Kamis, 02 Maret 2017

Di Balik Kunjungan Raja Salman

Di Balik Kunjungan Raja Salman
Smith Alhadar  ;   Penasihat ISMES;
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education
                                                        KOMPAS, 02 Maret 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Di tengah instabilitas kawasan Timur Tengah dan upaya Kerajaan Arab Saudi melakukan transformasi ekonomi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud,berkunjung ke Indonesia.  Kendati ini kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada 2015, bisa dikatakan ini adalah kunjungan historis Raja Arab Saudi ke Indonesia setelah kedatangan Raja Faisal, kakak tiri Salman, pada 1970. Tingkat kepentingan dapat dilihat dari besarnya rombongan dan lamanya mereka di Tanah Air.

Raja Salman tiba di Jakarta pada Rabu (1/3) bersama 1.500 orang, 15 menteri, dan 25 pangeran, dan akan berada di Jakarta selama tiga hari untuk kunjungan resmi dan tujuh hari di Bali untuk berlibur.

Ada tiga hal yang ingin dicapai Kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Salman dalam kerja sama lebih erat dengan pemerintahan Jokowi-JK, yaitu politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Politik

Timur Tengah adalah kawasan paling panas di dunia. Arab Saudi menghadapi perang saudara di Suriah, instabilitas di Irak, perang Yaman di mana Arab Saudi terlibat, ketegangan hubungan Palestina-Israel, ketegangan hubungan Kerajaan Bahrain dengan penduduk yang mayoritas Syiah, dan keresahan warga minoritas Syiah di Arab Saudi sendiri. Semua persoalan ini terkait dengan Iran, musuh bebuyutan Saudi.

Di Suriah, Saudi dan Iran bertarung memperebutkan pengaruh. Iran mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara Saudi mendukung kelompok-kelompok oposisi Islamis. Di Irak, Saudi menjalin hubungan erat dengan kaum Kurdi dan Arab Sunni untuk mengimbangi pemerintahan kaum Syiah dukungan Iran. Di Yaman, Saudi memimpin koalisi Arab yang mendukung pemerintah Abed Rabbo Mansour Hadi, menghajar pemberontak Syiah Houthi sokongan Iran.

Saudi pun sempat mengirim tentara ke Bahrain untuk meredam pemberontakan mayoritas kaum Syiah yang didukung Iran. Tak kalah penting adalah kekecewaan Saudi atas dukungan Iran pada minoritas Syiah Arab Saudi. Itu terlihat jelas saat Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati ulama Syiah Saudi, Syeikh Nimr al-Nimr, pada Januari 2016. Protes Iran atas eksekusi itu berujung pada pemutusan hubungan diplomatik kedua negara.

Konflik Iran-Saudi juga terkait Palestina. Riyadh melihatPalestina sebagai masalah Arab, sementara Teheran mengaitkan dengan isu Islam. Tak heran jika Saudi menyokong pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat, sementara Iran mendukung pemerintahan Hamas yang berbasis di Jalur Gaza. Dukungan Iran ini membuat Hamas bersama Jihad Islam Palestina tetap radikal. Akibatnya, perdamaian dengan Israel yang diidam-idamkan Saudi kian sulit diwujudkan.

Memang Saudi telah membangun pakta militer dengan Mesir dan Jordania untuk menghadapi Iran. Selain itu, juga memperkuat kerja sama angkatan laut dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) serta bersekutu dengan AS. Namun, semua itu belum cukup.

Maka, Desember 2015, Saudi berinisiatif membangun aliansi militer Islam untuk memerangi terorisme. Pusat komando ada di Riyadh. Organisasi yang telah diikuti oleh 39 negara ini bertujuan memerangi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Irak, Suriah, Mesir, Libya, Afganistan, dan kelompok teror mana pun.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa aliansi militer Islam ini lebih ditujukan untuk menghadang Iran dan proxy-nya di sejumlah negara seperti Hizbullah dukungan Iran di Lebanon dan Houthi di Yaman.

”Ancaman” Iran dan ketidakpastian di Timur Tengah membuat Saudi memandang perlunya membangun persahabatan lebih erat dengan banyak negara, khususnya Indonesia, setelah Saudi tidak dapat membangun aliansi dengan Rusia dan Tiongkok, serta Israel karena belum berdamai dengan Palestina.

AS di bawah Presiden Barack Obama telah mengeluarkan Iran dari isolasi dengan menandatangani kesepakatan nuklir (Juli 2015). Sebaliknya Presiden AS Donald Trump mengambil sikap anti-Iran, dengan mengancam membatalkan perjanjian nuklir yang juga ditandatangani oleh Rusia, China, Inggris, Perancis, plus Jerman.

Belum lama ini AS menjatuhkan sanksi baru atas Iran terkait dengan uji coba rudal balistik negeri itu. Namun, mengingat upaya AS menghancurkan NIIS di Irak dan Suriah memerlukan Iran, sangat mungkin Trump akan melunak sikapnya.

Maka, kerja sama politik dengan Indonesia penting bagi Saudi untuk keamanan Saudi dan stabilisasi Timur Tengah. Indonesia yang tidak terlibat perang di Yaman, bersikap netral dalam perang saudara Suriah, dan berhubungan dekat dengan Iran, dapat berperan bagi perdamaian di negeri-negeri bergolak itu.

Ekonomi

Ekonomi juga menjadi alasan penting kedatangan Raja Salman dan rombongan ke Indonesia. Sejak tahun lalu, Arab Saudi melancarkan Rencana Transformasi Ekonomi Nasional (Visi Arab Saudi 2030), yang intinya meninggalkan basis minyak.

Turunnya harga minyak membuat ekonomi Saudi terpukul. Paling tidak Saudi defisit anggaran 98 miliar dollar AS. Defisit terjadi karena 75 persen APBN Saudi berasal dari minyak.

Untuk mentransformasikan ekonomi, Arab Saudi perlu investasi asing di bidang infrastruktur, industri militer, perumahan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Kendati dipandang ambisius, diprakarsai oleh Wakil Putra Mahkota Muhammad bin Salman (putra Raja Salman), Visi Saudi 2030 diyakini bisa dicapai dalam 14 tahun, saat diversifikasi ekonomi tercapai dengan pendapatan per kapita lebih dari 30.000 dollar AS.

Dalam konteks inilah Raja Salman, para menteri, dan ratusan pebisnis datang. Pasar Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah, anggota G-20, dan jumlah penduduk 250 juta, dipandang cukup menggiurkan.

Selanjutnya kedua negara dapat meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata, perminyakan, perbankan, pendidikan, dan industri kemiliteran. Indonesia juga harus ambil bagian dalam proyek-proyek infrastruktur Saudi yang bernilai miliaran dollar AS.

Kebudayaan

Selama di Jakarta, Raja Salman diagendakan bertemu dengan ormas-ormas Islam. Bukan tidak mungkin Saudi akan mengonkretkan rencana pembangunan sekolah-sekolah di Indonesia via ormas-ormas yang dipercaya Saudi. Rencana ini mungkin akan mendapat perlawanan dari kelompok Islam moderat yang menganggap Wahabisme, yang dianut mayoritas penduduk Saudi, sebagai ajaran radikal dan intoleran, walau sejak almarhum Raja Abdullah berkuasa moderasi terhadap Wahabisme terus dipromosikan.

Misalnya, pada polisi akhlak (mutawin), yang anggotanya mulai digantikan oleh anggota baru yang lebih toleran terhadap budaya luar. Kaum perempuan diberi tempat dengan mengangkat anggota Dewan Syura (semacam parlemen yang anggotanya diangkat raja) dari kalangan perempuan, serta menunjuk perempuan sebagai wakil menteri.

Kerja sama Saudi dengan ormas-ormas Islam bisa mengarah pada pembendungan pengaruh Syiah yang oleh Saudi dipandang sebagai alat Iran menanamkan pengaruh di Indonesia.

Wahabisme dan Syiahisme memang berbeda. Keduanya adalah pulau di antara lautan ahlu sunnah wal jamaah (Sunni). Wahabisme lebih menekankan pada teks dengan mengabaikan peran figur, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu saja (bahkan melarang merayakan Maulid dan ziarah kubur wali). Syiahisme lebih menekankan pada figur (nabi, para imam, dan figur suci lain), dan mengedepankan rasionalitas dengan ajaran yang filosofis.

Di tengahnya adalahlautan kaum Sunni yang menganggap teks Al Quran dan figur (Nabi dan para wali) sama-sama penting. Rasio penting, tetapi wahyu lebih tinggi daripada rasio.