Rabu, 01 Maret 2017

Antisipasi Gejolak Pangan

Antisipasi Gejolak Pangan
Agung Hendriadi  ;    Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
Kementerian Pertanian
                                             MEDIA INDONESIA, 01 Maret 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

TERJADINYA penurunan harga gabah di tingkat petani akibat produksi melimpah dan cuaca yang kurang mendukung, khususnya di Pulau Jawa, bukan tidak disadari pemerintah. Bahkan dalam dua pekan terakhir ini sudah dilakukan antisipasi agar petani tidak merugi. Harga per kilogram gabah kering panen (GKP) yang menurun hampir secara menyeluruh terjadi di Pulau Jawa, seperti di Purwerejo Rp3.500, Blora Rp3.330, Pati Rp3.400, Kendal Rp3.300, Batang Rp3.500, Tulungagung Rp 3.600, Kediri Rp3.400, Magetan Rp3.500, Ngawi Rp3.500, Blitar Rp3.550, dan harga terendah ada di Gresik dan Tuban, Rp3.200.

Terkait dengan menurunnya harga gabah tersebut, penyebab utamanya ialah produksi yang melimpah dan curah hujan yang tinggi serta minimnya penyinaran matahari pada musim panen. Dalam menyikapi kondisi tersebut di atas, Kementerian Pertanian pada 23 Februari 2017 menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan penyerapan gabah petani sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan harga gabah yang jatuh dan menyelamatkan kesejahteraan petani (Kompas, 24/2). Rakor yang dihadiri Bulog beserta seluruh kadivre, Panglima TNI dan Kepala Staf TNI-AD beserta seluruh danrem dan dandim, Kementerian Perdagangan, dan kepala dinas pertanian se-Indonesia menyepakati 1) Percepatan serapan gabah petani dengan target 8,6 juta ton sampai dengan Agustus 2017, 2) Relaksasi aturan HPP yang semula harga GKP Rp3.700/kg untuk kadar air sampai 25% (Inpres 5 Tahun 2017), akan disesuaikan sampai dengan kadar air 30%. Kesepakatan dan relaksasi aturan itu segera akan diimplementasikan berikut dengan instrumen pendukungnya sebagai tindak lanjut instruksi presiden untuk mengamankan harga petani.

Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, upaya percepatan serapan gabah yang dilakukan Kementerian Pertanian bersama institusi terkait 2017 ialah melanjutkan Tim Serap Gabah Petani (Tim Sergab) dan bermitra dengan swasta untuk penyewaan mesin pengering (dryer) dan pergudangan milik Bulog. Lebih lanjut Mentan mengatakan akan mengoptimalkan kerja 187 ribu pengering dan penggilingan, mengoptimalkan 50 ribu petugas penyuluh lapang (PPL) bersama Babinsa TNI di setiap daerah. "Jika Bulog bergerak dan gudang penuh, saya pastikan harga terkendali." Dengan demikian, masyarakat khususnya para petani tak perlu merasa cemas akan turunnya harga gabah.

Kondisi normal

Terkait dengan harga beras, Kementan bersama dengan Kemendag dan Bulog selalu memonitor perkembangan harga beras di pasar induk. Per 6 Februari 2017, harga beras medium kualitas 3 varietas IR 64 di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Rp7.500/kg. Harga itu lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang sama pada tahun sebelumnya. Dirut PT Food Station Tjipinang Djaya Arief Prasetyo mengatakan pasokan beras di PIBC cukup tersedia sehingga mampu menyuplai kebutuhan atau permintaan pasar-pasar yang ada di Jabodetabek.

Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Nellys Sukaedi mengungkapkan harga beras saat ini sangat normal, antara Rp7.500 dan Rp7.800 per kg untuk kelas medium. Hal itu berbeda untuk periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari-Februari biasanya paceklik dan sudah ribut impor. Saat ini produksi dan suplai memadai dan stok beras di Bulog mencapai 2,2 juta ton. Berdasarkan kenyataan tersebut, terlihat jelas pasokan dan harga beras di tingkat produsen sangat terkendali.

Terkait dengan NTP, Upaya penyerapan dan pengendalian harga gabah dan beras di tingkat produsen (petani) yang dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir (2015–2016) membuahkan nilai tukar petani (NTP) naik 0,18% dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) 2,47%. Jadi, tidak benar jika NTP mengalami penurunan. Dalam kaitannya dengan musibah banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) pemerintah telah mengantisipasi melalui identifikasi luas musibah dan meluncurkan program bantuan asuransi usaha tani. Pada musim tanam (MT) I telah diidentifikasi total musibah banjir dan serangan OPT tidak lebih dari 0,26% lahan pertanian yang puso. Yang terkena puso saat ini dalam proses penggantian klaim asuransi bekerja sama dengan PT Jasindo. Itu membuat petani tetap bergairah untuk menanam.

Untuk tata kelola jagung pun pemerintah telah melakukan upaya khusus. Pada akhir 2016 produksi nasional diperkirakan 23 juta ton. Saat ini di beberapa sentra produksi seperti Aceh Timur, Pasaman Barat, Musi Banyuasin, Lamongan, Tanah Laut, Bantaeng, Bolaang Mangondow, dan Minahasa Selatan, produksi melimpah dan harga juga cenderung turun di bawah Rp3.000/kg karena curah hujan tinggi. Bahkan di Aceh Timur mencapai Rp2.800/kg, Musi Banyuasin Rp2.600, Tanah Laut Rp2.400, dan Bantaeng Rp2.500. Terkait dengan hal itu, pemerintah bersama Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) telah menyepakati akan menyerap jagung petani pada harga sesuai dengan Permendag 63 Tahun 2016 pada harga Rp3.150 per kg. Upaya itu selama 2016 telah membuahkan hasil impor jagung turun 66,6%, dan luas pertanaman jagung 2017 diharapkan meningkat 1 juta hektare. Dengan demikian, produksi dan harga akan tetap terjaga dan bahan baku pakan ternak terjamin. GPMT dan Kementan sepakat 2017 tidak impor jagung.

Terkait dengan impor beras yang tercatat pada 2016, telah diakui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa impor tersebut ialah pelaksanaan rekomendasi impor 2015. Atau dengan kata lain itu merupakan luncuran impor 2015 yang belum selesai di 2015. Jadi, bukan impor yang direkomendasikan 2016 karena pada tahun tersebut tidak ada rekomendasi impor. Untuk data beras, jagung dan pangan lainnya Kementan selalu mengacu pada data BPS, sebagai lembaga yang legitimate terkait dengan seluruh data nasional.