Merawat Janji Poros Maritim Anton Setyo Nugroho  ;   Anggota Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani)

SINAR HARAPAN, 10 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Munculnya ide dan gagasan visi pembangunan dengan mewujudkan negara poros maritim dunia seperti oase di padang pasir. di tengah pemikiran yang mandek terhadap terobosan pembangunan ekonomi yang berpihak ke darat. Poros maritim memunculkan harapan pengulangan kejayaan kerajaan masa lalu di Ibu Pertiwi. Untuk itu, mengawal Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia menjadi sebuah kewajiban agar janjinya tidak layu sebelum berkembang. Sejarah kejayaan kerajaan masa lalu dengan berbasis kekuatan maritim telah menggambarkan kepada kita tentang konsep besar agar bangsa ini maju dan kuat. Setidaknya, kita telah diajarkan pentingnya empat kekuatan yang mendorong kejayaan sebuah peradaban melalui konsep poros maritim. Pertama, kekuatan politik dan pertahanan yang berani menghalau kekuatan asing. Batas wilayah negara dijaga melalui teknologi modern dan peralatan tangguh. Ocean leadership dan ocean policy akan dapat menjaga kedaulatan bangsa dengan terwujudnya visi maritim yang hebat, serta kemampuan diplomasi yang tangguh. Kedua, kekuatan sosial dan budaya yang sadar bangsa ini mempunyai lautan yang luas. Secara sosial dan budaya, kita masih belum menyadarinya. Budaya darat seakan memarjinalkan kesadaran terhadap luas lautan dengan segala isinya. Kegemaran makan ikan yang dipengaruhi nilai budaya dan pendidikan, jika terus digalakkan, akan dapat mengantarkan Indonesia sebagai pengonsumsi ikan per kapita terbesar di dunia. Ini sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Ketiga, kekuatan infrastruktur dan perhubungan yang menghubungkan antarpulau dengan mudah dan murah. Lautan bukan pemisah, tetapi penghubung antarpulau. Jalur perairan dunia telah menjadikan Indonesia sebagai alur pelayaran dunia sejak zaman kerajaan. Namun, pelabuhan internasional maupun nasional kita justru masih bisa dihitung dengan jari. Singapura justru lebih mengambil keuntungan ekonomi dari persinggahan kapal asing yang merapat. Keempat, kekuatan potensi sumber daya alam lautan yang membentang luas dan daratan yang subur. Nilai total potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai US$ 1,2 triliun per tahun dan mampu menyediakan lapangan kerja kurang lebih 40 juta penduduk (Rokhmin, 2014). Akan tetapi, konsep poros maritim tidak bisa terlepas dari kekuatan darat. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan tentunya menjadi pendukung kejayaan maritim melalui komoditas yang dihasilkan. Lewat Kabinet  Angin segar kembali ditiupkan Jokowi ketika berkampanye mewujudkan negara poros maritim yang digdaya. Kembali disadari, sebuah gagasan besar akan terwujud jika didorong political will yang kuat dan wadah besar melalui kelembagaan. Kita harus belajar dari kemauan kuat presiden Soeharto dalam mewujudkan kedaulatan pangan dengan pembangungan secara bertahap dan terarah. Begitu juga tidak ada yang sulit bagi Jokowi untuk menetapkan visi maritim sebagai mainstream pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan. Tidak sulit pula menjabarkan visi tersebut dengan misi dan program kerja yang mendukung ide dan gagasan besar poros maritim. Ini semua tinggal diwujudkan jika ada kemauan politik. Kemauan politik yang kuat untuk mewujudkan negara poros maritim harus diimplementasikan dengan membentuk kelembagaan yang bercorak maritim. Merestrukturusasi kelembagaan dengan menggabungkan beberapa kementerian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan bukan hal yang gampang. Disadari, bangsa ini sedang dihadapkan kepada dua masalah yang berat terkait kedaulatan pangan dan pengadaan energi terbarukan. Pembangunan poros maritim diharapkan menjadi salah satu solusi mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, meskipun keinginan tim transisi Jokowi menggabungkan kementerian sangat mendasar untuk mengefektifkan program kedaulatan pangan dan energi. Namun, Jokowi tidak punya waktu banyak untuk melakukan perombakan besar di struktur kementerian. Bisa jadi waktu lima tahun akan habis karena disibukkan merestrukturisasi kementerian baru. Lebih efektif jika penghematan anggaran dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas dengan memperbaiki kinerja birokrasi. Ini akan mendorong peningkatan pendapatan negara di setiap sektor. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu penopang kekuatan gagasan poros maritim seharusnya diperkuat keberadaannya. Meleburkan kementerian ini dengan kementerian lainnya sama saja mengerdilkan ide dan gagasan yang telah dimulai sejak era Gus Dur untuk mewujudkan pembangunan maritim. Justru seharusnya, Jokowi mengupayakan pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim tanpa mengeliminasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembentukan kemenko tidak akan memakan biaya tinggi dibandingkan membentuk kementerian teknis. Kemenko Maritim ini difungsikan sebagai penghubung pembangunan ekonomi maritim, serta mendorong terwujudnya Bank Agromaritim. Selain itu, kemenko ini dapat menjembatani kemandekan yang terjadi karena tidak sinkronnya beberapa kementerian teknis dalam upaya peningkatan kedaulatan pangan dan penyediaan energi terbarukan melalui sumber daya laut maupun darat. Alternatif lain yang dapat diupayakan dalam rangka memperkuat kelembagaan, jika kemenko maritim tidak dapat diwujudkan dalam rangka efisiensi, adalah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Maritim yang berada di bawah kendali langsung presiden.  Fungsi unit ini menjadi pengontrol, evaluator, sekaligus katalisator agar pembangunan poros maritim berjalan sebagaimana mestinya, sesuai perencanaan. Ini memudahkan presiden mengukur sejauh mana keberhasilan program maritim karena langsung di bawah koordinasi maupun pengawasannya. Kita berkeyakinan, Jokowi akan terus merawat janji kampanyenya untuk mewujudkan negara poros maritim dunia. Para perindu kejayaan bangsa, seperti kejayaan Sriwijaya, telah semringah dengan gagasan negara poros maritim. Sri Sultan Hamengkubuwono X bahkan telah mewanti-wanti kepada Jokowi-JK untuk mewujudkan budaya dan kekuatan maritim jika negeri ini mau bangkit. Ini sebuah kesempatan emas, tinggal berdasarkan kemauan Jokowi untuk merawat janjinya atau melupakannya. ●