Pingpong Toriq Hadad  ;  Wartawan Senior Tempo

                                                 KORAN TEMPO, 30 Agustus 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kejuaraan pingpong yang digelar Tempo dan Universitas Terbuka (UT) pekan lalu berlangsung meriah, lancar, dan sukses. Pesertanya saja lebih dari 500 orang. Meja-meja pertandingan sudah dilipat. Lampu gedung konvensi UT yang megah di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, itu pun telah dipadamkan. Tapi saya justru mulai sedih. Tentu bukan karena tim saya, Tempo, kalah telak. Saya pedih mendengar keluh-kesah atlet, dari pelajar sampai nasional. Semua melihat masa depan tenis meja kita suram. Mengapa? Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia ternyata ada dua atawa ganda. Sejak 2013, ada dua ketua, juga dua kepengurusan, yang sama-sama merasa berhak mengatur tenis meja kita. Pasti kolom ini tak cukup untuk menampung debat alasan dua ketua itu-Marzuki Alie, mantan Ketua DPR, dan Oegroseno, mantan orang nomor dua di kepolisian. Tapi setiap kali induk organisasi olahraga pecah, korbannya sama saja: atlet. Hal itu juga yang terjadi ketika kepengurusan sepak bola terbelah antara kubu Djohar Arifin (PSSI) dan La Nyalla Mattalitti (KPSI). Nama yang terakhir ini sekarang menjadi Ketua Umum PSSI, organisasi yang sedang dibekukan pemerintah. Pertikaian pengurus membuat atlet-mereka yang menjadikan olahraga sebagai profesi dan ajang mencari penghidupan-telantar. Ada atlet tenis meja yang berlatih keras delapan bulan menjelang SEA Games, tapi tiba-tiba diganti pemain yang dijagokan pengurus "kubu yang lain" hanya empat hari menjelang berangkat bertanding. Like and dislike dalam penunjukan pemain menjadi-jadi. Pembinaan pun praktis macet. Jadwal turnamen di dalam negeri bertabrakan. Kompetisi tingkat nasional terbengkalai. Dengan adanya kekacauan seperti ini, atlet mana yang masih mau mempertaruhkan masa depannya? Pemerintah sejak dulu tak pernah serius mengurus olahraga. Pada zaman Soeharto dulu, hampir setiap menteri "ditugasi" menjadi pemimpin induk organisasi olahraga. Si menteri tak perlu syarat pernah menjadi pemain di cabang yang dipimpinnya, atau bisa memainkan olahraga itu, bahkan tak harus mengerti cara menghitung kemenangan dalam cabang itu. Begitu Soeharto merestui, maka jadilah dia ketua. Ada yang berbeda dengan sekarang. Pada masa Soeharto itu, si ketua sangat gampang menggalang dana. Perusahaan mana pula yang berani menolak menyumbang pada masa itu? Harus pula diakui, ada tokoh yang benar-benar mencintai olahraga yang dipimpinnya. Bob Hasan, orang dekat Soeharto itu, begitu habis-habisan mencurahkan perhatian untuk mengurus atletik. Prestasi cabang atletik pada masa itu tak terlalu mengecewakan. Sekarang ini pendekatan kekuasaan dalam mengurus olahraga sudah ketinggalan zaman. Budaya "injak kaki" agar pengusaha mau menyumbang olahraga sudah sangat sulit dilakukan. Ada banyak saluran untuk protes. Inilah hikmah demokrasi. Saking demokratisnya negeri ini, sampai-sampai seorang menteri koordinator pun merasa boleh-boleh saja menantang wakil presiden berdebat. Pengurus induk olahraga zaman sekarang mesti punya kemampuan menjual yang tinggi. Olahraga harus dikemas sebagai paket bisnis menarik sehingga memancing kerumunan orang datang. Kerumunan, bahasa gaulnya crowd, merupakan alasan pengusaha mengucurkan dana promosi besar. Marzuki Alie, Oegroseno, pastilah memahami kiat marketing ini. Kalau begitu, salah satunya layak menjadi ketua, agar nasib atlet tak kesana-kemari seperti bola pingpong. Jalur hukum panjang berliku. Bagaimana kalau urusan pingpong diselesaikan di meja pingpong? Keduanya bertanding, disiarkan secara live di televisi. Yang menang pasti lebih "dekat" dengan pingpong, maka dialah yang lebih pantas menjadi ketua. Setuju? Deal? ●