Jumat, 19 Mei 2017

Seriuslah dengan Data

Seriuslah dengan Data
Asna Husin  ;   Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry;
Sekarang Peneliti di Nonviolence International Washington DC
                                                          KOMPAS, 19 Mei 2017


                                                           
Sebagai anak bangsa, kita patut bersedih dengan artikel cemoohan dan hinaan Jake Van Der Kamp di South China Morning Post Hongkong, 2 Mei 2017, terhadap Presiden Joko Widodo. Judulnya: ”Sorry President Widodo, GDP rankings are economists’ equivalent of fake news.”

Judul ini dapat diberi terjemahan bebas: ”Maaf, Presiden Widodo, posisi produk domestik bruto (PDB atau GDP) yang digunakan para ekonom merupakan ketidakbenaran informasi (tentang pertumbuhan ekonomi).” Jake bahkan mengakhiri tulisannya dengan ungkapan kasar: ”Thanks for the show, Joko, but you have better things to do with your time than make silly GDP boasts” (“terima kasih atas kemunculannya, Joko, tetapi Anda memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dengan waktu Anda daripada membuat klaim bodoh tentang PDB.”

Sebagai non-ekonom, saya tak punya kompetensi untuk menganalisis hubungan PDB dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, kita dapat merujuk artikel dalam The Economist (30 April 2016), ”Measuring economies: The trouble with GDP” (Mengukur ekonomi: ketidakakuratan [penilaian] dengan PDB), dan dalam The Telegraph (15 Oktober 2014), ”What does GDP really tell us about economic growth?” (Apa saja yang sesungguhnya digambarkan oleh PDB tentang pertumbuhan ekonomi?). Kedua artikel ini menjelaskan bahwa PDB merupakan alat penilaian kemajuan ekonomi yang sudah ketinggalan zaman. Sistem ini ”bahkan bukan alat ukur terpercaya untuk menilai produktivitas”.

PDB dikritik karena sistem ini tidak mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sementara ia digunakan oleh politisi sebagai ”alat manipulasi” tentang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ekonom penerima Hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, menyebutnya sebagai ”GDPfetishism” atau penyembahan dan pengakuan berlebihan terhadap PDB. Ahli globalisasi ini menegaskan bahwa ”PDB bukan pengukuran yang baik untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi” karena sistem ini gagal mendeteksi perjuangan dan kesulitan para pekerja dalam memperoleh penghasilan. Sistem ini tidak bisa mengukur standar hidup karena ”PDB cenderung menilai bahwa ekonomi berpenampilan jauh lebih baik dari apa yang dirasakan rakyat.”

Menyelami kelemahan penilaian PDB/GDP yang digambarkan di atas membuat kita memahami kritik Jake tentang penilaian pertumbuhan ekonomi Indonesia versi pemerintah. Namun, kita tak bisa terima cemoohan dan hinaannya terhadap Presiden kita. Indonesia adalah negara besar yang memiliki sistem dan simbol kenegaraan yang harus dihormati oleh siapa saja, termasuk jurnalis asing.

Pelajaran berharga

Karena Presiden mengemban simbol negara, Presiden selayaknya memuliakan institusi negara ini dengan memenuhi berbagai syarat, harapan, dan tuntutan. Kita meyakini bahwa Presiden Jokowi telah memenuhi tugas kenegaraannya dengan baik, dan kesalahan informasi tentang data ekonomi ini harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Tim Presiden selayaknya bukan hanya orang yang bisa memuji, tetapi juga mereka yang bisa melakukan koreksi atas kesilapan dan kesalahan yang muncul, khususnya dalam hal data.

Kesalahan informasi yang disampaikan Presiden di Hongkong bukanlah yang pertama. Bedanya, kekeliruan kali ini disampaikan di luar negeri dan terekam jurnalis asing, sedangkan kesilapan sebelumnya tidak terpantau awak media mancanegara.

Di antara kesalahan data lain yang sempat tercatat adalah ungkapan Presiden pada peringatan Hari Ibu di Serang, Banten, pada 22 Desember 2016. Saat itu, Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki menteri perempuan terbanyak di dunia, dengan sembilan orang dari 34 menteri Kabinet Kerja, dan Uni Emirat Arab (UEA) berada di urutan kedua dengan delapan menteri perempuan (antaranews.com). Informasi yang disampaikan Presiden mengandung kekeliruan.

Pertama, UEA memiliki delapan menteri perempuan dari total 29 menteri atau 27,5 persen, sedangkan Indonesia punya sembilan perempuan dari total 34 menteri, yang berarti hanya 26,4 persen. Artinya, persentase menteri perempuan di Indonesia masih berada di bawah UEA.

Kedua, Kanada di bawah PM Justin Trudeau membuat sejarah baru pada November 2015 dengan melantik setengah dari jumlah menterinya adalah perempuan, yaitu 15 orang dari total 30 menterinya. Jadi, kabinet perempuan Kanada jauh melebihi menteri perempuan di Indonesia, baik dari jumlah maupun persentase.

Ketiga, meski Kanada memiliki 50 persen anggota kabinet perempuan, dari segi persentase, Ottawa masih berada di bawah negara berikut. Finlandia memiliki 10 menteri perempuan atau 62,5 persen dari total 16 menterinya. Cape Verde, negara kecil di barat laut Afrika, punya 17 menteri dan 9 orang (52,9 persen) adalah perempuan. Swedia punya 23 kementerian dan 12 posisi (52,2 persen) dipimpin kaum Hawa. Berikutnya, Perancis saat itu memiliki 16 menteri dengan 8 (50 persen) posisi kabinet diisi oleh kaum ibu. Sementara Nikaragua, Norwegia, Belanda, Estonia, Irlandia, Italia, dan Slovenia adalah negara yang persentase kabinet diisi perempuan di atas 40 persen. Sebaliknya, Indonesia sesungguhnya belum termasuk dalam 15 besar negara dengan jumlah menteri perempuan terbanyak di dunia.

Kekeliruan data ini bukan kesilapan Jokowi semata, tetapi kesalahan informasi yang diberikan tim Presiden. Seorang teman warga negara asing dari Pusat Informasi PBB Jakarta menanggapi ungkapan Jokowi tentang posisi perempuan di kabinet: ”It is typical of Indonesian officials that they lack reliable data (Biasa, pejabat Indonesia kurang memiliki data akurat).” Syukur, wartawan asing tidak ada yang meliput ungkapan Presiden saat itu, sementara media nasional hanya memberitakan informasi yang disampaikan, tanpa koreksi.

Belajar dari dua pengalaman ini, sepantasnya Indonesia lebih berhati-hati tentang data dan informasi yang disampaikan Presiden. Perlu pengecekan berlapis. Itulah tugas para menteri dan tim Presiden. Upaya ini dapat mengikis anggapan bahwa kita sebagai negara kurang memiliki data akurat tentang kita sendiri.