Kamis, 12 April 2012

Menata Kembali Ketimpangan Pembangunan Daerah


Menata Kembali Ketimpangan Pembangunan Daerah
Elfindri, Guru Besar Ekonomi SDM, Unand
SUMBER : MEDIA INDONESIA, 11 April 2012


DUA puluh lima tahun yang lalu sebuah pertemuan nasional digagas oleh Prof Emil Salim, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dengan tema menyiapkan proses urbanisasi di Indonesia. Kala itu, tingkat urbanisasi di Indonesia baru sekitar 20%, sekarang sekitar separuh dari penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Itu akibat negara lebih memberikan perhatian kepada penyediaan infrastruktur kota. Sebaliknya, desa-desa secara proporsional menuai ketertinggalan. Lebih lagi, jika pandangan kita arahkan pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pesisir, dan kepulauan (galciltas). 

Kondisi daerah-daerah itu kebanyakan mengalami ketertinggalan dari berbagai dimensi.
Galciltas dalam arti luas tidak saja berdimensi daerah yang berlokasi pada perbatasan negara, atau kecamatan terluar yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Akan tetapi, meliputi dimensi persoalan akses infrastruktur, tertinggalnya SDM, tertinggalnya sosial ekonomi, bahkan ketidakmampuan fi skal kabupatennya. Oleh karena itu, sekiranya definisi galciltas bisa dibakukan, terhadap daerahdaerah yang terisolasi dari sisi geografis, kurang infrastruktur publik, tertinggal dari sisi ekonomi dan sosial, dan sejenisnya, pelayanan publik semestinya semakin intensif agar segala hak yang diperlukan oleh rakyat mampu disediakan oleh pemerintah. Kemudian gap pembangunan daerah galciltas dengan daerah desa dan kota yang sudah lebih dulu maju dapat diperkecil.

Selama pembangunan 2004-2009, upaya mengurangi daerah tertinggal menurut catatan Bappenas telah mencapai setidaknya 50 kabupaten ke luar dari kondisi tertinggal. Dengan penetapan sebuah kementerian baru, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, boleh jadi telah membuat daerah tertinggal ada yang mengurus lebih ‘khusyuk’. Namun karena berkembangnya aspirasi rakyat untuk pemekaran daerah, akhir 1999 saja masih ditemukan sekitar 183 kabupaten yang masuk kategori galciltas. Sehingga, Bappenas dengan kementerian yang terkait akan mencicil bahwa selama 2010-2014 prioritas pembangunan juga diberikan kepada 183 kabupaten yang tertinggal ini.

Pelayanan Publik Minim

Pelayanan publik di daerah galciltas semakin disekonomis mengingat kondisi geografis, kendala struktural, aksesibilitas, dan kondisi fisik daerah. Pelayanan keluarga berencana menjadi terkendala sehingga angka kelahiran di daerah galciltas masih relatif tinggi. Angka unmet need, pasangan yang ingin ber-KB tak terlayani, masih relatif tinggi pada kisaran 8%10%.

Demikian juga pelayanan kesehatan reproduksi. Boleh dikata sangat sedikit bidan yang mau bertahan di daerah galciltas, untuk menetap dan memberikan pelayanan secara saksama. Sekalipun pemerintah daerah menyatakan kekurangan bidan sudah dipenuhi dengan mengangkat bidan, ketika kita cek di lapangan, program posyandu saat sekarang sudah sayup-sayup kedengarannya.

Apa dan bagaimana keadaan kemajuan pada daerah galciltas? Jawabannya ialah sangat bergantung pada pimpinan daerah. Mana yang memiliki concern yang tinggi, maka daerah galciltas mendapatkan perhatian tentu seadanya karena APBD juga terbatas. Jika kepala daerahnya tidak concern, daerah galciltas akan selalu saja tertinggal, dan jauh dari jangkauan kebijakan dan program.

Ke Depan

Persoalan galciltas juga dihadapi oleh China, India, dan beberapa negara yang luas dan banyak penduduknya. Di negara negara maju, galciltas boleh dikata semakin terbatas karena diupayakan dengan pengem bangan wilayah. Kalau kita simak, China termasuk memberikan perhatian yang khusus juga dalam membangun daerah galciltas. Fokus yang diberikan oleh pemerintahan adalah bagaimana infrastruktur pertanian semakin dijamin tersedia, yang dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Beda yang lain ialah, di China dibentuk secara khusus apa yang kita kenal dengan dinas pengembangan daerah khusus tertinggal.

Di Indonesia, daerah tertinggal ditangani oleh banyak kementerian. Namun belum terfokus dan terkoordinasi secara baik. Demikian juga pada daerah kabupaten, boleh dikata tidak ada bagian khusus yang merencanakan daerah galciltas, baik di Bappeda provinsi dan kabupaten maupun pada dinas yang terkait.

Oleh karena itu, jika ketimpangan pembangunan dapat menjadi concern pemerintah, pada masa yang akan datang diperlukan beberapa hal. Pertama, sudah saatnya penugasan khusus pada daerah, khususnya kabupaten dalam merencanakan secara spesifik bagaimana rencana pembangunan daerah galciltas, dengan berbagai strategi khusus dan program pembangunannya. Kedua, pemerintah daerah dapat melakukan kreasi dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik pada daerah galciltas. Gerakan bearfoot program, yang dilaksanakan di China dalam memberikan pelayanan kesehatan, telah membuahkan keberhasilan dalam mengurangi persoalan gizi, termasuk kependudukan.
Demikian juga kreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah galciltas.
 
Sekiranya seluruh anak kelas enam saja dimobilisasi proses pembelajarannya ke sekolah kecamatan, mutu pendidikan yang diterima anak kelas enam mungkin akan meningkat. Tentunya akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin baik pula.

Ketiga, daerah galciltas untuk bagian pelayanan tertentu juga dapat mengambil kesempatan dari proses pembelajaran mahasiswa. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan universitas/sekolah tinggi/akademi dalam merencanakan dan melaksanakan secara bersama program yang sifatnya relatif massal di daerah galciltas. Di perguruan tinggi akan ada dosen pembimbing kuliah kerja nyata beserta mahasiswa untuk praktik dan melaksanakan berbagai penyuluhan, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal. Bukan tidak mungkin hal ini masih berpotensi.

Terakhir, dana alokasi khusus (DAK) tampaknya dapat menjadi instrumen untuk memajukan daerah galciltas. Apakah daerah galciltas akan dipertahankan, dengan konsekuensi penyediaan infrastruktur publik (sekolah, puskesmas, jalan dan jembatan, pasar, listrik dll) atau sebagian di antaranya dipindahkan (direlokasi ke daerah yang memungkinkan untuk berkembang? Semua itu sangat bergantung pada telaah yang mendalam dan negara mau memberikan perhatian ke arah itu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar