Kamis, 18 Mei 2017

Demokrasi dan Populisme Islam

Demokrasi dan Populisme Islam
Zuly Qodir  ;   Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
Warga Muhammadiyah
                                                          KOMPAS, 18 Mei 2017


                                                           
Saat Musim Semi Arab 2013 terjadi di Mesir dan beberapa negara Timur Tengah, banyak pengamat berspekulasi akan terjadi gelombang demokrasi di negara-negara Arab dan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Tidak terkecuali di Indonesia.

Timur Tengah bergolak ketika gelombang demonstrasi menuntut perubahan dari rezim otoriter menjadi terbuka dan non-kekerasan. Kaum muda bergerak memimpin demonstrasi di jalan-jalan, kampus, serta lapangan. Banyak orang bertanya, akankah ”Musim Semi Arab” menjalar ke Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia?

Tradisi politik otoritarian memang menjadi penyumbang gelombang dan ekspresi demokrasi di semua negara. Tidak terkecuali di Timur Tengah dan Indonesia era Orde Baru. Saat ini kita berada dalam era ”serba terbuka”, bahkan nyaris liberal, sehingga membedakan mana gerakan demokrasi substansial dan artifisial politik kadang menjadi sulit.

Populisme yang dibajak

Populisme Islam mengentak di Indonesia sejak Reformasi 1998. Aktivitas demonstrasi massal hampir tidak pernah absen sepanjang tahun. Dari merespons masalah-masalah lokal sampai internasional, dari hal remeh-temeh sampai politik identitas.

Fenomena populisme Islam menjadi perhatian banyak ahli gerakan Islam dengan pembacaan yang sangat variatif. Namun, agaknya, ada yang terlewatkan dari pengamat, yakni gelombang semacam ini sebenarnya gelombang pasang yang sifatnya reaksioner, tidak mendasar.

Oleh sebab itu, berharap pada populisme Islam sebagai gelombang demokrasi substansial masih jauh api dari panggang. Bahkan, yang tampak adalah gerakan demonstrasi populisme Islam ini hanya gerakan massa yang sebenarnya ”ditunggangi, bahkan dibajak” para elite yang kehilangan karisma, kesempatan, dan kekuasaan di Tanah Air.

Jika itu yang sesungguhnya terjadi, populisme Islam yang belakangan ini terjadi dalam berbagai aksi demonstrasi hanyalah bagian dari artikulasi politik kaum elite politik dengan ”memanfaatkan” kelas rakyat yang sering didera pelbagai penderitaan sosial-ekonomi.

Kita dapat menyaksikan betapa gelombang demonstrasi yang dikatakan sebagai gerakan populisme Islam ternyata langsung berhenti ketika agenda politik yang digelorakan telah tercapai. Peristiwa pilkada serentak di Indonesia, Jakarta dan Yogyakarta, adalah contoh paling aktual dalam hal gerakan populisme Islam. Dugaan saya, saat pilkada serentak 2018 digelar, gelombang populisme Islam akan digelorakan kembali. Melelahkan dan menyesakkan bukan?

Politik dibalut kesalehan

Gerakan populisme Islam sering kali memberikan sinyal negatif antara kesalehan seseorang yang beragama dengan interes politik yang membalutnya.

Seorang yang menganut Islam, sebagaimana kita ketahui, harus mengedepankan sifat-sifat rahmatan lil alamin, seperti musyawarah, dialog, tidak mencaci maki, tidak menghujat, dan tidak menghukum sembarangan. Namun, karena kehendak politik, ia tidak segan-segan menghukum orang yang berbeda pilihan, sekalipun sesama Muslim. Di sini sifat utama Islam yang rahmatan lil alamin menjadi jargon politik semata!

Kesalehan yang diajarkan Islam akhirnya benar-benar tertutup oleh ambisi politik pribadi, tetapi mengatasnamakan aspirasi umat Islam. Keangkuhan pribadi menjadikan orang yang berbeda sebagai musuh. Ambisi pribadi akhirnya membuat gelap mata dan buta akan kearifan pihak lain. Liyan adalah musuh yang harus dimusnahkan.

Gelombang populisme diarahkan agar menohok lawan politik. Populisme Islam diarahkan untuk menghukum seluruh kebijakan politik orang yang sejak awal tidak didukung dalam politik. Lawan politik akan dijadikan bulan-bulanan di kampus, pengajian, khotbah, dan pertemuan partai. Hal yang paling mengerikan adalah mengarahkan populisme Islam sebagai metode menggerakkan masyarakat untuk menjatuhkan rezim yang sedang memimpin karena dianggap tidak sesuai dengan kehendak dan ambisi politiknya.

Namun, harus segera kita sadari, sejatinya yang akan terjadi pada sosok manusia semacam ini bahwa ia akan segera melupakan dukungannya pada seseorang ketika orang yang dianggap ”dapat menjadi wali” atau mewakili aspirasinya ternyata tidak bersedia disetir dan diarahkan seperti ambisi politiknya. Pada akhirnya, orang yang semula didukung akan segera dijadikan musuh, dijatuhkan, bahkan dimusnahkan!

Itulah yang mengkhawatirkan kita. Gelombang populisme Islam yang semu sedang terjadi. Hal ini karena sejatinya populisme tersebut merupakan ambisi kelompok kecil elite yang terus didengungkan, seakan-akan sebagai aspirasi umat yang besar. Pemerintah yang sedang memimpin akan terus dianggap mengecewakan aspirasi.

Sementara orang yang mengingatkan agar tidak perlu melakukan pemaksaan perubahan rezim politik (take over) atau kudeta politik malah dianggap tidak waras, tidak peka dengan aspirasi umat yang besar. Pihak yang tidak bersedia mengikuti ambisi politiknya akan dinyatakan dengan garang telah habis dan akan habis karena kesabaran umat telah habis!

Dengan gambaran seperti itu, maka yang sebenarnya terjadi adalah arus besar yang diam karena takut untuk bertabrakan dengan sesama warga negara. Apa yang dilakukan oleh kelompok silent majority ini juga berbahaya karena seakan-akan negara ini benar-benar sedang dipimpin oleh mereka yang memiliki ambisi politik sangat besar.

Arus besar yang diam ini juga berbahaya karena turut serta menyumbangkan adanya stigma bahwa Indonesia adalah negara teror, negara kudeta, negara anti- dialog, serta anti-penegakan hukum kecuali hukum jalanan.

Demokrasi jalanan

Jika demikian adanya, jangan disalahkan jika kita sebenarnya sedang dalam gelombang demokrasi jalanan. Demokrasi yang dikendalikan melalui demonstrasi besar-besar, yang sejatinya adalah ambisi kelompok elite demi memenuhi ambisi politik pribadinya.

Demokrasi kita dengan demikian menjadi demokrasi yang tersandera oleh gelombang populisme Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang digerakkan oleh kelompok-kelompok sakit hati—karena ambisi politiknya tidak tercapai—tetapi atas nama aspirasi umat.

Oleh karena itu, kini saatnya silent majority bergerak bersama-sama untuk menyelamatkan Indonesia jangan sampai tercabik-cabik hanya karena ambisi politik elite, tetapi mengatasnamakan umat yang besar. Silent majority harus bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya untuk menjadi ”penjaga gawang” republik. Republik ini tak bisa diserahkan kepada sekelompok kecil (elite) yang tidak puasa karena ambisi politiknya tidak tercapai. Silent majority juga harus bergerak menghentikan gelombang gerakan yang hendak mengubah Indonesia sebagai NKRI menjadi khilafah Islamiyah.