Membangun
Perekonomian Berbasis Iptek
Hendra Gunawan ; FMIPA
ITB
|
KOMPAS,
03 September 2014
DI
tengah hiruk-pikuk Pemilu Presiden 2014, ada berita menggembirakan:
perekonomian Indonesia berhasil masuk 10 besar dunia (Kompas, 3 Mei 2014).
Staf
Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan pun menyatakan bahwa Indonesia
kini sejajar dengan negara-negara lain yang tergolong maju, seperti Amerika
Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Perancis, dan
Inggris.
Produk
domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini memang mencapai angka fantastis,
sekitar Rp 10.000 triliun. Namun, jika dibagi dengan jumlah penduduk
Indonesia, PDB per kapita sekitar Rp 45 juta. Dengan angka ini, Indonesia
berada di urutan ke-125, jauh di bawah Malaysia, Suriname, bahkan Namibia.
Ada dua
hal yang penting dicatat terkait dengan isu ini. Pertama, tanah air Indonesia
memang kaya dengan sumber daya alam, dan dari situ PDB yang besar kita raup.
Namun, jumlah penduduk kita juga besar sehingga PDB yang besar tadi belum
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum.
Kedua,
untuk mendongkrak PDB per kapita, kita tidak dapat seterusnya mengandalkan
kekayaan sumber daya alam Indonesia. Suatu terobosan perlu digagas untuk
perekonomian Indonesia ke depan.
Apabila
selama ini kita terpaku pada peran pemerintah dan para pelaku usaha dalam
meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satu terobosan yang perlu
dilakukan adalah memperkuat elemen ketiga, yaitu perguruan tinggi (PT) serta
lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (litbang).
Negara-negara
maju, seperti Inggris dan Jepang, membangun perekonomiannya tidak di atas
sumber daya alam, tetapi berbasis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek). Di sinilah PT dan lembaga litbang berperan penting. Itu sebabnya,
mengapa PDB per kapita masih rendah, yaitu perekonomian kita belum diwarnai
dengan kemajuan iptek yang kita kembangkan sendiri.
Pilpres
2014 telah berlalu. Apakah kita lalu dapat berharap kepada pemerintah baru
yang akan dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla kelak? Mari kita tengok apa yang
dijanjikan Jokowi-JK.
Janji Jokowi-JK
Merujuk
Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, guna mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur,
Jokowi-JK hendak mengatasi problem pokok bangsa, yaitu merosotnya kewibawaan
negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian, dan merebaknya intoleransi serta
krisis kepribadian bangsa. Jokowi-JK kemudian mencanangkan visi Trisakti,
yaitu ”terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.
Walau
perekonomian kita membaik dari waktu ke waktu, Jokowi-JK menyadari ada
ketergantungan Indonesia dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi.
Negara selama ini dinilai tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam
yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyatnya.
Pada era
globalisasi dan perdagangan bebas ini, Jokowi-JK berpandangan bahwa
kemandirian suatu bangsa bergantung pada kualitas SDM yang dimilikinya. Dalam
misinya, Jokowi-JK mencantumkan dua agenda, yaitu ”mewujudkan masyarakat maju” dan ”mewujudkan bangsa yang berdaya-saing”.
Untuk
meningkatkan daya saing bangsa, penting dicatat janji Jokowi-JK untuk
meningkatkan anggaran riset guna mendorong inovasi teknologi. Pasangan ini
juga menjanjikan adanya penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan
sistem inovasi nasional, yakni kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi.
Selebihnya,
Jokowi-JK mengemukakan sejumlah program berkenaan pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan tinggi, pasangan
ini berjanji ”akan memberikan perhatian
yang tinggi terhadap pendidikan yang berbasiskan peningkatan iptek”.
Disadari
atau tidak, setelah 69 tahun mengenyam kemerdekaan, kita hanya mengekor,
bahkan menjalankan agenda bangsa lain. Sumber daya alam yang melimpah, di
satu sisi, menjadi sumber nafkah kita, tetapi di sisi lain sebetulnya telah
kita eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Pembangunan terjadi,
tetapi pembangunan menuju bangsa yang maju dan sejahtera belum terwujud.
Jokowi-JK
melihat masalah ini, termasuk pentingnya penguasaan iptek dalam meningkatkan
daya saing bangsa. Walau masih bersifat normatif, rencana dan program
Jokowi-JK untuk membangun perekonomian berbasis iptek cukup menjanjikan.
Harapan kita
Terkait
pengembangan iptek, upaya peningkatan anggaran riset, baik pada PT maupun
lembaga litbang, yang selama ini di bawah 0,1 persen dari PDB, sangat
dinantikan dan jauh lebih penting daripada rencana memisahkan pengelolaan PT
dari Kemendikbud serta menyatukannya dengan Kemenristek. Becermin pada negara
lain yang mengalokasikan anggaran 1-3 persen PDB untuk riset, kita sangat
berharap pemerintah yang akan datang bisa meningkatkan anggaran riset dari
0,08 persen menjadi setidaknya 1 persen dari PDB.
Peningkatan
kualitas fasilitas PT pun perlu diperhatikan. Namun, di tahap awal, anggaran
juga diperlukan untuk peningkatan kualifikasi dosen dan tenaga peneliti serta
perekrutan tenaga baru yang berkualitas, baik di PT maupun lembaga litbang
yang ada. Saat ini, jumlah doktor dan tenaga ahli yang kita punyai di negara
sebesar Indonesia masih jauh dari massa kritis. Padahal, massa kritis itu
diperlukan jika Jokowi-JK benar-benar ingin membangun suatu sistem inovasi
nasional, di mana insan PT dan litbang memainkan peran yang sentral.
Di era
iptek ini, visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat akan
menjadi mimpi yang indah, tetapi hampir mustahil terwujud tanpa ditopang
penguasaan dan pengembangan iptek modern. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar