Rabu, 18 April 2012

Koalisi untuk Siapa?


Koalisi untuk Siapa?
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Wakil Bendahara Umum Partai Golkar
SUMBER : SINDO, 18 April 2012



Koalisi partai politik (parpol) tidak boleh mencederai rakyat. Karena itu, berkoalisi tidak sama dengan asal-asalan bersepakat atau menyetujui begitu saja apa pun kehendak pemerintah.

Tujuan besar koalisi parpol itu hanya satu, mewujudkan kemaslahatan bersama. Republik Indonesia tidak otomatis bangkrut setelah DPR tidak bersepakat dengan rencana pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi pada 1 April 2012.Ketertiban umum pulih dan roda pemerintahan serta kegiatan masyarakat berjalan lagi seperti biasa.

Tekanan terhadap APBN tahun berjalan bisa direduksi jika pemerintah mau melakukan penyesuaian di sana-sini, utamanya pada rencana belanja kementerian serta lembaga (K/L). Penolakan DPR terhadap rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi 1 April 2012 memang ditentukan oleh pilihan sikap beberapa parpol anggota koalisi parpol pendukung pemerintah.

Penolakan itu memang patut untuk diterjemahkan sebagai ketidaksepakatan di antara sesama anggota koalisi parpol pendukung pemerintah. Dan, terjemahan itu betul adanya. Perlu dicamkan, pilihan sikap untuk tidak bersepakat itu bukan asal-asalan demi meraih popularitas atau simpati publik.Pun,tidak ada tipu muslihat atau jebakan-jebakan politik. Tidak berarti juga bahwa fraksi-fraksi DPR yang menolak rencana kebijakan pemerintah itu tidak peduli pada urgensi keseimbangan APBN.

Demi stabilitas perekonomian nasional, keseimbangan APBN harus tetap terjaga.Tetapi, menaikkan harga BBM bukan menjadi satu-satunya opsi untuk menjaga keseimbangan APBN. Pemerintah justru masih harus meningkatkan efektivitas pengelolaan APBN. Artinya,pilihan sikap tidak bersepakat itu tetap berlandaskan pada kalkulasi terhadap daya tahan dan keseimbangan APBN tahun berjalan.

Demi kemaslahatan bersama rakyat dan pemerintah, kalkulasi itu sampai pada kesimpulan bahwa harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan pada 1 April 2012.Tidak perlu ditutup-tutupi juga bahwa pilihan sikap sejumlah fraksi itu mengacu pada suasana kebatinan rakyat yang pasti berharap harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.

Aspirasi rakyat ini melengkapi alasan sejumlah fraksi di DPR untuk tidak bersepakat dengan pemerintah, termasuk pilihan sikap Partai Golkar dan PKS sebagai parpol anggota koalisi pendukung pemerintah. Sekalipun sejumlah fraksi di DPR melekat pada prinsipprinsip koalisi parpol pendukung pemerintah, tidak berarti fraksi-fraksi itu harus selalu dan wajib bersepakat dengan pemerintah.

Pemerintah dan DPR wajib mengedepankan kepentingan rakyat. Koalisi parpol pendukung pemerintah pun wajib memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sekali- kali,rakyat tidak boleh dicederai. Itu sebabnya rapat paripurna DPR mempertahankan harga BBM bersubsidi dengan beberapa catatan dan pengecualian. Catatan dan pengecualiannya adalah demi ketahanan ekonomi nasional, jika terjadi fluktuasi harga minyak mentah yang sangat tajam, perubahan terhadap harga BBM bersubsidi dimungkinkan.

Jangan Gelisah

Keputusan paripurna DPR itu memang tidak menyelesaikan semua persoalan yang berkait dengan masa depan persoalan harga BBM bersubsidi. Tetapi, setidaknya bisa mengakhiri kegaduhan yang sebelumnya terjadi di banyak daerah. Dalam suasana yang relatif kondusif seperti sekarang, pemerintah bisa merumuskan lagi strategi baru untuk menekan anggaran subsidi BBM. Buktinya, sudah muncul ideide baru tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Selama tidak mencederai rakyat, DPR pasti akan mendukung ide-ide tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.Persoalannya berpulang pada keberanian dan kemauan politik pemerintah. Kesimpulannya, pilihan sikap beberapa fraksi DPR untuk tidak bersepakat dengan pemerintah, termasuk fraksi dari parpol anggota koalisi, tidak merugikan baik rakyat maupun pemerintahan Presiden SBY.Yang tampak di permukaan justru kemaslahatan bersama.

Satu-satunya pekerjaan pemerintah yang masih tersisa adalah mengoreksi harga kebutuhan pokok yang telanjur naik akibat isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang dihembuskan pemerintah. Kalau pemerintah tenang dan berkonsentrasi penuh, harga kebutuhan pokok bisa dikoreksi. Ide baru tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bahkan mungkin saja bisa dituntaskan.

Sayang, Presiden SBY tampak masih gelisah dengan masa depan koalisi parpol pendukung pemerintahannya. Kegelisahan Presiden setidaknya terbaca dari tiga faktor. Pertama, gelombang tekanan dari orang-orang kepercayaan Presiden terhadap PKS.Kedua, upaya memperluas keanggotaan koalisi dengan mengajak Partai Hanura dan Partai Gerindra. Ketiga, esensi dari pidato SBY di hadapan pengurus Partai Demokrat (PD) pascaparipurna BBM di DPR yang bocor (atau dibocorkan) ke publik.

Diolah seperti apa pun faktor-faktor tadi, hasil akhirnya belum tentu membuat pemerintahan ini bertambah produktif. Sebaliknya,konsentrasi pemerintah bahkan akan terganggu, terutama para menteri yang merasa partainya terus dipojokkan. Saat ini situasi yang menyelimuti pemerintah sungguh-sungguh tidak sehat. Koalisi digambarkan sebagai sedang mengalami keretakan, dan Presiden pun didorongdorong untuk melakukan reshuffle kabinet.

Bahkan ada yang berharap PKS mundur dari koalisi dengan sukarela. Situasinya lebih menggambarkan amarah dan dendam, semata-mata karena ada anggota koalisi yang menolak bersepakat dengan pemerintah tentang perubahan harga BBM bersubsidi. Padahal, kalau dilihat dengan mata hati yang jernih, pilihan tidak bersepakat dengan pemerintah itu justru lebih banyak mendatangkan manfaat, termasuk bagi pemerintah sendiri.

Presiden tidak perlu gelisah karena kegelisahan justru lebih sering menghadirkan persoalan baru.Presiden pun perlu mengendalikan orang-orang kepercayaannya agar tidak terusmenerus melampiaskan marah dan dendam terhadap sesama anggota koalisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah.

Sekarang waktunya berperilaku cerdas. Sikap kritis yang konstruktif mestinya diapresiasi. Jika tidak, rakyat akan bertanya, sesungguhnya koalisi itu untuk siapa? Hanya untuk menjaga kekuasaan Presiden dan menjadi bemper Partai Demokrat atau untuk kemaslahatan rakyat?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar