Kamis, 18 Mei 2017

Meminjam Mandela

Meminjam Mandela
Meuthia Ganie-Rochman  ;   Ahli Sosiologi Organisasi dan Politik Pembangunan; Mengajar di Departemen Sosiologi UI
                                                          KOMPAS, 18 Mei 2017


                                                           
Seorang jurnalis senior BBC yang sering mewawancara pemimpin dunia, suatu kali ditanya, siapakah pemimpin yang paling dia kagumi. Jurnalis itu tanpa ragu menjawab, Nelson Mandela.

Pemimpin Afrika Selatan ini, menurut dia, punya metode kepemimpinan unik, membuat dirinya dan mengajak orang lain untuk selalu mempertanyakan asumsi-asumsi yang kita pegang. Mungkin ini salah satu metodenya yang berhasil membawa transformasi Afrika Selatan yang baru bebas dari apartheid, yang membuat penduduk kulit hitam dan kulit putih terbelah. Ia harus menyatukan negara baru tersebut dengan menghilangkan luka, kecurigaan, prasangka, inferioritas, dan kemarahan sebelum melakukan pembangunan negeri.

Pendekatan Mandela sangat relevan untuk mengatasi polarisasi sosial yang kian tajam saat ini antara kelompok pro-Basuki Tjahaja Purnama (Basuki) dan yang sebaliknya, antara yang sangat kritis dengan pemerintahan sekarang dengan yang menginginkan pemerintahan berjalan stabil dan fokus pada pembangunan, dan antara yang menginginkan ajaran Islam masuk dalam pengaturan negara dengan yang menginginkan Indonesia sebagai negara berketuhanan, tetapi tidak dengan satu agama tertentu menjadi dominan.

Bahaya pembelahan

Pada titik ini situasi polarisasi sudah pada tahap mengkhawatirkan. Indikatornya, sudah terjadi kanalisasi di arena publik dan media sosial. Pihak dengan posisi masing-masing tak mau mendengar pandangan yang bukan berasal dari kelompoknya. Bukan hanya mendengar, bahkan para pihak ikut memproduksi atau menjadi bagian dari penyebaran pandangan yang membenarkan posisinya dan hanya menjelekkan pihak lain. Telah hilang jembatan pertukaran pandangan.

Bahaya pembelahan ini sungguh besar. Polarisasi akan menghilangkan parameter prasyarat di mana suatu negara harus tetap bertahan, yaitu kestabilan berjalannya pemerintahan. Orang boleh tak puas dengan suatu pemerintahan.

Sejarah politik pembangunan penuh dengan pelajaran bahwa suatu pemerintahan dak akan lepas dari kritik, bahkan pemerintahan yang reformis sekalipun. Namun, kritik dan kontrol agar menjadi efektif adalah dengan cara yang kompeten dan tanpa menggerogoti alasan keberadaan (raison d’etre) pemerintahan yang sedang duduk.

Pemerintah, dalam konsep negara modern, selalu memegang otoritas dalam pengaturan publik. Dengan sistem demokratis, mereka harus dapat menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Akuntabilitas dicapai melalui berbagai mekanisme yang membuat kelompok masyarakat dapat mendengar alasan mengapa suatu kebijakan diambil. Karena itu, terciptanya kelompok masyarakat yang kompeten juga harus ada dalam menjaga akuntabilitas ini.

Polarisasi akan membuat arena publik yang rasional tak bekerja. Orang akan tak mau mendengar media publik tertentu karena bukan berasal dari kelompoknya. Karena itu, terjadi penciutan sumber informasi di tiap kelompok. Mereka akan menerima tanpa kritis apa yang diperoleh atau yang dianggap sesuai posisinya.

Kondisi ini akan dimanfaatkan berbagai pihak yang punya kepentingan. Situasi ini akan mempermudah mereka mendapat keuntungan yang tak sama dengan keinginan rakyat. Secara garis besar pihak itu dikategorikan sebagai pihak yang mendapat pengaruh politikserta posisi dari proses ini dan mereka yang mendapat keuntungan material dari menciptakan berita sensasional (hoaks terlatih).

”Construction of mismatch”

Saya terpaksa menggunakan bahasa Inggris. Penjelasannya, adalah proses penguatan logika akibat interaksi sosial yang dihasilkan dari salah paham.

Dalam kasus polarisasi saat ini, pembesaran masalah di arena publik dimulai saat kasus tuduhan penodaan agama oleh Basuki. Sejumlah anggota masyarakat menginginkan Basuki mendapat sanksi. Sejalan dengan proses, masuk dalam kelompok ini berbagai golongan. Pertama, kelompok yang berdasarkan keyakinan agamanya merasa Basuki telah melukai mereka. Kedua, kelompok yang punya kepentingan politik dan material dengan tersingkirnya Basuki, baik jangka pendek maupun panjang. Ketiga, kelompok yang merasa pemerintahan sekarang tak mendorong keadilan ekonomi dengan memberi ruang sebesar-besarnya bagi pemodal besar, disertai gagasan tentang kemungkinan dominasi kekuatan ekonomi tertentu.

Ada beberapa kelompok yang menginginkan Basuki. Pertama, kelompok yang sebenarnya khawatir dengan cara pengelolaan keberagaman di Indonesia. Berbagai data menunjukkan sejak beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan tindakan intoleran. Sesungguhnya kekhawatiran kelompok ini berkembang sejak masa Orde Baru akibat kelemahan dan abainya negara dalam memperbaiki kerangka pengelolaan keberagaman.

Ada juga sebab dari kelemahan organisasi masyarakat sendiri yang jarang menjadi organisasi yang baik dalam pengelolaan masalah-masalah kemasyarakatan. Kebanyakan ormas jalan di tempat, kurang sumber daya dan pengetahuan, serta kurang mampu meningkatkan manfaat berjaringan. Bagi kelompok yang khawatir ini, penyingkiran Basuki dipandang sebagai simbol menguatnya politik SARA.

Dalam kelompok yang disebut sebagai ”pro-Basuki” masuk kelompok yang memandang perbaikan tata kelola publik adalah hal yang sangat penting dalam kemajuan kota dan masyarakat. Basuki adalah simbol pemimpin yang berani melakukan perubahan transparansi anggaran.

Bagi mereka, melawan korupsi adalah bagian paling sulit yang amat jarang dilakukan banyak politisi dan pemimpin.Tentu ini berkaitan dengan lelahnya masyarakat pada kasus korupsi yang terus dilakukan para politisidan pejabat publik di negara ini.

Proses construction of mismatch terjadi. Namun, kita harus membedakan antara kelompok yang dapat dikatakan murni percaya atas persoalan kepentingan mereka, dengan kelompok kepentingan yang mengambil manfaat diri/kelompok sendiri.

Golongan yang murni merasa bahwa menjatuhkan Basuki adalah soal kalahnya rasionalitas pengelolaan publik. Juga di sini ada kelompok yang merasa khawatir dengan nasib mereka sebagai minoritas. Kelompok yang terakhir ini berjuang di wilayah publik untuk isu keberagaman.

Mereka berhadapan dengan kelompok yang murni khawatir dengan apa yang mereka bayangkan sebagai nasib umat Islam. Tentu dalam hal ini sudah terjadi mismatch dalam komunikasi.

Tahap yang belum terlalu parah pada awalnya menjadi buruk dengan masuknya kelompok yang punya kepentingan politik dan material sempit.

Ada beberapa cara pembelokan masyarakat dari argumen yang sehat. Pertama, mengangkat isu nilai dan identitas, tetapi dengan cara menghilangkan isu tata kelola publiknya serta bagaimana proses pembangunan itu sesungguhnya berlangsung.

Kedua, mendeligitimasi apa pun yang mungkin berperan sebagai jembatan dari kelompok masyarakat yang berbeda, misalnya mengolok dan membantah tokoh masyarakat yang sebelumnya sangat dihormati, kaum intelektual dan akademisi, serta media massa.

Ketiga, menciptakan berita bohong dan dipelintir. Teknologi informasi dengan media sosialnya, click is cheap, artinya mudah sekali mendorong orang ikut bersuara tanpa berpikir lagi. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya tingkat baca masyarakat Indonesia dan sistem pendidikan yang termasuk buruk di Asia Tenggara. Kebiasaan membaca adalah prasyarat awal untuk mendapat kesempatan terekspos pada perspektif yang berbeda.

Peran kaum intelektual

Peran mereka sangat penting dalam menjaga dan menciptakan rasionalitas dalam berpikir dan berpendapat. Sangat disayangkan sebagian justruikut menyumbang proses construction of mismatch. Hal ini akibat lemahnya konstruksi pengetahuan mereka sendiri atau karena adanya kekhawatiran tertentu yang membuat mereka terlihat tak kritis pada posisi tertentu. Mereka sebenarnya bagian penting dari proses jika ingin memperbaiki keadaan bangsa.

Seharusnya, di tengah polarisasi ini, mereka fokus saja pada dua hal pokok: kestabilan sistem demokrasi dan masa depan pengelolaan keberagaman Indonesia. Selain itu, mereka juga bukan hanya bisa mendesak, tetapi juga membantu pemerintah membuat mekanisme keadilan ekonomi dan sosial.