Senin, 04 April 2016

Perundungan Elite di Media Sosial

Perundungan Elite di Media Sosial

Antony Lee  ;  Wartawan Kompas
                                                        KOMPAS, 04 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluh atas perundungan atau bully terhadap partainya yang sebagian terjadi di media sosial. Keluhan atas perundungan ini menjadi bahan refleksi menarik untuk melihat kedewasaan netizen atau pengguna internet dalam menyampaikan pesan sekaligus kebesaran hati elite politik menerima kritik.

Sebagai alat, media sosial sangat tergantung pada penggunanya. Di sini kematangan pengguna media sosial jadi penting karena perubahan zaman dan alat berkomunikasi juga perlu diikuti dengan perubahan perilaku penggunanya.

Di masa sistem pemerintahan negara kota semacam Romawi atau Yunani kuno, politisi tinggal berbicara di forum-forum untuk menyampaikan pesan kepada publik. Namun, politisi juga perlu punya keahlian khusus. Cicero (106-43 SM), politisi, orator, sekaligus filsuf Romawi, harus berlatih orasi sebelum berkecimpung ke politik karena di masa itu keahlian orasi menjadi kunci menggaet konstituen.

Di era setelah penemuan mesin cetak, lalu perkembangan media elektronik, komunikasi antara politisi dan konstituennya berlangsung melalui perantara media. Sifat komunikasinya hampir serupa dengan masa-masa negara kota. Namun, bukan hanya komunikasi searah satu orang ke masyarakat, melainkan terkadang komunikasi bisa berjalan dua arah melalui filter organisasi dan ideologi media.

Di era internet, komunikasi bisa berlangsung multiarah. Seorang konstituen yang senang dengan program kerja politisi bisa langsung memuji-muji tokoh idolanya lewat Twitter atau Facebook. Begitu pula dengan masyarakat yang tak suka dengan pernyataan politisi, bisa langsung memarahi politisi tersebut.

Sistem komunikasi multiarah ini di satu sisi bisa menjadi positif apabila dijadikan sarana mengatasi defisit demokrasi. Media sosial bisa digunakan warga menyampaikan unek-unek, kritik, dan saran dalam pengambilan kebijakan publik. Namun, jika media sosial digunakan sebagai alat merundung politisi, tentu akan jadi berbeda ceritanya.

Perdebatan soal perundungan siber ini juga terjadi di ruang publik di negara-negara yang demokrasinya lebih matang daripada Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Media cetak di kedua negara itu juga membahas baik-buruknya politisi di-bully. Dalam konteks kampanye pemilihan presiden AS 2012 silam, Time menurunkan tulisan "The Problem with Political Cyberbullying". Pesannya, jika remaja tak boleh dirundung karena bisa membahayakan pertumbuhan mental ataupun keselamatan mereka, apakah politisi boleh di-bully?

Perundungan atau kritik?

Soal keluhan perundungan dari Yudhoyono, hal itu tampaknya tak terlepas dari keriuhan "Tour de Java" versus "Tour de Hambalang" di media sosial beberapa pekan lalu. Saat itu, kerja politik Yudhoyono lewat lawatan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan kritik yang dilontarkannya terhadap pemerintahan Joko Widodo ditanggapi sinis sebagian netizen. Hal ini terutama muncul setelah Presiden Jokowi menyambangi Hambalang, proyek berbiaya mahal masa Yudhoyono yang mangkrak karena kasus korupsi yang sebagian melibatkan elite politik Partai Demokrat.

Pengajar budaya siber di Departemen Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, Rendy Pahrun Wadipalapa, tak sepenuhnya sependapat dengan keluhan Yudhoyono. Menurut dia, elite politik juga harus mampu membedakan kritik dan perundungan. Rendy mengatakan, perundungan itu terjadi berulang-ulang dan menyerang martabat. Jika yang diserang argumentasi, hal itu bukan perundungan. Tidak tepat pula jika semua jenis kritik kemudian diberi label "perundungan" oleh elite politik.

"Publik sekarang kritis dan sensitif. Publik menjadi himpunan kelas menengah yang 'cerewet' dan sadar akan haknya. Rekam jejak elite politik mudah dilacak di internet," katanya.

Peneliti politik kelas menengah, masyarakat sipil, dan gerakan politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo Jati, berpendapat, kritik netizen kepada Yudhoyono dan Partai Demokrat merupakan tanggapan balik publik atas upaya pencitraan politik politisi. Dia menilai, kritik netizen menjadi indikator gejala antusiasme publik karena kanal informasi meluas dengan adanya media sosial dan representasi politik mereka jadi lebih punya gaung.

Namun, ia juga mencatat, netizen juga harus punya kontrol diri yang baik sebelum melontarkan kritik. Dengan begitu, elite politik tak boleh anti terhadap kritik netizen di media sosial, tetapi di sisi lain, netizen juga harus mampu memformulasikan kritik tanpa menyerang martabat seseorang.