Kepemimpinan Partai Beringin Arya Budi  ;   Peneliti Poltracking Institute

KORAN TEMPO, 05 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Pelantikan anggota DPR RI tak lebih dari sebulan lagi, 1 Oktober 2014, dan pada hari itu pimpinan alat kelengkapan Dewan akan dipilih. Sementara itu, pelantikan presiden terpilih terpaut tiga minggu setelahnya, 20 Oktober 2014, dengan komposisi menteri kabinet Jokowi-JK. Tahun politik 2014 belum selesai. Selain mendapat perolehan suara akumulatif terbesar kedua (14,75 persen) pada April 2014, harus diakui persebaran suara-dan perolehan kursi-Golkar paling merata dibanding partai lain. Hanya dua provinsi (Kepri dan Bengkulu) yang tidak dimiliki Golkar, sementara PDIP (18,9 persen)-partai pemenang pemilu legislatif sekaligus pilpres 2014-absen di tiga provinsi (Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara). Posisi kelembagaan Golkar, apakah berada di pemerintahan bersama Jokowi-JK atau di luar bersama Koalisi Merah Putih, akan menentukan konstelasi politik lima tahun ke depan. Tentu hal ini tidak menegasikan pengaruh partai lain yang semuanya berkekuatan lebih dari 3,5 persen suara sah. Oktober 2014 menjadi momentum paling krusial bagi semua partai, termasuk Golkar. Artinya, September ini adalah the last minute sebelum kita menyaksikan "gol kemenangan" atau "gol bunuh diri" yang akan terjadi. Meski demikian, konstelasi pemerintahan ke depan juga ditentukan oleh produk politik yang dihasilkan dari turbulensi di lingkup internal Golkar saat ini: Munas 2014 versus Munas 2015, kepemimpinan lama versus kepemimpinan baru, di luar pemerintahan versus di dalam pemerintahan. Faksionalisme adalah klise bagi Golkar. Tapi buntut faksionalisasi Golkar, dengan berusaha menganulir keterpilihan kadernya sebagai anggota Dewan, menyentak asumsi perihal pelembagaan Golkar yang dianggap mapan (Dirk Tomsa, 2008). Atau, jika kita meminjam istilah Indonesianis lainnya (McBeth, 2001), Golkar bukan lagi a genuine political party di Indonesia. Dalam tradisi politik Golkar, pemecatan kader oleh institusi adalah tabu--beda soal dengan kader yang hijrah ke partai lain, atau membentuk partai. Harus jujur kita katakan, banyak partai saat ini adalah partai yang lahir dari faksionalisme kader Golkar. Dari 12 partai peserta Pemilu 2014 saja, paling tidak ada empat partai yang lahir dari pimpinan eks-kader Golkar: Gerindra, Hanura, NasDem, dan PKPI. Hasilnya, dalam Pemilu 1999, Golkar tetap berada di dua digit dengan 22,4 persen suara. Namun suara Golkar terus menurun: 21,6 persen pada 2004; stagnan 14,45 persen pada pemilu 2009; dan 14,75 persen pada 2014 ini. Golkar tak lagi bisa bergerak menggunakan "partisipasi top-down" ala militer dan birokrasi yang dulu pernah seatap. Terminologi pemersatu pembilahan sosial tak lagi menggaung sebagai vote getter. Kelompok induk organisasi atau kino-kino Golkar, seperti Kosgoro, MKGR, dan Soksi, tak lagi bisa menjadi pupuk penyubur suara Golkar. Jika Golkar kembali gagal mengelola faksionalisasi, diskursus terhadap dirinya akan berpindah dari "mesin elektoral" menjadi sekadar "strategi survival". Pengalaman dinamika faksi Golkar juga terjadi pada Partai Sosialis di Prancis, yang kini tengah berkuasa di bawah kendali Francois Hollande. Namun faksionalisasi Partai Sosialis di Prancis era 1990-an berdampak positif pada revitalisasi ideologi dan munculnya kepemimpinan baru (leadership renewal) dalam partai (Serenella Sferza, 2002). Pembaruan kepemimpinan, sebagai sebuah produk faksionalisasi, akan menggiring pada revitalisasi ideologi. Mengutip Takashi Siraishi dalam The Authoritarian Bureaucratic Politics of Development: Indonesia under Suharto's New Order, "Ideologi Golkar seolah menjadi pemersatu semua kekuatan di bawah beringin yang besar". Pemecatan kader (caleg terpilih) partai sebagai anggota belakangan ini tentu kontra-ideologis sebagai partai pemersatu bagi beringin yang besar. Kita perlu ingat, Golkar lahir dari sedikitnya 61 organisasi lintas profesi (dan kepentingan) di bawah Sekber Golkar (Suryadinata dan Emmerson, 1991). Jika eksklusivitas terus berlanjut, tentu partai beringin akan meranggas kering oleh benalu. Golkar mungkin saja akan menjadi party without members alias partai tanpa anggota (Susan E. Scarrow, 2000), karena elite partai tercerabut dari akar-akar konstituen. Atau jika bukan demikian, Golkar-seperti juga beberapa partai lain-hanya sampai pada partai politik sebagai campaign organization alias organisasi kampanye (David Farrel dan Paul Webb, 2002). Dalam konteks partai sebagai organisasi kampanye inilah, menurut Farrell dan Webb, partai cenderung bergerak ke tiga fitur utama: 1) terjadi sentralisasi pengorganisasian dan profesionalisasi peran fungsionaris partai, 2) gerak partai (sikap dan keputusan) banyak dipengaruhi oleh opini dan tuntutan publik sebagai pemilih, 3) persepsi terhadap pemimpin partai memegang peran dan tema penting dalam agenda elektoral. Dalam paradigma realis, tujuan utama partai adalah menang pemilu, dan pragmatisme adalah salah satu jalan cara partai bekerja. Jika demikian, leadership renewal menjadi poin kunci bagi Golkar untuk menghadapi momentum terakhir tahun politik ini, Oktober 2014. ●