Kamis, 18 Mei 2017

Merawat Kesadaran

Merawat Kesadaran
M Subhan SD  ;   Wartawan Senior Kompas
                                                          KOMPAS, 18 Mei 2017


                                                           
Demokrasi langsung yang lahir dari rahim reformasi terasa kian berat. Setelah didera pragmatisme, transaksional, politik uang, dinasti politik, kini demokrasi makin terbebani politik identitas. Adu program cuma menjadi "basa-basi kampanye". Justru isu primordial, seperti agama dan etnik, begitu "seksi" dipanggungkan saat ini. Boleh jadi karena agama adalah institusi kebenaran, hukum, dan ritual di mana manusia tunduk pada kekuatan transenden (Adeniyi, 1993).

Maka, ketika pilkada serentak digelar di 101 daerah (7 provinsi dan 94 kabupaten/kota), hanya Pilkada DKI Jakarta yang paling gaduh. Di Jakarta, pilkada sangat keras karena panggung politik bertabur politik identitas. Bahkan, ketika pesta sudah berlalu hampir sebulan silam, kegaduhannya masih mengekor hingga saat ini. Salah satu dampak paling konyol adalah retaknya kohesi sosial bangsa ini. Tiba-tiba kebinekaan, keberagaman, dan kebersamaan terasa berada di tepi jurang.

Kalau masyarakat terus terbelah, bangsa ini yang rugi. Kelompok-kelompok tertentu bisa jadi terpuaskan, tetapi kasihan pada bangsa ini. Ibarat pepatah "kalah jadi abu, menang jadi arang" karena menderita kerugian yang lebih besar. Dan, pertarungan rebutan kekuasaan bukan mematangkan demokrasi, melainkan bisa membuat demokrasi membusuk karena semua kepentingan menunggangi demokrasi.

Memasuki era otonomi daerah pada awal 2000-an, politik identitas memang marak. Isu putra daerah, agama, etnik, misalnya, menjadi ramuan yang mudah ditemui saat pilkada dan pemekaran daerah. Misalnya, bisa belajar dari pengalaman pembentukan Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat (dulu masuk wilayah Sulawesi Selatan) tahun 2002. Pemekaran yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; justru terjebak dalam konflik sosial.

Saat pemekaran, ada kelompok setuju pemekaran (pro) dan kelompok yang menolak (kontra). Ada tiga kecamatan yang bergolak, yaitu Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM). Beda sikap ini secara cepat membelah masyarakat. Tahu-tahu masyarakat sudah tersegregasi. Padahal, mereka berasal dari nenek moyang sama. Kelompok pro teridentifikasi sebagai orang-orang Kristen, sedangkan kelompok kontra teridentifikasi sebagai orang-orang Islam. "Situasinya panas sekali karena agama diisukan," kenang Said Saggaf, Bupati Mamasa, beberapa waktu lalu, di Makassar.

Isu agama memang dahsyat. Daya destruktifnya luar biasa. Abdul Wahid, Camat Aralle, mengisahkan kenangan pedih. Saat konflik, Wahid menjabat Lurah Mambi. Dia masuk kelompok pro. Rumahnya menjadi sasaran massa. Sampai-sampai istrinya trauma hingga dirawat dan akhirnya meninggal di rumah sakit di Makassar. Ketika jenazah sang istri dibawa ke kampung halamannya, Wahid bercerita tidak ada warga yang mengunjungi. "Kami sudah berduka, tapi saya bilang tidak apa-apa," kata Wahid di Mambi. Ini mirip Pilkada DKI Jakarta ketika ada penolakan menshalatkan jenazah pendukung Basuki.

Politik identitas memang membuat setiap (anggota) kelompok saling tak suka. Namun, identitas tidak bisa berkonflik sendiri. Ia akan menjadi aksi nyata ketika ada penggeraknya. Tilly (1987) menyebutnya mobilisasi. Di sinilah rawannya. Presiden Joko Widodo memang sudah menegaskan akan menindak pihak-pihak yang mengancam NKRI. Pada titik ini negara memang harus tegas. Namun, kesadaran bersama sebagai satu saudara sebangsa, itulah yang harus terus dirawat.