Merevolusi Mental Legislator Agung Sushena  ;   Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Jawa Tengah, Pelaku Usaha di Surakarta, Alumnus IPB

SUARA MERDEKA, 10 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Wakil rakyat, termasuk anggota DPRD Jateng yang baru dilantik merupakan anggota salah satu dari tiga pilar penting dalam struktur trias politica, yang mempunyai peran sentral dalam sistem ketatanegaraan kita. Namun, di sisi lain kita kerap mendengar dan membaca hal-hal kontraproduktif menyangkut sebagian dari mereka. Publik sering membaca pemberitaan mengenai wakil rakyat yang malas atau kerap absen menghadiri sidang, terjerat korupsi atau tindak pidana lain, boros anggaran rapat dan kunker. Termasuk kebiasaan tidak serius, bahkan tertidur saat menghadiri rapat. Semua itu cermin citra negatif individu anggota DPRD yang terekam dalam benak sebagian masyarakat. Sebagai institusi, kinerja wakil rakyat juga sering digugat, antara lain soal keminiman proses legislasi yang bisa dituntaskan. Beberapa proses legislasi yang dituntaskan juga digugat karena dinilai belum bisa menjadi terobosan untuk cepat memecahkan persoalan di masyarakat. Sebagian besar inisiatif raperda masih dari eksekutif, bukan prakarsa wakil rakyat. Kini, memasuki era pemerintahan baru, saatnya wakil rakyat, termasuk di Jateng, melakukan perubahan-perubahan secara cepat (revolusi) berkait beberapa paradigma, mindset, dan budaya politik. Upaya itu dalam rangka mengembalikan citra positif mereka dan lembaga, serta mencapai kinerja tinggi. Dalam bahasa Jokowi, perlu ada revolusi mental. Hal pertama yang mesti diubah adalah paradigma menyangkut status dan kedudukan. Begitu dilantik, anggota DPRD harus memahami kedudukannya sebagai wakil rakyat di dapilnya. Bukan hanya wakil mereka yang mencoblosnya, wakil partai, apalagi wakil kelompok tertentu. Partai hanya sarana merebut hati rakyat dalam rangka mencapai kekuasaan. Diharapkan seluruh fungsi, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran dicurahkan semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan warga Jateng. Regulasi yang dihasilkan semestinya prorakyat. Untuk itu, wakil rakyat harus aktif menyerap aspirasi dari lapangan, memformulasikan masalah, dan menyusun konsep perundangan-undangan yang prorakyat. Dalam fungsi pengawasan, jangan ada ”kamus” untuk kongkalikong dengan eksekutif atau pihak lain, terlebih bila berisiko merugikan masyarakat. Untuk itu, seluruh anggota harus bersih dulu dari segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kedudukan. Tidak kalah penting fungsi efektif dalam penyusunan anggaran demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Stimulus Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Jateng sangat ditentukan oleh alokasi anggaran belanja, termasuk dari APBN. Wakil rakyat perlu mengupayakan alokasi anggaran yang memadai untuk stimulus pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta hal-hal yang langsung menyentuh hajat hidup banyak orang. Di sisi lain, proses pembuatan peraturan daerah dilakukan dengan penuh daya kreativitas dan inovasi tinggi. Berkait ASEAN Economic Community (AEC) 2015, legislator harus kreatif menghasilkan peraturan yang menciptakan peluang bagi warga Jateng. Termasuk menciptakan legislasi yang mengangkat sektor andalan daerah sebagai buster perkembangan ekonomi. Salah satunya adalah jamu, yang menyerap tenaga kerja jutaan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Jateng adalah barometer jamu nasional mengingat lebih dari 60% omset jamu nasional 2013 disumbangkan oleh provinsi ini (GPJamu; 2013). Revolusi menyangkut paradigma, mindset, budaya politik dan kerja legislator akan berdampak signifikan bagi kemajuan warga dan daerah Jateng. Bersama eksekutif dan yudikatif; lembaga legislatif diharapkan menjadi satu pilar kuat dalam struktur trias politica. Pada gilirannya, pilar kuat itu bisa menyumbang kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga. ●