Pemerintah Juga Tak Hadir di Laut

Pemerintah Juga Tak Hadir di Laut

M Riza Damanik ; Sekretaris Jenderal KIARA

SUMBER :  SINAR HARAPAN, 25 Mei 2012

Berawal dari undangan seorang Lamafa—juru tombak ikan paus—menghadiri Perayaan Misa Lefa 1 Mei: pertanda pembukaan melaut bagi nelayan Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur, saya berkesempatan menyaksikan betapa persoalan bangsa ini kian membesar, sejalan kegagalannya memahami unsur lingkungan di Kawasan Timur Indonesia.

Di Lamalera misalnya, tradisi melaut yang lekat dengan kebudayaan dan ritual keagamaan mulai tergusur dengan kepentingan modal buah pemikiran “pusat”. Sebut saja keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Konferensi Keanekaragaman Hayati di Jerman, Maret 2006.

Demi mendapatkan sumber pendanaan baru, Pemerintahan SBY mencadangkan 20 juta hektare laut Indonesia ke dalam inisiatif konservasi global hingga 2020. Sejak saat itu, Laut Sawu tempat nelayan Lamalera menjalankan tradisi menangkap ikan secara tradisional, adil, dan lestari mulai dikavling atas nama konservasi.

Bahkan kearifan tradisional nelayan mulai digantikan dengan pengetahuan konservasi asing. Perahu-perahu layar berangsur diubah dengan mesin-mesin yang boros bahan bakar fosil. Belakangan, rencana kehadiran industri pariwisata pun menjadi “virus” yang tengah memecah belah komunitas adat Lamalera.

Hal serupa terjadi hampir di seantero laut Indonesia bagian timur. Sebut saja di Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara, Togean Sulawesi Tengah, Bunaken Sulawesi Utara, Komodo Nusa Tenggara Timur, bahkan Raja Ampat di Papua. Boleh jadi, keindahan alam laut bak “surga” bagi wisatawan asing, sekaligus “neraka” bagi nelayan dan masyarakat lokal.

Dua Kegagalan

Pokok soalnya berawal dari kealpaan pemerintah mengikutkan suara rakyat Indonesia Timur dalam tiap keputusan strategis nasional. Ini dibuktikan dengan diabaikannya berbagai pengetahuan dan kearifan tradisional masyarakat dalam politik pembangunan Indonesia.

Terhadap laut misalnya, sejak abad XVI, masyarakat Lamalera sudah memiliki modalitas pengetahuan luhur: Ina soro budi/ budi noro apadike.// Pai pana ponu/ te hama hama (Laut adalah ibu yang membesarkan dan mengasihi. Karena itu, jaga dan peliharalah kelestariannya).

Pengetahuan luhur tersebut selanjutnya dijabarkan dengan membatasi musim menangkap ikan pada Mei hingga Oktober saja. Bahkan, hanya menangkap ikan berukuran besar, yakni sejenis ikan paus, pari, dan lumba-lumba, agar dapat dibagikan kepada seluruh warga kampung, terutama janda dan anak yatim piatu.

Setidaknya ada dua kegagalan paradigma pembangunan yang menyebabkan kian timpangnya pembangunan Indonesia. Pertama, gagal menempatkan laut sebagai ruang hidup yang menyatukan. Dengan komposisi masyarakat di bagian timur pada umumnya tinggal di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, bahkan sebagian ada yang melanjutkan tradisi hidup di atas laut, kondisi tersebut jelas sangat merugikan.

Penyeragaman pembangunan kota-kota pantai dan moda transportasi yang cenderung mengarah pada wilayah daratan, seperti di Pulau Jawa, telah menyulitkan akses antarpulau di bagian timur Indonesia yang membutuhkan moda transportasi laut. Apalagi, laut juga diposisikan sebagai tong sampah raksasa.

Di Nusa Tenggara Barat misalnya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengizinkan PT Newmont Nusa Tenggara membuang 140.000 ton limbah tailing setiap hari ke Teluk Senunu. Akibatnya, tidak saja lingkungan yang rusak, kehidupan nelayan secara ekonomi, sosial, dan budaya pun ikut terpuruk.

Kedua, gagal mempertahankan lumbung pangan, baik di darat maupun laut. Di darat, kegagalan ditandai dengan maraknya konversi lahan pertanian rakyat untuk industri pertambangan dan perkebunan. Di Sumba Tengah, 3 Mei 2012, aparat negara rela memenjarakan tiga petani: Umbu Mehang, Umbu Janji, dan Umbu Pendigara, karena menolak aktivitas perusahaan emas asal Australia, PT Fathi Resources, yang merusak lahan pertanian dan peternakan warga.

Di laut pun demikian. Negara seolah memilih absen memberantas maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di perairan timur Indonesia, seperti di sekitar Perairan Papua dan Laut Maluku. Kegagalan menjaga sumber daya pangan tersebut kemudian menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor produk pangan terbesar.

Di perikanan, untuk menutupi defisit kebutuhan ikan di Tanah Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan menaruh alokasi impor tahun 2012 hingga 610.000 ton, atau naik 35 persen dibandingkan tahun lalu. Hal serupa juga terjadi pada produk pangan lainnya, seperti bawang, beras, garam, hingga sapi.

Solusi Negeri

Pembenahan Indonesia dapat diawali dengan menghadirkan negara di tengah masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Kehadiran tidak boleh sekadar dalam bentuk memfasilitasi hadirnya investasi. Lebih dari itu, pembenahan dilakukan guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks Indonesia Timur sebagai wilayah kepulauan, kegiatan pertambangan bukanlah pilihan bijak, mengingat pulau-pulau kecil rentan terhadap ketersediaan air bersih, termasuk aspek kebencanaan. Karena itu, pemerintah pantas menarik mundur kegiatan pertambangan dari kawasan ini, agar petani bisa berladang, nelayan bisa melaut, peternak bisa mengangon sapinya, dan anak-anak bisa tumbuh kembang berbudaya.

Pemerintah juga perlu memberi prioritas terhadap pembangunan moda transportasi laut untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Tidak saja dalam rangka mewadahi pertukaran bahan baku dan pangan sebagai wujud kedaulatan rakyat, transportasi laut juga bisa menjadi instrumen percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Terakhir, sudah sepantasnya pemerintah memfasilitasi dan memperkuat eksistensi hukum-hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keserasian, dan kelestarian, yang relevan dengan kebutuhan Indonesia hari ini. Hal ini dapat dimulai dengan mendengar dan meletakkan suara rakyat Indonesia Timur sebagai solusi bagi negeri! ●