Politik Ekonomi Tanpa Militansi

Politik Ekonomi Tanpa Militansi Bambang Soesatyo  ;    Anggota DPR, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia SUARA MERDEKA, 27 Agustus 2013

FUNDAMEN ekonomi Indonesia terbukti lemah. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi tetapi tidak independen alias minus kemandirian. Akibatnya, sendi-sendi ekonomi negara mudah terguncang oleh perubahan eksternal berskala kecil sekalipun. Begitulah jadinya jika politik ekonomi dipraktikkan tanpa militansi membangun kemandirian.

Menjelang pekan terakhir Agustus 2013, grafik perekonomian nasional, terasa menggelisahkan. Perkembangan harga di dalam negeri terus menjauh dari jangkauan daya beli rakyat kebanyakan. Tak hanya harga kebutuhan pokok yang mahal tapi juga harga valuta dolar AS. Konsekuensinya, harga bahan pangan yang diimpor bertambah mahal.

Semua kecenderungan ini menggambarkan kerapuhan fundamen ekonomi negara. Indikator kerapuhan itu sudah terbaca ketika pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM bersubsidi menjelang akhir Juni 2013. Kendati jutaan keluarga sedang bergelut mengatasi beban puncak berkait kebutuhan biaya pendidikan anak dan persiapan menyongsong Ramadan plus Idul Fitri, pemerintah tak mau berkompromi.

Sikap itu mengindikasikan pemerintah mengalami kesulitan likuiditas. Begitu keringnya likuiditas sehingga tak mampu menetralisasi harga daging. Gambaran kerapuhan itu makin nyata ketika nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus menguat disertai ambruknya indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penyebab depresiasi rupiah dan turunnya harga saham di BEI adalah keluarnya dana-dana asing dari Indonesia.

Dana-dana itu keluar sebagai respons atas kebijakan otoritas moneter Amerika Serikat (AS) menghentikan program stimulus ekonomi, pertanda ekonomi negara itu telah terkonsolidasi. Kritik Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais tentang kondisi riil perekonomian nasional merangkum aspirasi berbagai elemen bangsa. Berpidato pada peringatan HUT PAN di Jakarta baru-baru ini, Amien berujar, “Kita ini, maaf saya katakan, jadi bangsa jongos di rumah sendiri. Tak ada kemandirian, kurang berkeadilan, ekonomi kita hancur-hancuran. Semua itu bukan karena konstitusi melainkan people behind constitution.” Kecaman Amien ibarat menyambung lidah jutaan ibu rumah tangga yang kecewa dengan ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan aneka harga kebutuhan pokok selama Ramadan hingga hari-hari setelah Idul Fitri.

Sepanjang Juni, Juli hingga awal Agustus 2013, harga aneka kebutuhan pokok sangat mahal karena sebagian besar harus diimpor. Dari daging sapi hingga sejumlah jenis komoditas sayur mayur. Karena Indonesia negara agraris, ketergantungan begitu tinggi terhadap bahan pangan impor menjadi penjelasan yang sangat gamblang tentang kerapuhan fundamen perekonomian negara.

Bila sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dibangun berlandaskan semangat mewujudkan kemandirian, impor tak diperlukan. Kalau saja agenda atau program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sudah direalisasikan, benih-benih kemandirian bangsa pasti terbangun.

Setidak-tidaknya kita tak perlu lagi impor cabai, tomat, dan bawang. Sayang, janji revitalisasi sektor pertanian hanya pepesan kosong mengingat ketergantungan pada bahan pangan impor justru bertambah kuat.

Tidak Yakin

Pekan lalu, pemerintah menerbitkan empat kebijakan ekonomi untuk menangkal ancaman krisis ekonomi. Paket kebijakan itu merupakan gabungan kebijakan kementerian yang terkait keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namanya juga kebijakan, pastilah ideal.

Apakah empat kebijakan itu relevan untuk merespons depresiasi rupiah dan kejatuhan harga saham? Patut diragukan. Buktinya, pasar tetap saja bereaksi negatif. Ada dua tafsir yang bisa dimunculkan dari reaksi pasar seperti itu. Pertama; pasar tidak yakin pemerintah kapabel menangkal ancaman krisis. Kedua; empat kebijakan itu tidak relevan dengan ancaman terkini.

Pasalnya, esensinya lebih mengarah pada upaya mempromosikan investasi dan membangun hambatan tarif guna memperkecil volume impor barang mewah. Padahal, persoalan utama yang dihadapi perekonomian negara saat ini adalah nilai tukar atau depresiasi rupiah, khususnya terhadap dolar AS.

Ekses dari kemenguatan nilai tukar dolar AS sangat jelas; merongrong neraca perdagangan dan pengaruhnya terhadap harga di pasar dalam negeri, karena BBM dan sebagian komoditas pangan diimpor. Sepanjang 2012 nilai impor pangan kita Rp 125 triliun. Lonjakan relatif tinggi karena tahun 2011 masih Rp 90 triliun. Komoditas yang diimpor meliputi beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sapi dan daging ayam, garam, singkong dan kentang.

Tahun ini, nilai impor bahan pangan pasti melonjak lagi karena krisis berkepanjangan daging sapi. Indonesia bisa dibayangi krisis ekonomi karena faktor eksternal. Fakta ini membuktikan daya tahan ekonomi negara sangat lemah. Karena itu, harus ditumbuhkan militansi untuk membangun dan memperkuat fundamen ekonomi negara.

Sebagai negara agraris, kita mestinya mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan sendiri. Dengan sumber minyak yang cukup memadai, kebutuhan akan BBM mestinya tak seluruhnya diimpor. Cukup dengan kemauan politik, kemandirian bangsa bisa diwujudkan. ●