sejumlah daerah dalam pilkada serentak tahun 2017. Dikatakan ujian karena jika benar Ahok konsisten mau gratis saja jika parpol mendukung, otomatis pihak oknum parpol akan  kehilangan pemasukan dari sumber tidak resmi, sesuatu yang selalu diharapkan dalam setiap momentum pilkada.

Selain itu, dalam kasus Ahok yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi, pihak parpol harus mau rela jika ia tak bersama dengan kepala daerah jika figur yang ditolaknya itu kelak menjadi pemenang atau memimpin Jakarta. Pada saat yang sama, jika kemudian pihak yang sebelumnya menolak dan ternyata kemudian mendukungnya nanti dengan berbagai argumen yang dibuat-buat, maka tidak mustahil akan dikatakan "menjilat kembali ludah yang sudah dibuang". Begitulah konsekuensi bagi parpol yang hingga saat ini berseberangan dengan Ahok.

Cara alternatif

Sikap Ahok seperti sekarang ini termasuk cara-cara alternatif antisipatifnya dengan mengumpulkan dukungan warga (KTP dan tanda tangan) menjadi pelajaran yang bisa menyemangati figur populer dan idealis lain di berbagai daerah. Pihak parpol pragmatis akan menghadapi tantangan serius dalam perjalanannya ke depan karena boleh jadi akan diabaikan tawaran mahar oleh mereka yang ingin bertarung sekaligus memberi pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat luas.

Berdasarkan pengalaman dalam pilkada serentak Desember 2015, misalnya, sudah muncul kecenderungan kesadaran masyarakat yang tak ingin lagi terpengaruh dengan politik uang. Ini menjadi isyarat baik untuk kian hadirnya pemimpinan daerah yang memiliki semangat integritas mewujudkan pemerintahan yang baik.

Hanya saja, Ahok dan timnya tak boleh langsung merasa akan tetap berada di atas angin dan besar kepala akan tetap terpilih kendati tak didukung oleh parpol besar. Tidak mustahil pendukung Ahok sekarang ini merupakan bagian dari pendukung parpol besar, utamanya PDI-P, yang berpotensi besar dan secara signifikan bisa menggembosi pendukungnya ketika suatu saat nanti sudah secara tegas-resmi tidak mencalonkan atau tidak mendukungnya.