Kamis, 16 Maret 2017

Waspadai Pinjaman Cina

Waspadai Pinjaman Cina
Tri Winarno  ;   Peneliti Ekonomi Bank Indonesia
                                                     TEMPO.CO, 13 Maret 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Cina saat ini telah mencapai negeri dengan pendapatan menengah ke atas dan negara dengan perdagangan luar negeri terbesar di dunia. Cina juga menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Pada 2014,  pendapatan domestik brutonya mencapai US$ 10,3 triliun, naik dari hanya US$ 2,3 triliun pada 2005. Dengan demikian, produk domestik bruto (PDB) per kapitanya telah mencapai lebih dari US$ 14 ribu.

Pada akhir 2015, Dana Moneter Internasional (IMF) menambahkan renminbi, mata uang Cina, ke keranjang mata uang yang menentukan nilai Special Drawing Rights, satuan mata uang yang dipakai IMF untuk bertransaksi dengan 188 negara anggotanya. Langkah tersebut menempatkan renminbi sejajar dengan mata uang global utama, seperti dolar AS, euro, pound, dan yen.

Dengan bermodalkan kekuatan ekonomi dan cadangan devisa yang besar tersebut, Cina memperluas kepentingan geostrategisnya melalui Prakarsa Jalan Sutra (Silk Road Initiative). Cina membentuk Dana Jalan Sutra untuk mendukung proyek infrastruktur yang dicanangkan Presiden Xi Jinping, yakni "Satu Sabuk, Satu Jalan". Untuk merealisasi ambisinya tersebut, Cina telah mengalokasikan dana US$ 1 triliun.

Dengan bermodalkan devisa yang besar tersebut, Cina memberikan pinjaman kepada pemerintah negara-negara berkembang untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur. Akibatnya, negara-negara tersebut terjerat jebakan utang sehingga rentan terhadap pengaruh dan kontrol Cina.

Tentu saja, memberikan pinjaman untuk kepentingan pembangunan proyek infrastruktur pada hakikatnya bukanlah suatu yang buruk. Namun proyek yang dibantu Cina tersebut sering tidak dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi domestik negara penerima pinjaman, melainkan membuka akses Cina ke sumber daya alam atau untuk membuka pasar produk murah dan berkualitas rendah dari Cina.

Beberapa proyek yang telah beroperasi tidak mendatangkan keuntungan sebagaimana diharapkan. Misalnya, Bandar Udara Internasional Mattala Rajapaksa di dekat Hambantota, Sri Lanka, yang dibuka pada 2013. Ini merupakan bandara internasional tersepi saat ini. Begitu juga Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa di Hambantota yang sebagian besar menganggur.

Ditengarai, Cina berharap proyek-proyek tersebut tidak beroperasi. Musababnya, semakin besar beban utang negara-negara kecil itu, maka kian besar daya tawar Cina ke negara tersebut. Bagi negara yang terbebani utang Cina, mereka dipaksa menjual sahamnya atau memindahkan pengelolaan proyeknya ke badan usaha milik negara Cina.

Cina makin memantapkan langkahnya untuk memastikan bahwa negara-negara peminjam tersebut tidak dapat lepas dari jeratan utangnya. Sebagai imbalan atas penjadwalan utang, Cina meminta negara-negara peminjam memberikan tambahan kontrak proyek-proyek baru, sehingga mereka semakin terjebak oleh jeratan utang yang menggurita. Pada Oktober 2016, Cina menghapus utang Kamboja sebesar US$ 90 juta agar memperoleh tambahan kontrak utang baru yang lebih besar.

Pemerintah baru di beberapa negara, dari Nigeria sampai Sri Lanka, telah memerintahkan investigasi atas dugaan penyuapan oleh Cina terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Misalnya, Sri Lanka sebagai negara yang sangat strategis bagi Cina. Posisi Sri Lanka berada di antara pelabuhan paling timur Cina dan Mediterania. Bahkan Presiden Xi Jinping menyebutnya sebagai proyek vital dalam mewujudkan jalur sutra maritimnya. Tak mengherankan jika Cina kemudian menginvestasikan dana yang cukup besar untuk ukuran ekonomi negara berskala kecil seperti Sri Lanka.

Lantaran proyeknya secara keuangan tidak menguntungkan, maka utang pemerintah Sri Lanka ke Cina mengalami default. Alhasil, Sri Lanka membutuhkan pinjaman segar untuk mengatasinya dengan kompensasi memberikan proyek baru kepada Cina. Ini di antaranya berupa pembangunan Kota Pelabuhan Colombo senilai US$ 1,4 miliar. Selain itu, pemerintah Sri Lanka menyetujui penjualan saham 80 persen pelabuhan laut Hambantota ke Cina senilai US$ 1,1 miliar. Menurut Duta Besar Cina di Sri Lanka, Yi Xianliang, penjualan saham di pro- yek-proyek lain sedang didiskusikan untuk membantu memecahkan problem keuangan pemerintah Sri Lanka.

Dengan mengintegrasikan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan keamanan, Cina telah memantapkan hegemoninya dalam perdagangan, komunikasi, transportasi, dan keamanan regional. Melalui strategi pinjaman, Cina telah menancapkan kendalinya. Karena itu, negara-negara yang belum terperangkap sebaiknya pandai-pandai mengambil pelajaran dari beberapa kasus di atas.

Namun bukan berarti kita harus memusuhi Cina dan mendukung Donald Trump. Bukan berarti kita antimodal dari Cina dalam bentuk apa pun, seperti investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Kita bisa menerima dengan syarat modal-modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk perkembangan ekonomi domestik, terutama untuk penyerapan tenaga kerja nasional. Cina untung kita untung. Bukan Cina untung kita buntung.