Budaya Demokrasi Kita

Budaya Demokrasi Kita

Radhar Panca Dahana, Budayawan

SUMBER : KOMPAS, 09 April 2012

Mungkin kita bisa memafhumi bahwa apa dan bagaimana pun ekspresi demokratis dari seseorang atau kelompok seharusnya tidak berpotensi destruktif. Artinya, apa pun yang disampaikan tidak boleh merusak atau menghancurkan yang sudah dicapai dan dibangun selama ini.

Capaian itu bisa saja bersifat moral, material, perangkat lunak maupun keras. Bila tidak, kita bukan hanya harus bertanggung jawab kepada para pendahulu yang telah berkorban membentuk negara, melainkan juga kepada para penerus kita yang harus menanggung perbuatan kita.

Oleh karena itu, sebuah sistem dan praktik demokrasi harus berlandaskan nilai yang kita sebut budaya. Budaya yang bisa saja berasal dari praktik-praktik demokratis di berbagai negara maupun praktik-praktik bermasyarakat yang sudah dijalankan turun-temurun di seantero negeri. Justru yang terakhir ini lebih baik karena memiliki riwayat jauh lebih panjang dan rakyat memahaminya.

Praktik demokrasi yang dilandasi oleh osmosa kultural semacam ini bukanlah ”pengkhianatan” terhadap dasar-dasar demokrasi teoretis yang kita kenal selama ini. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun praktik demokrasi selalu ditandai dengan penyesuaian-penyesuaian. Dengan demikian, klaim demokrasi sebenarnya adalah subyektif dan variatif.

Contoh-contoh di beberapa negara membuktikan itu. Di Jepang, India, Amerika Serikat, Perancis, ataupun Inggris, implementasi demokrasi menjadi dasar nilai dan sistem bernegara bergradasi secara signifikan. Apalagi jika kita menyebut China, Singapura, Hongkong, atau negara otoritarian seperti Korea Utara dan Kuba dengan klaim (demokratis) serupa.

Demokrasi Maritim

Dalam perikehidupan bangsa ini, sesungguhnya belum pernah secara nasional kita bersepakat tentang budaya demokrasi macam apa yang menjadi acuan agar demokrasi tidak justru menjadi ancaman bagi hidup berbangsa dan bernegara kita.

Sebutlah misalnya dasar nilai dari one man, one vote, one value. Betapa pun telah menjadi norma global, penerapannya secara lokal di negeri ini perlu diintegrasikan dengan realitas sosial dan adat yang telah hidup ribuan tahun.

Integrasi ini bukan saja menghindarkan (praktik) demokrasi dari konflik yang tidak perlu dengan rakyat, tetapi juga mendorong pertemuan dua kutub adab—modern dan tradisi—untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan positif. Sistem demokrasi yang kita tegakkan tidak hanya mengacu landasan teoretis dan filosofi oksidental yang menjebak kita dalam demokrasi formalistis, melainkan juga mempertimbangkan budaya bangsa-bangsa kita, termasuk memperjuangkan hak dan harkat rakyat.

Maka kita mesti jernih memeriksa kembali apakah dasar-dasar demokrasi itu berakar dalam sejarah kebudayaan kita. Apakah kebebasan individu atau aksi demonstrasi juga kebutuhan dasar bangsa ini? Jika ya, bagaimana sebenarnya ekspresi dari dua kebutuhan itu dalam praktik bermasyarakat atau bernegara kita?

Sebagai negeri maritim, bangsa ini sesungguhnya memiliki dasar-dasar karakter dari takdir geologis dan geografisnya. Dengan kota-kota bandarnya, bangsa ini telah mengembangkan budaya yang terbuka. Kota bandar adalah semacam melting pot yang memungkinkan terjadinya perjumpaan bahkan akulturasi kebudayaan dari dalam maupun luar.

Bisa dikatakan bandar-bandar negeri maritim sebenarnya adalah sumber paling awal dari demokrasi. Negeri maritim niscaya melahirkan manusia dan masyarakat yang berpikiran terbuka, egaliter, multikultural, dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada kedaulatan manusia (individu). Jika di Eropa Barat dan Tengah demokrasi adalah hasil dari kerja rasional, di negeri maritim seperti Indonesia semua nilai dasar demokrasi di atas adalah sebuah keniscayaan alamiah.

Menuju Demokrasi

Realitas semacam itu kemudian berkembang dengan cara yang unik di masing-masing kesatuan etnik di seluruh Nusantara. Budaya pantai dan pedalaman saling mengisi dan memengaruhi sehingga menciptakan sebuah adab—dibuktikan oleh temuan-temuan arkeologis terbaru—yang memiliki tingkat kedewasaan tidak kalah dengan peradaban bangsa-bangsa purba lainnya.

Maka, jika kita cermati adat demokrasi kita sendiri, kita dapat mengerti dan menilai apakah beberapa praktik demokrasi kita belakangan ini telah sesuai dengan apa yang telah dibuat, diwarisi, dan diajarkan oleh para pendahulu dan leluhur kita sendiri. Sungguh tidak bijaksana jika hanya dengan alasan kemodernan dan rasionalisme logosentrik, kita menafikan kenyataan adat dan adab demokrasi kita dan merasa semua itu sudah lampau. Lalu kita mengambil buku-buku di perpustakaan dan mengikuti anjuran di dalamnya. Padahal, itu hasil pemikiran baru yang sebagian justru bersumber dari praktik budaya maritim.

Sebagaimana semua ide asing yang datang ke negeri ini sejak dulu—kesenian, bangunan, gaya hidup, cara berpolitik, bahkan agama—demokrasi modern harus mengharmonisasi diri dengan kenyataan lokal. Semua ungkapan atau ekspresi dari hak-hak individual, komunal, hingga publik nasional dilakukan lewat sebuah adab yang santun, tidak kasar, dan tidak destruktif terhadap kepentingan dan milik publik. Kebebasan ekspresi, bahkan dalam kesenian, bukanlah sebuah cek kosong yang dapat seenaknya diisi nafsu dan insting negatif manusia.

Karena itu, seberat apa pun–katakanlah—kita tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah, sebagaimana benci dan dendamnya kita kepada musuh kita misalnya, bukanlah izin untuk melakukan penghinaan dan kekerasan, perusakan, apalagi pengancaman jiwa.

Demokrasi sebaiknya adalah alat dan alasan kita untuk menjadi manusia dan bangsa beradab, sebagaimana sejarah kita mengajarkan. Bukan sebagai cara dan apologi merusak, apalagi menjadi arsenal biadab bagi kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. ●