Selasa, 07 Maret 2017

Nilai Ekonomi Raja Salman

Nilai Ekonomi Raja Salman
Effnu Subiyanto  ;   Advisor Cikal AFA-umbrella;
Direktur Koalisi Rakyat Indonesia Reformis; Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unair
                                             MEDIA INDONESIA, 02 Maret 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Tidak hanya perlengkapannya yang sudah membuat gempar bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Ngurah Rai karena menggunakan tujuh pesawat mewah, jumlah rombongan super besar mencapai 1.500 orang pun menyiratkan pentingnya kunjungan tersebut.

Tidak hanya itu, kunjungan Raja Salman yang disertai dengan 10 menteri strategis dan 25 pangeran ialah indikasi keseriusan pemerintah Arab Saudi.

Sebetulnya kepentingan Arab Saudi di Indonesia secara ekonomi tidak bernilai bagi Saudi. Selama ini ikatan emosional terjadi karena Indonesia mayoritas dihuni pemeluk Islam, mayoritas jumlah jemaah haji dan umrah setiap tahun dan karena ada TKI.

Kuota haji normal sebelum dipangkas ialah 211 ribu per tahun, sementara jumlah jemaah umrah asal Indonesia bahkan tiga kali lipat jumlah jemaah haji. Kenangan ketika masih menjadi penghasil minyak juga sudah tiada. Menjadi anggota organisasi OPEC sudah dilepaskan Indonesia sejak 2008 yang berlaku efektif sejak 2009.




Pada 2016 Indonesia kembali masuk menjadi anggota dan pada tahun yang sama menyatakan temporary suspend karena perintah untuk mengurangi lima persen produksi.

Pada saat ini Saudi ialah pemimpin produksi minyak dalam OPEC terbesar dengan kapasitas 12,5 juta barel per hari. Keterlibatan Arab Saudi di Indonesia mulai terbuka sejak 2016 ketika salah satu BUMN mereka, Saudi Aramco, menjadi peserta tender proyek upgrading kilang minyak yang dilakukan Pertamina.

Dalam proyek upgrading enam kilang minyak bernilai USD25 miliar itu, Saudi Aramco memenangi proyek kilang Cilacap dengan nilai kontrak USD5 miliar (Rp68 triliun). Setelah pada 23 Mei 2016 ditandatangani basic engineering dengan Pertamina dengan Saudi Aramco, pada 26 November 2015 proyek dimulai secara definitif.

Jadwal pertama ialah menyelesaikan terms upgrading refinery development master plan (RDMP) pada awal 2017. Berikutnya ialah study basic engineering design (BED) dan kemudian pada 2018 menyelesaikan front-end engineering design (FEED). Konstruksi fisik dimulai paling lambat pada 2019 dengan harapan pada 2021 sudah produksi. Saat proyek dengan Saudi Aramco selesai, kapasitas kilang Cilacap ditargetkan menjadi 400 ribu bph dari 348 ribu bph saat ini.

Pembagian sahamnya 55 persen Pertamina dan 45 persen Saudi Aramco. Di kilang Cilacap ini BBM yang dihasilkan ialah standar euro 5 atau menjadi kilang paling modern di Asia Tenggara.

Utang

Pada saat selesainya proyek RDMP Cilacap, total utang USD5 miliar dari Saudi Aramco akan sempurna terjadi. Babak baru dunia perutangan negara akan dimulai dan tidak tertutup kemungkinan industri dan korporasi Indonesia juga akan berhutang dari negara petro dolar tersebut.

Pada saat ini total akumulasi utang Indonesia sudah mencapai Rp3.466,9 triliun (USD258,04 miliar) atau telah mencapai 27,5 persen jika dibandingkan dengan PDB. Tren kenaikan utang sudah menyalakan lampu kuning karena selalu bergerak naik.

Jika pada 2012 rasio utang terhadap PDB masih 23 persen, itu berangsur naik pada 2013 (24,9 persen), 2014 (24,7 persen), 2015 (27,4 persen), dan menjadi 27,5 persen pada 2016.

Memang masih jauh dari ambang batas yang ditentukan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu maksimal 60 persen PDB, betapa pun tren kenaikannya sangat menakutkan.

Ironisnya, Saudi yang memiliki keterikatan emosional justru tidak pernah ada dalam lis pemberi utang terbesar. Harapannya, dengan kedatangan Raja Salman, utang yang diberikan Saudi tidak berhenti pada proyek RDMP Cilacap.

Dalam kurun waktu 2016-2021, Saudi juga memberikan kontribusi dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan total Rp335 triliun. Jika demikian yang terjadi, komposisi utang dari Arab Saudi mencapai 9,66 persen atau negara terbesar pemberi utang Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR, 2016), ada 10 negara pemasok utang terbesar dalam skema bilateral yang akumulasinya Rp347,18 triliun, dan Arab Saudi tidak ada dalam list tersebut.

Negara tersebut ialah (1) Jepang dengan pinjaman Rp224,62 triliun, (2) Prancis Rp26 triliun, (3) Jerman Rp22,08 triliun, (4) Korea Selatan Rp19,88 triliun, dan (5) Tiongkok Rp12,36 triliun. Berikutnya (6) Amerika Serikat Rp10,99 triliun, (7) Australia Rp7,76 triliun, (8) Spanyol Rp3,89 triliun, (9) Rusia Rp3,63 triliun, dan (10) Inggris Rp3,53 triliun.

Kendati ditambah dengan pinjaman multilateral dari lembaga keuangan internasional, pun lembaga keuangan, Arab Saudi tidak tampak ada. Pemberi utang terbesar dalam skema ini ialah Bank Dunia dengan Rp225,93 triliun disusul Asian Development Bank (ADB) Rp120,25 triliun. Bahkan pemberi utang dalam kategori dari bank komersial, bank-bank komersial asal Saudi juga enggan dalam list pemberi utang bagi Indonesia.

Bank komersial asal AS tercatat terbesar memberikan utang mencapai Rp9,86 triliun disusul bank komersial asal Singapura dengan Rp8,28 triliun. Jika Saudi yang menjadi pemberi utang, revolusi teori utang akan menjadi bahasan menarik di Indonesia.

Dalam sejarah, Saudi tidak pernah memaksakan mata uang riyal untuk dasar perhitungan, dan bahkan proyek-proyek Saudi di Indonesia dikerjakan bukan oleh orang-orang Saudi. Di samping memberi utang tanpa bunga, dan nyaris bebas risiko, bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi tentu karunia mahabesar.

Menjaga momentum

Yang terpenting dari kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dengan rombongan besarnya ialah menjaga momentum yang sangat berharga. Apalagi kunjungan terakhir kala itu oleh Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud dilakukan pada 1970.

Memerlukan empat dekade agar Raja Arab Saudi bersedia berkunjung, padahal bangsa Indonesia setiap saat berkunjung ke Arab Saudi. Bahkan, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi yang ditulis di papan petunjuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.




Biaya untuk berkunjung ke Arab Saudi pun tidak murah. Seluruh jemaah haji minimal memerlukan biaya Rp7,3 triliun per tahun dan minimal 75 persen total biaya haji menjadi biaya akomodasi di Arab Saudi.

Dikabarkan biaya umrah sekitar empat kali lipat lebih besar disebabkan jumlah jemaahnya empat kali lebih banyak jika dibandingkan dengan jemaah haji. Tidak terkira begitu besarnya ikatan ekonomi Indonesia-Arab Saudi disebabkan kesamaan emosional itu.

Bangsa ini tentu begitu berbahagia dengan kunjungan sembilan hari Raja Salman karena bertepatan dengan hajatan infrastruktur Indonesia yang memusingkan dari sisi pendanaan.

Dalam RPJM 2015-2019 sudah dihitung telah terjadi kekurangan Rp1.200 triliun untuk membiayai infrastruktur. Bahkan yang terbaru pemerintah menawarkan program Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) Rp570 triliun untuk mendanai proyek tol Rp300 triliun, tujuh pelabuhan hub Rp70 triliun, dan kilang minyak Pertamina Rp200 triliun.

Dengan keterbatasan yang begitu besar di Indonesia, sementara di sisi lain keleluasaan ekonomi Arab Saudi, Saudi dapat mengambil peran yang amat diharapkan Indonesia. Akan begitu indah apabila nilai-nilai dan kesamaan komunal dapat diimplementasikan secara bersama-sama, bukan saling melupakan dan mengabaikan.