Kegagalan
Welfare State,
Pelajaran
dari Yunani untuk RI
Jennie S. Bev, Penulis, Pengajar, dan Pengusaha
yang Bermukim di California
SUMBER : JARINGNEWS.COM, 06 April 2012
“Selain 'kolektivisme' semu, ada
juga beberapa persamaan 'spirit' antara Yunani dan Indonesia.”
CALIFORNIA, Jaringnews.com -
Seringkali kita dengar dan baca wacana-wacana tentang Indonesia sebagai 'welfare state'. Betapa
indahnya apabila kita menikmati pendidikan dan pelayanan kesehatan 'gratis'.
Gratis di sini berada di dalam tanda kutip karena sebenarnya tidak ada apapun
yang gratis, bahkan untuk pelayanan welfare
yang 'seolah-olah gratis', sesungguhnya besar sekali pengeluaran yang mesti
ditarik dari pajak dan diambil dari pinjaman.
Jadi, kalau bicara soal welfare state, tiga hal yang harus sungguh-sungguh dipikirkan baik-baik: sistem perpajakan, kepercayaan masyarakat, dan penegakan hukum. Tanpa sistem perpajakan yang baik dengan korupsi minimal dan penegakan hukum yang kuat, maka mustahil kepercayaan masyarakat akan meningkat. Tanpa ketiga hal ini, welfare state bisa dipastikan gagal. Seperti yang dialami di Yunani.
Di Amerika Serikat, social security benefits baru bisa diberikan kepada mereka yang pernah membayar pajak berbasis employment maupun entrepreneur selama beberapa tahun, sehingga akunnya terisi dan siap untuk diambil. Namun, karena social security benefits sesungguhnya pada suatu titik waktu tertentu dibiayai dari uang pajak yang masuk dari wajib pajak yang aktif pada saat tersebut, maka akun yang sudah memenuhi syarat pun bisa-bisa tidak mendapatkan benefit ketika saatnya pensiun nanti. Di negara Paman Sam ini, sudah lazim bagi setiap individu untuk mempunyai akun tabungan pensiun dikelola swasta, karena tidak ada rasa aman mereka akan mendapatkan benefit ketika berusia 70 nanti.
Di negara yang sama, disability benefit yang bisa dinikmati ketika menderita sakit dan tidak bisa bekerja, dibiayai oleh para wajib pajak itu sendiri yang bekerja sebagai employee melalui pemotongan pajak dari gaji setiap bulannya. Unemployment benefit yang dinikmati oleh para wajib pajak ketika sedang tidak bekerja karena di-layoff, juga dibiayai oleh para wajib pajak dan perusahaan tempat wajib pajak bekerja dengan pemotongan pajak setiap bulannya.
Jadi, sebenarnya welfare state hanyalah suatu sistem manajemen pajak yang dilakukan oleh entitas tunggal, yaitu pemerintah. Bayangkan akses para pejabat pemerintah terhadap uang yang di-pool. Dan bayangkan bahwa para pejabat yang sama inilah yang nanti akan menentukan secara langsung hidup dan mati Anda ketika Anda atau anggota keluarga dekat Anda menderita sakit parah. Apakah mereka akan menyetujui klaim asuransi kesehatan Anda? Ataukah dana tersebut malah dikorupsi? Mungkin Anda bisa menjawab sendiri.
Yunani adalah salah satu welfare state yang bangkrut. Uniknya, apa yang dimiliki oleh Yunani, banyak kita jumpai di dalam civil society dan ketatanegaraan Indonesia. Yunani merupakan case study kegagalan welfare state yang patut kita pelajari baik-baik untuk menghindari kondisi yang serupa.
Michael Lewis dalam Boomerang: Travels in the New Third World, menulis,“The Greek state was not just corrupt, but also corrupting.” Walaupun struktur ekonomi Yunani berbasis kolektif, spirit dari negara ini bertolak belakang dari kolektivisme: setiap individu adalah satu struktur tersendiri. Dengan kata lain, walaupun kolektivisme merupakan dalih dari setiap tindakan, dalam praktiknya sering mengabaikan ini.
Selain 'kolektivisme' semu, ada juga beberapa persamaan 'spirit' antara Yunani dan Indonesia, antara lain: korupsi yang sudah mendarah daging, penyelewengan pajak yang mencakup 100 persen para wajib pajak di mana mayoritas membayar nihil pajak, minimnya kepercayaan para wajib pajak terhadap pemerintah, membengkaknya pengeluaran negara untuk membayar gaji pegawai negeri, tingginya angka pengangguran, dan lemahnya penegakan hukum.
Siapkah Indonesia menjadi welfare state yang memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan 'gratis'? PR masih banyak. ●
Jadi, kalau bicara soal welfare state, tiga hal yang harus sungguh-sungguh dipikirkan baik-baik: sistem perpajakan, kepercayaan masyarakat, dan penegakan hukum. Tanpa sistem perpajakan yang baik dengan korupsi minimal dan penegakan hukum yang kuat, maka mustahil kepercayaan masyarakat akan meningkat. Tanpa ketiga hal ini, welfare state bisa dipastikan gagal. Seperti yang dialami di Yunani.
Di Amerika Serikat, social security benefits baru bisa diberikan kepada mereka yang pernah membayar pajak berbasis employment maupun entrepreneur selama beberapa tahun, sehingga akunnya terisi dan siap untuk diambil. Namun, karena social security benefits sesungguhnya pada suatu titik waktu tertentu dibiayai dari uang pajak yang masuk dari wajib pajak yang aktif pada saat tersebut, maka akun yang sudah memenuhi syarat pun bisa-bisa tidak mendapatkan benefit ketika saatnya pensiun nanti. Di negara Paman Sam ini, sudah lazim bagi setiap individu untuk mempunyai akun tabungan pensiun dikelola swasta, karena tidak ada rasa aman mereka akan mendapatkan benefit ketika berusia 70 nanti.
Di negara yang sama, disability benefit yang bisa dinikmati ketika menderita sakit dan tidak bisa bekerja, dibiayai oleh para wajib pajak itu sendiri yang bekerja sebagai employee melalui pemotongan pajak dari gaji setiap bulannya. Unemployment benefit yang dinikmati oleh para wajib pajak ketika sedang tidak bekerja karena di-layoff, juga dibiayai oleh para wajib pajak dan perusahaan tempat wajib pajak bekerja dengan pemotongan pajak setiap bulannya.
Jadi, sebenarnya welfare state hanyalah suatu sistem manajemen pajak yang dilakukan oleh entitas tunggal, yaitu pemerintah. Bayangkan akses para pejabat pemerintah terhadap uang yang di-pool. Dan bayangkan bahwa para pejabat yang sama inilah yang nanti akan menentukan secara langsung hidup dan mati Anda ketika Anda atau anggota keluarga dekat Anda menderita sakit parah. Apakah mereka akan menyetujui klaim asuransi kesehatan Anda? Ataukah dana tersebut malah dikorupsi? Mungkin Anda bisa menjawab sendiri.
Yunani adalah salah satu welfare state yang bangkrut. Uniknya, apa yang dimiliki oleh Yunani, banyak kita jumpai di dalam civil society dan ketatanegaraan Indonesia. Yunani merupakan case study kegagalan welfare state yang patut kita pelajari baik-baik untuk menghindari kondisi yang serupa.
Michael Lewis dalam Boomerang: Travels in the New Third World, menulis,“The Greek state was not just corrupt, but also corrupting.” Walaupun struktur ekonomi Yunani berbasis kolektif, spirit dari negara ini bertolak belakang dari kolektivisme: setiap individu adalah satu struktur tersendiri. Dengan kata lain, walaupun kolektivisme merupakan dalih dari setiap tindakan, dalam praktiknya sering mengabaikan ini.
Selain 'kolektivisme' semu, ada juga beberapa persamaan 'spirit' antara Yunani dan Indonesia, antara lain: korupsi yang sudah mendarah daging, penyelewengan pajak yang mencakup 100 persen para wajib pajak di mana mayoritas membayar nihil pajak, minimnya kepercayaan para wajib pajak terhadap pemerintah, membengkaknya pengeluaran negara untuk membayar gaji pegawai negeri, tingginya angka pengangguran, dan lemahnya penegakan hukum.
Siapkah Indonesia menjadi welfare state yang memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan 'gratis'? PR masih banyak. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar