Opsi Subsidi
BBM dan Spekulasi Harga
Bambang Setiaji, Rektor
Universitas Muhammadiyah Surakarta
SUMBER : SINDO, 16 April 2012
Sebagaimana
diketahui, menjelang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
membahas kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga-harga di
luar BBM sudah lebih dulu naik.
Peningkatan
seperti ini merupakan tindakan spekulasi karena apabila BBM benar-benar
meningkat akan terjadi peningkatan berantai yang dimulai dari peningkatan biaya
transportasi. Akibatnya,bahan baku dan akhirnya upah pekerja tentu akan meminta
disesuaikan. Dalam terminologi ekonomi pasar, peningkatan harga bukanlah sebuah
dosa. Peningkatan harga bahkan sejak sebelum suatu kejadian terjadi merupakan
tindakan yang wajar supaya pengusaha mendapat insentif untuk tetap menyediakan
barang dan jasa.
Apabila pada menjelang kenaikan harga BBM harga-harga dilarang meningkat, para pengusaha tidak akan bersedia menjual barang, akibatnya akan terjadi kelangkaan di pasar yang juga sangat mengecewakan, bahkan membahayakan masyarakat. Keputusan Dewan dengan penambahan ayat bersyarat berupa opsi bagi pemerintah untuk menaikkan harga sewaktu- waktu di masa mendatang justru menyebabkan ekspektasi atau spekulasi makin panjang.
Ketidakpastian tersebut secara ekonomi ada biayanya dan cara mengelola ketidakpastian adalah melakukan asuransi internal, yaitu menaikkan harga. Tujuan pengusaha menaikkan harga lebih dahulu adalah untuk menutup kerugian karena pada titik kenaikan harga, seorang pedagang akan memperoleh jumlah komoditas yang lebih sedikit.
Apabila opsi kenaikan harga akhirnya tidak digunakan oleh pemerintah, harga memang tidak mudah untuk turun karena ekspektasi keuntungan sudah berubah dan mungkin pengusaha memerlukan insentif untuk memperluas usahanya. Itulah sebabnya hargaharga tetap tidak turun. Di antara efek yang terkait dengan BBM terhadap kenaikan harga-harga,indeks kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian karena merupakan kebutuhan survival bagi kelompok bawah.
Pengeluaran untuk pangan mendominasi pengeluaran kelompok bawah. Dalam data inflasi yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga pangan justru yang paling tinggi. Hal ini menggambarkan kehidupan kelompok bawah memang makin berat selama beberapa tahun terakhir ini. Sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja indeks harga kelompok pangan telah meningkat hampir dua kali lipat.
Dengan mematok 2005 dengan indeks 100, indeks harga pangan meningkat dari 90 pada 2004 menjadi 184,5 pada akhir 2011. Apabila hal ini tidak dikendalikan, pada akhir pemerintahan Presiden SBY indeks harga pangan bisa mendekati tiga kali lipat atau 300%. Pada triwulan pertama 2012 sebenarnya inflasi pangan hanya kurang dari 1%, tetapi karena kenaikan harga pangan sudah terjadi dalam masa yang panjang dan sudah lebih dari dua kali lipat selama kepemimpinan nasional ini, kesabaran masyarakat sudah habis.
Daya tahan ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin sudah pada titik terendah karena peningkatan harga pangan langsung berhubungan dengan merosotnya standar hidup kelompok bawah. Pemerintah dan wakil rakyat dalam kelompok koalisi kurang peka merasakan beban rakyat bawah dengan kenaikan harga BBM tersebut.
Kesulitan rakyat bawah adalah hal nyata dan bukan mengada-ada ketika mahasiswa dan masyarakat bawah memprotes kenaikan rencana harga BBM. Harga BBM sudah menjadi ekspektasi masyarakat dan sudah masuk dalam seluruh perencanaan ekonomi keluarga dan perusahaan sehingga harga-harga sudah disesuaikan dengan harga BBM yang murah. Subsidi BBM pada prinsipnya juga merupakan subsidi harga berbagai produk yang menggunakan input BBM.
Solusi Alternatif
Pemikiran alternatif untuk mencari jalan keluar perlu terus dikembangkan karena subsidi BBM betapapun buruknya telanjur ada.Salah satu pemikiran tersebut adalah kuota BBM bersubsidi di mana pompa BBM bersubsidi mungkin ditentukan dan kendaraan yang boleh masuk ke sana juga sudah ditentukan. Salah satu pemikiran alternatif lain, pemerintah sudah mengimbau atau mengatur agar semua kendaraan milik pemerintah menggunakan BBM nonsubsidi.
Pemikiran lain misalnya agar pompa BBM bersubsidi dipisahkan dengan BBM nonsubsidi dengan demikian mungkin akan terdapat sanksi sosial atau bisa juga sanksi yang lebih formal terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran. Sistem kuota umumnya akan melahirkan pasar gelap, bisnis baru mungkin akan terjadi di mana orang akan membeli BBM dengan jenis kendaraan yang diizinkan dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi.
Sebagaimana kita ketahui, penjual BBM eceran banyak dilakukan dan kemungkinan menjual di bawah tangan mungkin akan terjadi. Pasar gelap mungkin akan terjadi dalam jaringan distribusi atau tata niaga seperti menjual di bawah tangan, membelokkan, menyuap,dan sebagainya. Pemikiran lain sebagaimana sudah penulis kemukakan bahkan beberapa kali adalah dengan memungut kembali subsidi BBM menjadi pajak pengembalian subsidi BBM.
Cara ini bisa berefek terbatas bagi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok target.Pajak pengembalian dapat direstitusi manakala kendaraan atau mesin industri bisa menunjukkan bukti pembelian BBM nonsubsidi sejumlah tertentu. Tindakan yang lebih penting untuk menahan laju kenaikan harga dan khususnya harga pangan yang sangat vital adalah kepastian harga BBM harus segera diumumkan.
Pemerintah perlu segera mengumumkan apakah akhirnya tidak akan menggunakan opsi yang berada di tangannya sehingga pengusaha mungkin belum telanjur menyesuaikan seluruh rencananya dengan harga yang baru. Harga mungkin masih memungkinkan untuk kembali pada posisi semula. Bisa juga pemerintah segera menggunakan haknya, tetapi dengan kenaikan yang minimal yang masih dapat diterima oleh daya tahan ekonomi rakyat bawah.
Karena harga-harga telanjur naik yang merupakan semacam cadangan untuk kenaikan harga BBM, akan terjadi kerugian apabila tidak digunakan. Harga-harga akan makin tinggi lagi di masa depan ketika harga BBM disesuaikan. Yang penting pemerintah harus bisa segera memberi kepastian dengan menetapkan harga BBM dengan kenaikan yang kecil atau justru tidak sama sekali. ●
Apabila pada menjelang kenaikan harga BBM harga-harga dilarang meningkat, para pengusaha tidak akan bersedia menjual barang, akibatnya akan terjadi kelangkaan di pasar yang juga sangat mengecewakan, bahkan membahayakan masyarakat. Keputusan Dewan dengan penambahan ayat bersyarat berupa opsi bagi pemerintah untuk menaikkan harga sewaktu- waktu di masa mendatang justru menyebabkan ekspektasi atau spekulasi makin panjang.
Ketidakpastian tersebut secara ekonomi ada biayanya dan cara mengelola ketidakpastian adalah melakukan asuransi internal, yaitu menaikkan harga. Tujuan pengusaha menaikkan harga lebih dahulu adalah untuk menutup kerugian karena pada titik kenaikan harga, seorang pedagang akan memperoleh jumlah komoditas yang lebih sedikit.
Apabila opsi kenaikan harga akhirnya tidak digunakan oleh pemerintah, harga memang tidak mudah untuk turun karena ekspektasi keuntungan sudah berubah dan mungkin pengusaha memerlukan insentif untuk memperluas usahanya. Itulah sebabnya hargaharga tetap tidak turun. Di antara efek yang terkait dengan BBM terhadap kenaikan harga-harga,indeks kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian karena merupakan kebutuhan survival bagi kelompok bawah.
Pengeluaran untuk pangan mendominasi pengeluaran kelompok bawah. Dalam data inflasi yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga pangan justru yang paling tinggi. Hal ini menggambarkan kehidupan kelompok bawah memang makin berat selama beberapa tahun terakhir ini. Sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja indeks harga kelompok pangan telah meningkat hampir dua kali lipat.
Dengan mematok 2005 dengan indeks 100, indeks harga pangan meningkat dari 90 pada 2004 menjadi 184,5 pada akhir 2011. Apabila hal ini tidak dikendalikan, pada akhir pemerintahan Presiden SBY indeks harga pangan bisa mendekati tiga kali lipat atau 300%. Pada triwulan pertama 2012 sebenarnya inflasi pangan hanya kurang dari 1%, tetapi karena kenaikan harga pangan sudah terjadi dalam masa yang panjang dan sudah lebih dari dua kali lipat selama kepemimpinan nasional ini, kesabaran masyarakat sudah habis.
Daya tahan ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin sudah pada titik terendah karena peningkatan harga pangan langsung berhubungan dengan merosotnya standar hidup kelompok bawah. Pemerintah dan wakil rakyat dalam kelompok koalisi kurang peka merasakan beban rakyat bawah dengan kenaikan harga BBM tersebut.
Kesulitan rakyat bawah adalah hal nyata dan bukan mengada-ada ketika mahasiswa dan masyarakat bawah memprotes kenaikan rencana harga BBM. Harga BBM sudah menjadi ekspektasi masyarakat dan sudah masuk dalam seluruh perencanaan ekonomi keluarga dan perusahaan sehingga harga-harga sudah disesuaikan dengan harga BBM yang murah. Subsidi BBM pada prinsipnya juga merupakan subsidi harga berbagai produk yang menggunakan input BBM.
Solusi Alternatif
Pemikiran alternatif untuk mencari jalan keluar perlu terus dikembangkan karena subsidi BBM betapapun buruknya telanjur ada.Salah satu pemikiran tersebut adalah kuota BBM bersubsidi di mana pompa BBM bersubsidi mungkin ditentukan dan kendaraan yang boleh masuk ke sana juga sudah ditentukan. Salah satu pemikiran alternatif lain, pemerintah sudah mengimbau atau mengatur agar semua kendaraan milik pemerintah menggunakan BBM nonsubsidi.
Pemikiran lain misalnya agar pompa BBM bersubsidi dipisahkan dengan BBM nonsubsidi dengan demikian mungkin akan terdapat sanksi sosial atau bisa juga sanksi yang lebih formal terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran. Sistem kuota umumnya akan melahirkan pasar gelap, bisnis baru mungkin akan terjadi di mana orang akan membeli BBM dengan jenis kendaraan yang diizinkan dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi.
Sebagaimana kita ketahui, penjual BBM eceran banyak dilakukan dan kemungkinan menjual di bawah tangan mungkin akan terjadi. Pasar gelap mungkin akan terjadi dalam jaringan distribusi atau tata niaga seperti menjual di bawah tangan, membelokkan, menyuap,dan sebagainya. Pemikiran lain sebagaimana sudah penulis kemukakan bahkan beberapa kali adalah dengan memungut kembali subsidi BBM menjadi pajak pengembalian subsidi BBM.
Cara ini bisa berefek terbatas bagi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok target.Pajak pengembalian dapat direstitusi manakala kendaraan atau mesin industri bisa menunjukkan bukti pembelian BBM nonsubsidi sejumlah tertentu. Tindakan yang lebih penting untuk menahan laju kenaikan harga dan khususnya harga pangan yang sangat vital adalah kepastian harga BBM harus segera diumumkan.
Pemerintah perlu segera mengumumkan apakah akhirnya tidak akan menggunakan opsi yang berada di tangannya sehingga pengusaha mungkin belum telanjur menyesuaikan seluruh rencananya dengan harga yang baru. Harga mungkin masih memungkinkan untuk kembali pada posisi semula. Bisa juga pemerintah segera menggunakan haknya, tetapi dengan kenaikan yang minimal yang masih dapat diterima oleh daya tahan ekonomi rakyat bawah.
Karena harga-harga telanjur naik yang merupakan semacam cadangan untuk kenaikan harga BBM, akan terjadi kerugian apabila tidak digunakan. Harga-harga akan makin tinggi lagi di masa depan ketika harga BBM disesuaikan. Yang penting pemerintah harus bisa segera memberi kepastian dengan menetapkan harga BBM dengan kenaikan yang kecil atau justru tidak sama sekali. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar