Menuju
Budaya Birokrasi Egaliter
Lilin Budiati, Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jateng
SUMBER : SUARA MERDEKA, 14 April 2012
"Kini saatnya pemda melakukan kontemplasi total lewat
introspeksi dan retrospeksi tentang kebijakan mewujudkan otda"
BIROKRAT dan politikus perlu didorong untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etis karena dalam sebuah negara sedemokratis apa pun amat terbuka kemungkinan terjadinya anarkisme kebebasan (filsafat publik Walter Lipmann). Filosofi Lipmann adalah salah satu isu sentral yang hingga kini masih menjadi permasalahan endemik, yakni bagaimana mewujudkan reformasi atas dasar fundamen moral dan etika dalam tubuh birokrasi (bureaucracy).
Pertanyaan klise ini tentu tidak gampang dijawab, tanpa mendasarkan argumen rasional dan objektif. Padahal sudah banyak sumber daya, dana, dan pikiran dicurahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi namun hasilnya belum dapat mengubah kinerja personel dan organisasi pemerintah, sesuai dengan tuntutan reformasi.
Buktinya, hingga kini belum dapat diwujudkan kinerja pemerintahan yang bersih. Budaya organisasi dan tata kelola pemerintah yang baik pun masih berjalan lamban, termasuk belum optimalnya pelayanan prima (excellence of service). Pertanyaannya, mengapa reformasi birokrasi tidak segera dapat diwujudkan? Padahal birokrasi adalah salah satu penggerak reformasi yang sangat penting.
Birokrasi memang sudah melakukan perubahan tetapi baru di permukaan. Yang berubah hanyalah nomenklatur (nama) lembaga-lembaga birokrasi. Reformasi birokrasi sesungguhnya belum dilakukan secara sistematis dan terukur. Sejumlah kasus korupsi akhir-akhir ini merupakan salah satu indikasi bahwa reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten.
Di sisi lain, restrukturisasi di berbagai lembaga pemerintahan tidak memberikan gambaran bahwa reformasi birokrasi adalah alat untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan dan pemerintahan. Dengan kata lain, restrukturisasi birokrasi tidak sepenuhnya mendukung tujuan reformasi birokrasi. Apakah kondisi seperti ini dapat dimaknai sebagai buah reformasi?
Mengoreksi Kebijakan
Perlu retrospeksi untuk mem-flashback kinerja birokrasi sejak reformasi. Lewat retrospeksi, kita bisa merestorasi, yakni menata dan menyegarkan kembali struktur, kultur, dan fungsi birokrasi sebagaimana mestinya (Santosa 2011). Karena itu perlu ditelusuri apa sesungguhnya persoalan besar yang menghambat lajunya reformasi. Menurut saya, ada tiga alasan penting mengapa restorasi birokrasi yang dilandasi moral dan etika menjadi amat penting.
Pertama; implikasi proses demokrasi, yakni perilaku berdemokrasi justru melanggar atau berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti kerusuhan atau demonstrasi, yang justru melahirkan budaya politik mobokrasi, artinya semua berdalih tindakan apa pun demi pembenaran untuk demokrasi, perilaku demoralisasi tanpa mengedepankan perilaku etis.
Kedua; budaya kepemimpinan. Perubahan sosial era reformasi yang begitu cepat juga dapat dirasakan betapa absurdnya kondisi nilai-nilai budaya bangsa yang makin rentan dan mudah terkikis sehingga harmoni kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak dapat diwujudkan secara sehat untuk membangun budaya bangsa yang beradab.
Ketiga; tata pamong organisasi pemerintahan. Membangun budaya organisasi tata kelola pemerintahan yang sehat sesuai tuntutan reformasi adalah membentuk organisasi yang ramping, dan SDM yang berkinerja sesuai kompetensi. Faktanya, hingga sekarang organisasi pemerintahan daerah belum menganut asas yang mengedepankan miskin struktur dan kaya fungsi.
Dengan jumlah terlalu besar, organisasi birokrasi menjadi tidak efisien. Bahkan, sejumlah pakar mengatakan, birokrasi di Indonesia tidak efektif, tidak objektif, menjadi tidak terkontrol jika berhadapan dengan kritik, serta tidak mengabdi pada kepentingan umum. Kini saatnya pemda melakukan kontemplasi total dengan introspeksi dan retrospeksi tentang kebijakan yang telah, sedang, dan akan dirancang dalam mewujudkan otonomi daerah. ●
BIROKRAT dan politikus perlu didorong untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etis karena dalam sebuah negara sedemokratis apa pun amat terbuka kemungkinan terjadinya anarkisme kebebasan (filsafat publik Walter Lipmann). Filosofi Lipmann adalah salah satu isu sentral yang hingga kini masih menjadi permasalahan endemik, yakni bagaimana mewujudkan reformasi atas dasar fundamen moral dan etika dalam tubuh birokrasi (bureaucracy).
Pertanyaan klise ini tentu tidak gampang dijawab, tanpa mendasarkan argumen rasional dan objektif. Padahal sudah banyak sumber daya, dana, dan pikiran dicurahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi namun hasilnya belum dapat mengubah kinerja personel dan organisasi pemerintah, sesuai dengan tuntutan reformasi.
Buktinya, hingga kini belum dapat diwujudkan kinerja pemerintahan yang bersih. Budaya organisasi dan tata kelola pemerintah yang baik pun masih berjalan lamban, termasuk belum optimalnya pelayanan prima (excellence of service). Pertanyaannya, mengapa reformasi birokrasi tidak segera dapat diwujudkan? Padahal birokrasi adalah salah satu penggerak reformasi yang sangat penting.
Birokrasi memang sudah melakukan perubahan tetapi baru di permukaan. Yang berubah hanyalah nomenklatur (nama) lembaga-lembaga birokrasi. Reformasi birokrasi sesungguhnya belum dilakukan secara sistematis dan terukur. Sejumlah kasus korupsi akhir-akhir ini merupakan salah satu indikasi bahwa reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten.
Di sisi lain, restrukturisasi di berbagai lembaga pemerintahan tidak memberikan gambaran bahwa reformasi birokrasi adalah alat untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan dan pemerintahan. Dengan kata lain, restrukturisasi birokrasi tidak sepenuhnya mendukung tujuan reformasi birokrasi. Apakah kondisi seperti ini dapat dimaknai sebagai buah reformasi?
Mengoreksi Kebijakan
Perlu retrospeksi untuk mem-flashback kinerja birokrasi sejak reformasi. Lewat retrospeksi, kita bisa merestorasi, yakni menata dan menyegarkan kembali struktur, kultur, dan fungsi birokrasi sebagaimana mestinya (Santosa 2011). Karena itu perlu ditelusuri apa sesungguhnya persoalan besar yang menghambat lajunya reformasi. Menurut saya, ada tiga alasan penting mengapa restorasi birokrasi yang dilandasi moral dan etika menjadi amat penting.
Pertama; implikasi proses demokrasi, yakni perilaku berdemokrasi justru melanggar atau berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti kerusuhan atau demonstrasi, yang justru melahirkan budaya politik mobokrasi, artinya semua berdalih tindakan apa pun demi pembenaran untuk demokrasi, perilaku demoralisasi tanpa mengedepankan perilaku etis.
Kedua; budaya kepemimpinan. Perubahan sosial era reformasi yang begitu cepat juga dapat dirasakan betapa absurdnya kondisi nilai-nilai budaya bangsa yang makin rentan dan mudah terkikis sehingga harmoni kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak dapat diwujudkan secara sehat untuk membangun budaya bangsa yang beradab.
Ketiga; tata pamong organisasi pemerintahan. Membangun budaya organisasi tata kelola pemerintahan yang sehat sesuai tuntutan reformasi adalah membentuk organisasi yang ramping, dan SDM yang berkinerja sesuai kompetensi. Faktanya, hingga sekarang organisasi pemerintahan daerah belum menganut asas yang mengedepankan miskin struktur dan kaya fungsi.
Dengan jumlah terlalu besar, organisasi birokrasi menjadi tidak efisien. Bahkan, sejumlah pakar mengatakan, birokrasi di Indonesia tidak efektif, tidak objektif, menjadi tidak terkontrol jika berhadapan dengan kritik, serta tidak mengabdi pada kepentingan umum. Kini saatnya pemda melakukan kontemplasi total dengan introspeksi dan retrospeksi tentang kebijakan yang telah, sedang, dan akan dirancang dalam mewujudkan otonomi daerah. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar