Sabtu, 13 Mei 2017

Sinergikan Ekonomi Nasional

Sinergikan Ekonomi Nasional
Siswono Yudo Husodo  ;   Ketua Yayasan Pembina Pendidikan
Universitas Pancasila
                                                          KOMPAS, 12 Mei 2017



                                                           
Program pengampunan pajak yang berjalan dalam tiga tahap, sejak Agustus 2015, baru saja usai. Daftar aset ekonomi milik orang Indonesia di luar negeri adalah salah satu hasil yang diperoleh.

Pemerintah memang punya urgensi untuk menelisiknya karena ada riset yang menyebut Indonesia masuk 10 besar asal dana di tax haven. Presiden Jokowi menengarai nilainya sekitar 815 miliar dollar AS (sekitar Rp 11.000 triliun). Jika benar, berarti besaran ekonomi nasional yang ditempatkan di luar negeri hampir setara besaran ekonomi di dalam negeri (PDB 2016) yang sekitar Rp 12.406triliun.

Namun, di akhir program pengampunan pajak, nilai deklarasi harta di luar negeri hanya Rp 1.028 triliun dengan Rp 146 triliun direpatriasi; sebanyak 60 persen deklarasi luar negeri berupa uang tunai dan setara uang tunai (seperti saham dan reksa dana). Sisanya, 40 persen adalah harta tak bergerak, seperti properti.

Banyaknya wajib pajak yang memilih mempertahankan aset di luar negeri diduga karena asetnya bersifat produktif untuk mendukung kegiatan bisnis dan investasi; bukan dana menganggur yang parkir untuk disembunyikan. Pemerintah meyakini masih banyak obyek pajak di luar negeri yang belum dicatatkan wajib pajak. Informasi detail (siapa, di mana, dan berapa) aset WNI di luar negeri akan diketahui lewat Automatic Exchange of Information—AEoI (kesepakatan global untuk mencegah penghindaran pajak) yang belaku pada tahun 2018. Pemerintah RI perlu segera menyiapkan instrumen-instrumen hukum pendukungnya.

Regionalisasi dan globalisasi

Di era regionalisasi dan globalisasi ekonomi ini, semua negara mengambil manfaat dari kegiatan bisnis warga negara dan perusahaan-perusahaannya di luar negeri. Bagi negara maju, semua aktivitas bisnis dan investasi untuk mencari profit yang dilakukan warga negaranya di luar negeri dikelola sebagai overseas economy (ekonomi seberang lautan); berupa operasi korporasi multinasional yang menjalin kerja samaerat dan sinergis dengan pemerintah, seperti model Japan Incorporated, America Incorporated, Malaysia Incorporated, atau India Incorporated.

Menurut Christopher Nobes dan Robert Parker, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa di dua negara atau lebih. Sementara Alan C Shapiro mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang beroperasi denganunit-unit (cabang dan afiliasi perusahaan) yang berada di luar negeri. Manfaat yang dihasilkan dari operasi perusahaan multinasional bagi negaranya tak hanya berupa pajak, tetapi juga pasar bagi produk dalam negerinya, lapangan kerja, dan devisa.

Semangat patriotik Japan Incorporated memosisikan ekspansi bisnis (investasi) Keiratsu—konglomerat Jepang—ke luar negeri sebagai penugasan negara. Ketika ekonomi domestik melesu beberapa tahun lalu, perusahaan-perusahaan Jepang diminta memperluas usaha di luar negeri. Pada 2015, keuntungan perusahaan-perusahaan Jepang di luar negeri dari sektor manufaktur, keuangan, restoran, dan industri ritel 72,9 miliar dollar AS dan menghasilkan dividen 40,64 miliar dollar AS yang dikirim kembali ke induk perusahaan di Jepang. Pemerintah Jepang mendapat tambahan cadangan devisa, setoran pajak, dan kondisi moneter yang lebih baik.

Thailand meningkatkan ekspor hasil pertanian dengan memperbanyak perusahaan skala kecil dan menengah untuk berbisnis restoran di luar negeri. Di era Thaksin memimpin Thailand, dilakukan 39 perjanjian investasi bilateral (BIT) dan 56 perjanjian pajak dengan mitra ekonomi plus fasilitas pinjaman lunak untuk investasi awal. Sekarang ada lebih dari 6.500 restoran Thailand di seluruh dunia yang mengimpor bahan-bahan masakannya dari Thailand.

Korporasi Malaysia menjadi investor utama komoditas cokelat dan sawit di Afrika karena lahan untuk perkebunan baru di dalam negeri terbatas dan karena ekspor kedua produk itu ke Eropa dari Afrika dikenai tarif bea masuk yang lebih rendah. Malaysia juga menikmati nilai tambah ekspor karet alam melalui investasi manufaktur Malaysia di China untuk mengolah karet dari Malaysia dan produknya dijual di pasar China. Malaysia memanfaatkan keuntungan perusahaan-perusahaannya di luar negeri yang direpatriasi untuk menjaga nilai mata uang ringgit, dan meningkatkan investasi domestik.

India sedang aktif melahirkan perusahaan multinasional India melalui strategi ekspansi dan internasionalisasi perusahaan India dengan melakukan akuisisi dan merger terhadap ratusan perusahaan di pasar global, sebagai penopang ambisi India untuk menjadi kekuatan riil ekonomi global. Salah satunya adalah akuisisi Land Rover—pabrikan mobil kenamaan dari Inggris—oleh Tata. Tujuannya, alih teknologi dan memperbaiki citra produk otomotifnya di pasaran ekspor. India juga menikmati pertumbuhan ekspor oleh permintaan cabang korporasi India di luar negeri, dan peningkatan cadangan devisa berupa repatriasi dollar AS, laba usaha di luar negeri dari multinasional India.

Jika benar besarnya ekonomi seberang lautan Indonesia setara nilainya dengan ekonomi domestik, sesungguhnya postur ekonomi nasional berukuran dua kali dari yang umum dibicarakan; hal yang positif untuk ketahanan ekonomi bangsa dalam menghadapi tantangan regionalisasi dan globalisasi ekonomi. Sebaiknya, aset-aset WNI di luar negeridipandang sebagai ekonomi seberang lautan Indonesia, yang dikelola dengan visi Indonesia Incorporated, dengan hubungan yang erat dan saling mendukung antara pemerintah dan dunia usaha dalam memanfaatkan peluang ekonomi di lingkup dunia.

Pasar domestik yang amat besar (nomor empat dunia), berlimpahnya SDA, serta pemberian aneka fasilitas usaha terutama di masa Orde Baru telah membuat beberapa korporasi Indonesia memiliki surplus, line of business yang kuat, kompetensi usaha, dan kapasitas manajemen yang mendukung kemampuan ekspansi usaha ke luar negeri. Dengan inisiatif dan usaha sendiri, beberapa korporasi Indonesia sudah cukup lama beroperasi sebagai perusahaan multinasional Indonesia. Hal itu antara lain Medco, yang memiliki jaringan usaha migas di banyak negara; Sinar Mas dengan bisnis properti miliaran dollar AS di Malaysia, Singapura dan China, serta industri pulp di China; serta Kalbe Farma dan Indofood masing-masing mendirikan industri farmasi dan mi instan di beberapa negara Afrika. Grup Salim pun telah menginvestasikan miliaran dollar AS di China dan India untuk berbagai bisnis. Di jajaran BUMN, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Telkom sudah melakukan investasi di sejumlah negara. Beberapa BUMN lain juga telah diberi tugas melakukan investasi ke luar negeri guna memanfaatkan peluang bisnis dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Jejaring ekonomi seberang lautan

Upaya menata jejaring ekonomi seberang lautan Indonesia bisa dimulai dengan menempatkan perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah dikenal menjalankan bisnis, memproduksi barang dan jasa di luar negeri sebagai tulang punggungnya.

Investasi oleh entitas bisnis milik warga dan badan hukum Indonesia di luar negeri dicatat Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) sebagai outward FDI(OFDI) Indonesia. Menurut data UNCTAD, sejak lama Indonesia telah berubah statusnya dari negara yang sepenuhnya penerima investasi asing langsung (FDI) jadi negara yang sekaligus penerima dan sumber FDI; sesuatu yang normal dan dialami semua negara yang mengalami kemajuan ekonomi pesat. Di tahun 1980-an,Indonesia pernah enam besar sumber FDI di Asia.

Indonesia mengirim FDI keluar dalam jumlah yang terus bertambah. Jika tahun 1992 nilai OFDI Indonesia tercatat baru 41 juta dollar AS, nilai akumulatif periode 2005-2011 adalah 28,96 miliar dollar AS.Pada 2012 berjumlah 5,42 miliar dollar AS; pada 2013 berjumlah 6,64 miliar dollar AS;pada 2014 berjumlah 7,07miliar dollar;tahun 2015 berjumlah6,25 miliar dollar AS; tersebar di lima benua dengan mayoritasnya ada di Asia.

Investasi ke luar negeri juga dilakukan dengan operasi bisnis lewat perusahaan cangkang/SPV di negara ketiga yang kebanyakan adalah tax heaven, seperti Singapura, Kepulauan Virgin, Kepulauan Cayman, dan Hongkong. Tahun 2008 muncul Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai banyaknya konglomerat Indonesia yang mentransfer dana segar ke rekening perusahaannya di Singapura.

Singapura terbukti jadi tempat favorit bagi WNImenyimpan atau menginvestasikan hartanya (Laporan Program Pengampunan Pajak, Kompas, 31 Maret 2017).Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga 29 Maret 2017 dari total deklarasi harta di luar negeri, 73 persen atau Rp 751 triliun berada di Singapura. Untuk repatriasi, Rp 85 triliun atau 56 persen berasal dari Singapura. Singapura sudah lama diketahui aktif memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di negara ketiga dan mentransformasinya menjadi perusahaan multinasional. Tahun 2015, Singapura adalah investor terbesar di Indonesia dengan nilai 5,4 miliar dollar AS yang ditanamkan di 3.012 proyek. Ditengarai sebagian cukup besar adalah perusahaan-perusahaan Singapura milik WNI.

Tak aneh jika Singapura selalu menjadi salah satu investor asing terbesar di Indonesia. Itu juga tampaknya yang membuat data UNCTAD mengenai aset korporasi Singapura di luar negeri menjadi sangat besar, 625,2miliar dollar AS pada tahun 2015, separuh dari aset Jepang di luar negeri yang mencapai 1.226 miliar dollar AS.

Sebentar lagi, PDB Indonesia akan mencapai 1 triliun dollar AS, dan di proyeksikan 2,1 triliun dollar AS pada 2023. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, RI makin dituntut berperan aktif dalam pembangunan internasional melalui investasi korporasinya di negara lain.

Program pengampunan pajak harus jadi titik tolak penataan ekonomi seberang lautan Indonesia. Ekonomi domestik danekonomi seberang lautan adalah dua mesin ekonomi nasional yang perlu segera diintegrasikan agar ekonomi nasional dapat tumbuh lebih cepat lagi.Implementasi visi Indonesia Incorporated dalam pengelolaan ekonomi seberang lautan dapat meniru pola-pola yang dipraktikkan negara lain seperti di atas. Pendekatannya harus bersifat pro-bisnis, memberi insentif pada mereka yang terbuka mengenai kegiatan bisnis di luar negerinya dan memberikan devisa dan pajak pada Indonesia.

Pemerintah perlu menyusun cetak biru, peta jalan, dan langkah-langkah strategis mengembangkan potensi ekonomi seberang lautan dan mengintegrasikannya pada ekonomi domestic dengan semangat Indonesia Incorporated.