BBM, Upah Murah, dan Buruh
Eduard Parsaulian Marpaung, Deputi
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Bidang
Konsolidasi
SUMBER : KOMPAS, 30 Maret 2012
Gerakan buruh di Indonesia semakin menemukan
warna sejak Komite Aksi Jaminan Sosial terbentuk. Hampir semua serikat buruh
tergabung dalam koalisi ini. Perjuangan Komite Aksi Jaminan Sosial dapat
dibilang berhasil mengegolkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
Berangkat dari kenyataan tersebut, timbul
kesadaran dari serikat-serikat buruh untuk bergabung dalam sekretariat bersama
yang menggabungkan tiga konfederasi besar: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga didukung oleh
federasi-federasi non-afiliasi, seperti Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI)
dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).
Pendapat Rekson Silaban (Kompas, 28/3) yang
menyatakan buruh di Indonesia tidak dapat menghadirkan revolusi karena kecilnya
tingkat pengorganisasian dan terpecah sama sekali tidak memiliki premise yang
jelas dan menurunkan nilai tawar serikat buruh dalam bernegosiasi mengenai
kebijakan politik.
Memang, hampir di seluruh dunia tingkat
pengorganisasian serikat buruh rendah. Akan tetapi, bukan berarti kekuatan
buruh lemah. Hampir di seluruh belahan dunia saat ini tingkat pengorganisasian
serikat buruh hanya 10-40 persen. Hanya di negara-negara Skandinavia tingkat
pengorganisasian mencapai 80 persen.
Di Amerika Serikat, tingkat pengorganisasian
hanya sekitar 20 persen, tetapi mereka bisa memenangkan Barack Obama dengan
membantu Partai Demokrat berkampanye dan juga berhasil mengegolkan
undang-undang jaminan kesehatan. The
Australian Council of Trade Unions (ACTU) Australia mampu mengembalikan
posisi Partai Buruh ke kekuasaan setelah lebih dari tiga kali berturut-turut
kalah dari partai konservatif. Selama pemerintahan partai konservatif,
pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk adanya fleksibilitas pasar
kerja, membatasi hak mogok dan berserikat. Kampanye ACTU difokuskan pada
kampanye hak untuk bekerja dengan layak. Di Perancis, tidak ada kekuatan
politik yang lebih kuat memengaruhi kebijakan selain serikat buruh walaupun
tingkat pengorganisasian di bawah 20 persen.
Kebijakan BBM
Kenaikan harga BBM adalah salah satu bentuk
ketidakpedulian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terhadap nasib
buruh. Dengan kenaikan harga BBM sebesar seperti direncanakan, kemungkinan akan
terjadi penurunan daya beli buruh sampai 20 persen. Pertumbuhan ekonomi yang
mencapai lebih dari 6 persen selama beberapa tahun terakhir sama sekali tidak
berbanding lurus dengan peningkatan upah buruh. Bahkan, Indonesia tercatat
menjadi negara pemberi upah terendah di ASEAN untuk buruh manufaktur, padahal
dari segi pertumbuhan ekonomi adalah yang tertinggi.
Dengan upah yang murah, masyarakat berharap
harga-harga dapat dikontrol. Pemerintah diharapkan dapat melakukan
inisiatif-inisiatif lain menggenjot penerimaan di luar minyak atau BBM.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa pendapatan pajak sudah mengalami peningkatan
yang maksimal, juga pendapatan devisa melalui sektor manufaktur dan pertumbuhan
ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi.
Menaikkan harga BBM justru akan berdampak
negatif terhadap pertumbuhan konsumsi karena penghasilan masyarakat yang
menurun. Selain itu, perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi berkenaan
dengan kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar mesin produksi, dan ongkos
transportasi. Biasanya buruh yang terlebih dahulu dikorbankan dengan pemutusan
hubungan kerja (PHK) buruh kontrak dan outsourcing.
Bantuan langsung sementara untuk masyarakat
(BLSM) yang dirancang untuk mengantisipasi dampak negatif kenaikan harga BBM
ini sangat tidak berbanding lurus dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Kebijakan BLSM lebih bernuansa kebijakan politik untuk mengeliminasi gerakan
amarah massa. Kebijakan BLSM lebih cenderung merupakan kebijakan politik uang
dalam rangka peningkatan popularitas daripada kebijakan ekonomi.
Namun, dalam pandangan penulis, politik ke
depan akan jauh berbeda jika kebersamaan serikat buruh saat ini dapat
dipertahankan. Pembentukan blok politik baru buruh ini dapat mengimbangi
kekuatan partai-partai yang korup akibat tidak mandiri secara finansial.
Selemah-lemahnya serikat buruh, kekuatan ini masih memiliki kekuatan finansial
secara mandiri dari anggotanya. Serikat buruh yang memiliki cabang-cabang di
seluruh Indonesia mampu eksis dengan iuran anggota dan membiayai diri, termasuk
untuk keperluan advokasi anggota ataupun politik di daerah-daerah dan nasional.
Selain kekuatan internal, KSBSI dan KSPI
memiliki kekuatan eksternal yang mumpuni karena berafiliasi dengan Konfederasi
Serikat Buruh Internasional (International
Trade Union Confederation/ITUC) dan merupakan representasi tetap di
Organisasi Buruh Internasional (International
Labor Organisation/ILO). ITUC memiliki representasi hampir di seluruh
perusahaan global. ITUC juga diakui posisinya untuk bernegosiasi dengan kekuatan
finansial asing, seperti International
Financial Institute, PBB melalui ILO, dan blok-blok negara. ITUC juga
memberikan bantuan fasilitasi pendidikan anggota, penguatan organisasi, dan
dialog-dialog tingkat internasional.
Konversi ke Gas
Konversi bahan bakar ke gas adalah alternatif
yang baik. Indonesia adalah negara yang kaya gas dan umur eksplorasi gas lebih
panjang dibandingkan dengan minyak bumi. Selain itu, biaya produksi lebih
rendah dan harga di pasar juga lebih rendah. Alasan pemerintah bahwa konverter
ke gas mahal sama sekali tidak beralasan karena konverter hanya terbuat dari
tidak lebih dari tujuh kilogram besi baja yang harganya di pasar hanya sekitar
Rp 80.000.
Kalau benar Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi sudah menemukan teknologinya, lantas apa yang mahal? Yang mahal
kemauan baik untuk membuat negara ini semakin sejahtera.
Sekali lagi, usulan Rekson Silaban untuk
menaikkan harga BBM bertahap sampai sesuai dengan harga internasional adalah
bukan sikap organisasi KSBSI. Setiap sikap politik dan kebijakan KSBSI
diputuskan melalui rapat pleno KSBSI yang dihadiri oleh semua perwakilan Dewan
Konfederasi Nasional sebulan sekali. Dalam pleno sudah diputuskan bahwa KSBSI
menolak kenaikan harga BBM. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar