BBM Jalan Menuju Peta Politik

BBM Jalan Menuju Peta Politik

Supriyadi, Aktivis Sosial, Demonstran Penolak Kenaikan Harga BBM,

Tinggal di Yogyakarta

SUMBER : SUARA KARYA, 04 April 2012

Benar apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa seorang atau kelompok politisi (partai politik/parpol) itu hendaknya seperti ruba yang bisa memanfaatkan suasana politik dan menerkam mangsa empuk sebagai korbannya. Bahkan Niccolo Machiavelli mempertegas teori tersebut bahwa seorang politisi atau kelompok politik harus membabat habis lawan-lawannya demi kekuasaan yang "abadi".

Begitulah apa yang kini mewarnai perjalanan politik di Indonesia dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berbagai parpol bermanuver dengan dua kepentingan, yakni mendapatkan simpati rakyat dan langkah politik untuk menjadi yang terdepan serta berusaha mengalahkan lawan politiknya.

Hal itu tercermin dalam sidang paripurna akhir bulan lalu yang memanas dan menghasilkan keputusan, harga BBM untuk sementara tidak akan naik. Partai Demokrat (PD) yang terang-terangan mendukung kenaikan harga BBM mendapatkan perlawanan keras dari berbagai pihak. Sementara, beberapa partai koalisi membelot dengan dalih mendengarkan aspirasi rakyat dan menyatakan menolak kenaikan harga BBM.

Dari sidang kenaikan harga BBM tersebut, setidaknya telah jelas bagaimana pemetaan politik di kancah partai-partai tersebut. Partai-partai bermanuver sedemikian rupa, sementara massa ricuh dengan suasana demonstrasi. PD sebagai partai penguasa, sebenarnya telah berhasil memetakan lawan-lawan politiknya untuk menyongsong pemilihan umum 2014.

Kebijakan untuk menaikkan harga BBM setidaknya memiliki beberapa orientasi. Pertama, sebagai pengalihan isu. Sebagaimana kasus-kasus sebelumnya yang tidak bisa diselesaikan, pastilah kasus baru muncul ke permukaan sebagai pengalih isu. Ketika kasus hukum sedang panas-panasnya dan menemui jalan buntu, tiba-tiba isu lain (seperti terorisme) muncul untuk meredam ingatan masyarakat. Kini pun terjadi, ketika kasus korupsi yang melanda para kader dan anggota Partai Demokrat, seperti Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum dan lainnya, menjadi kasus yang tidak menemui solusi, muncullah wacana kenaikan harga BBM.

Kedua, kebijakan tersebut adalah untuk memetakan perpolitikan nasional yang belakangan ini tidak jelas karena hampir terpecahnya koalisi partai-partai. Sebagian partai koalisi membelot dan dengan keras mengkritisi kebijakan pemerintahan yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Hal itu mengakibatkan ikatan koalisi menjadi berwarna abu-abu. Dengan kebijakan menaikkan harga BBM yang keputusannya ditempuh melalui sidang, menjadi jelas peta politiknya. Dengan begitu, untuk menyongsong pemilu pada 2014 mendatang telah disiapkan berbagai manuver politik.

Ketiga, sebagai manuver berbagai partai untuk meraih simpati rakyat. Partai-partai politik yang kontra dengan kebijakan kenaikan harga BBM, secara tegas mengungkapkan bahwa mereka mendegarkan aspirasi rakyat. Alhasil, manuver mereka adalah menolak kenaikan harga BBM.

Sementara bagi partai yang pro terhadap kebijakan tersebut (partai penguasa, PD), bermanuver jika suatu saat harga BBM berhasil dinaikkan, pemerintah akan memberi santunan (BLSM) kepada rakyat sebagai pencitraan. Prediksinya, pencitraan juga akan dilakukan menyongosong 2014 dengan kembali menurunkan harga BBM.

Namun demikian, hal ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan (PD) dalam kancah perpolitikan. Akibat semua hal yang telah diupayakan tersebut, bisa jadi akan membuat rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap partai penguasa. Krisis kepercayaan itulah yang berakibat fatal karena akan menurunkan angka popularitas partai. Ibarat terperosok dalam lubang jebakan sendiri.

Jika kebijakan kenaikan harga BBM tersebut menjadi peluang bagi partai politik, tentu sebaliknya bagi rakyat. Rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Mahasiswa dan berbagai kalangan dari rakyat terpancing untuk melakukan demonstrasi yang tidak jarang menjadi kericuhan. Selain itu, di pasaran, harga-harga berbagai kebutuhan telah mengalami kenaikan harga meskipun untuk sementara waktu harga BBM belum naik.

Rakyat pun juga bisa "berpolitik" untuk meraup keuntungan, yakni dengan cara menimbun berdrum-drum bensin dan solar. Bahkan, ada beberapa pejabat yang berada di balik penimbunan tersebut. Sementara rakyat yang lain justru terlunta-lunta dan semakin sulit menjalani kehidupannya sehari-hari. Padahal, di negara yang mengaplikasikan demokrasi sebagai sistemnya, kedaulatan yang sesungguhnya itu berada di tangan rakyat. Hal itu diperkuat dengan jargon "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".

Dengan kata lain, rakyat adalah raja di negara demokrasi sebagaimana posisi raja di negara yang berbentuk kerajaan. Namun demikian, di negara ini rakyat menjadi alas kaki para pejabat.

Dengan begitu, betapa susahnya menjadi raja (baca: rakyat) di negara ini. Harta dikuras habis-habisan oleh segelintir orang, sementara rakyat kesulitan untuk mengais sesuap nasi. Tidak hanya itu, segala kebijakan juga dibebankan kepada rakyat, termasuk jika harga BBM jadi dinaikkan, sementara gaji pejabat meninggi.

Bahkan, rakyat dipaksa untuk membayar pajak, akan tetapi sebagian pajaknya diselewengkan ke rekening-rekening pejabat sehingga menggendut. Dengan demikian, rakyat adalah tumbal politik di negara yang mengaku menerapkan sistem demokrasi. ●