Akrobat Politik dan Subsidi BBM (459)

Akrobat Politik dan Subsidi BBM

Muhammad Chatib Basri, Pendiri CReco Research Institute,

 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

SUMBER : KOMPAS, 09 April 2012

Keputusan parlemen untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 April 2012 mengingatkan saya pada lakon drama ”Musuh Masyarakat” yang ditulis Henrik Ibsen 130 tahun lalu. Drama memukau yang diterjemahkan oleh Asrul Sani ke dalam bahasa Indonesia ini bicara betapa kompromi politik dan populisme bisa menjadi alat yang efektif dalam menindas akal sehat.

Kita bisa saja tidak sependapat dengan tokoh Dr Stockman dalam naskah itu karena toh demokrasi tak dirancang untuk mencapai kesempurnaan, tetapi mencegah kesewenang-wenangan. Benar keputusan ini harus dihormati. Benar sekarang ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jika harga rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) mencapai 120,75 dollar AS dalam enam bulan terakhir. Masalahnya, bagaimana jika akrobat politik itu kemudian mengorbankan keadilan, stabilitas ekonomi makro, dan lingkungan?

Dalam Analisis Ekonomi terdahulu, saya menulis bahwa soal utama subsidi BBM bukanlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan selalu punya jalan keluar untuk APBN, walau tak mudah. Soal utama adalah keadilan bagi penduduk miskin.

Tak adil apabila dana infrastruktur untuk penduduk miskin dikorbankan demi subsidi BBM. Mereka yang kaya bisa membangun pembangkit listrik, jalan, pelabuhan, akses air, dan bahkan menyediakan keamanannya sendiri, sedangkan yang miskin: amat bergantung pada infrastruktur publik.

Dalam konsep Amartya Sen, orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu. Jadi, kesejahteraan tercipta bukan karena barang yang kita miliki, tetapi karena aktivitas yang memungkinkan kita memiliki barang tersebut. Dan aktivitas itu hanya mungkin apabila ada akses, termasuk infrastruktur. Akrobat politik telah memotong akses itu.

Selain itu, disparitas harga BBM bersubsidi dengan harga dunia—karena penundaan ini— juga akan mendorong penyelundupan. Akibatnya konsumsi BBM bersubsidi akan meningkat. Jika volume konsumsi BBM meningkat menjadi 45 juta kiloliter dengan ICP 115 dollar AS per barrel, maka subsidi BBM mencapai Rp 227,7 triliun, sementara subsidi listrik Rp 93,5 triliun. Total Rp 321,2 triliun! Padahal, belanja modal untuk infrastruktur hanya Rp 168 triliun, dan bantuan sosial hanya Rp 55,4 triliun.

Adilkah ini? Siapa pengguna BBM? Data menunjukkan: sepeda motor (40 persen), mobil pribadi (53 persen), angkutan barang (4 persen), dan angkutan publik (3 persen). Mereka yang memiliki mobil dan sepeda motor tentunya sulit dikategorikan sangat miskin. Saya tentu sangat mendukung desakan agar pemerintah memotong belanja yang tak perlu, dan mengikis korupsi. Tapi bukan memotong akses infrastruktur bagi penduduk miskin demi subsidi BBM yang dinikmati oleh para penyelundup dan kelompok menengah atas.

Penundaan kenaikan harga BBM ini juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Semakin panjang ketidakpastian, semakin banyak BBM hilang dari pasaran. Semakin tinggi ekspektasi inflasi. Tengok saja harga akan terus naik sejak sekarang. Dampak inflasi kenaikan BBM ini bisa lebih tinggi dari perkiraan awal. Ini yang disebut inflation overhang, inflasi menggantung yang membayangi ekspektasi pelaku ekonomi. Masyarakat tahu, satu hari harga BBM akan dinaikkan. Karena itu, orang mulai menaikkan harga sejak sekarang.

Ekspektasi inflasi yang tinggi ini akan menekan nilai tukar rupiah (international Fisher effect). Selain itu, konsumsi premium yang melonjak juga akan meningkatkan impor minyak. Padahal, di sisi lain, pertumbuhan ekspor mulai melambat karena situasi global. Akibatnya, defisit transaksi berjalan akan meningkat, rupiah akan tertekan. Inilah risiko ekonomi makro yang harus dibayar dari kompromi itu. Di sini Bank Indonesia perlu berhati-hati sekali dalam mengelola ekspektasi inflasi.

Dua minggu lalu dalam Asian Economic Policy Review di Tokyo, sekelompok ekonom membahas kebijakan fiskal di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, termasuk Indonesia. Di sana, Alan Auerbach, ekonom kenamaan dunia dalam hal fiskal, menyampaikan bagaimana kendala politik menyulitkan kebijakan fiskal di AS. Jose Campa, ekonom Harvard dan mantan Menteri Keuangan Spanyol, juga bercerita hal yang sama untuk Eropa.

Menariknya, ketika saya menyampaikan risalah tentang fiskal di Indonesia, hampir semuanya memuji Indonesia. Bahkan mantan Menteri Keuangan Thailand menyatakan bahwa Thailand harus meniru Indonesia dalam membatasi defisit anggaran. Satu-satunya kritik—persis seperti argumen saya— mengapa subsidi BBM tidak dialokasikan untuk infrastruktur dan penduduk miskin.

Jawaban saya ketika itu: rasanya parlemen dan Pemerintah Indonesia akan menggunakan akal sehat soal BBM. Saya salah: yang terjadi adalah akrobat yang mengorbankan keadilan bagi yang miskin, demi popularitas politik. Kita juga melihat absennya kepemimpinan pemerintah dalam mengelola koalisi, dalam mengelola reformasi.

Suara untuk memotong anggaran yang tak perlu, mengikis korupsi, dan memotong subsidi BBM hanya didengar ketika defisit APBN membengkak. Padahal, dalam kondisi surplus APBN pun, langkah itu harus tetap dilakukan. Reformasi hanya dijalankan kalau pemerintah terdesak. Dalam keadaan baik? Rasionalitas ekonomi kalah oleh kegemaran memupuk popularitas politik. Akibatnya, akal sehat ditindas. Persis seperti drama Ibsen 130 tahun lalu. ●