Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Rokhmin Dahuri  ;   Ketua DPP PDI Perjuangan; Bidang Maritim dan Perikanan

MEDIA INDONESIA, 09 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

KITA bersyukur kondisi makroekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir lumayan gemilang. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,4% per tahun dan Indonesia masuk kelompok negara G-20 dengan PDB sekitar US$1,2 triliun, terbesar ke-16 di dunia. Namun, sudah 69 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai negara berkembang berpendapatan menengah-bawah (GNP per kapita US$5.400) dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, kesenjangan kelompok penduduk kaya versus miskin semakin melebar, dan daya saing ekonomi yang rendah. Tingkat kemajuan dan kemakmuran Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga yang modal dasar pembangunannya sangat terbatas, seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan dengan pendapatan (GNP) per kapita di atas US$12 ribu sejak rentang 1977-1995.Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pun hanya menempati peringkat 6 di kawasan ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina. Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki modal dasar terlengkap untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat. Pertama berupa 250 juta orang penduduk, terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan AS. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak ketimbang yang berusia tidak produktif (bonus demografi), dengan jumlah kelas menengah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kedua ialah kekayaan alam yang melimpah dan beragam di darat ataupun lautan. Ketiga, posisi geoekonominya yang sangat strategis, di jantung pusat perdagangan global. Sekitar 45% dari seluruh komoditas dan barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai US$1.500 triliun per tahun diangkut melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2010). Banyak faktor menyebabkan Indonesia tertinggal, mulai sistem politik yang menyuburkan budaya instan dan tidak kondusif bagi terbentuknya masyarakat meritokrasi sampai dengan lemahnya penguasaan dan penerapan iptek. Salah satu yang terpenting ialah karena kita belum punya visi pembangunan yang tepat dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Visi pembangunan Indonesia sejak zaman penjajahan hingga sekarang berorientasi pada daratan.  Padahal, Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia yang 75% wilayahnya berupa laut. Tekad presiden dan wapres terpilih Jokowi dan JK untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan pilihan kebijakan yang sangat tepat. Kerugian negara Akibat mengabaikan nilai strategis laut, setiap tahun sedikitnya Rp300 triliun kekayaan negara menguap melalui illegal fishing, illegal mining, illegal logging, penyelundupan BBM, dan berbagai kegiatan ekonomi ilegal lainnya. Lebih dari 80% barang yang kita ekspor harus melalui pelabuhan Singapura. Ongkos untuk mengangkut satu peti kemas (kontainer) dari Jakarta ke Surabaya dua kali lipat biaya pengiriman dari Singapura ke Los Angeles. Begitu buruknya konektivitas maritim kita sehingga biaya logistik di Indonesia mencapai 27% PDB, termahal di dunia. Bandingkan biaya logistik di Singapura yang hanya 6% PDB; Thailand, Vietnam, dan Tiongkok hanya 7% PDB; serta Malaysia 8% PDB. Buruknya konektivitas maritim juga telah menyebabkan perbedaan harga barang yang sangat besar. Contohnya, harga satu sak semen di Pulau Jawa Rp65 ribu, sedangkan di Papua Rp500 ribu. Harga solar di Pulau Jawa Rp6.500/ liter, di Pulau Miangas dan Pulau Rote Rp15 ribu per liter. Potensi ekonomi kelautan Posisi Indonesia sebagai `gerbang tol utama' perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samu dra Hindia dan Benua Asia dengan Australia mestinya mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar. Alih-alih, sejak 1987 Indonesia malah menghamburkan devisa ratarata US$16 miliar per tahun untuk membayar jasa kapal asing yang mengangkut barang yang diekspor dan diimpor dari dan ke Indonesia. Indonesia menjadi pasar empuk dari berbagai jenis produk dan jasa bangsa-bangsa lain. Paradigma pembangunan berbasis daratan juga telah mengakibatkan disparitas pembangunan antarwilayah yang sangat tinggi. Jawa dan Bali yang luasnya hanya 7% total wilayah NKRI menyumbangkan 62,3% terhadap PDB nasional, Sumatra 21,2%, Kalimantan 8,5%, NTB dan NTT 1,4%, Sulawesi 4,9%, Maluku dan Maluku Utara 0,3%, dan Papua 1,4% (BPS dan Bappenas, 2013). Kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan dapat kita daya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi kelautan; 1) perikanan tangkap, 2) perikanan budi daya, 3) industri pengolahan hasil perikanan, 4) industri bioteknologi kelautan, 5) pertambangan dan energi, 6) pariwisata bahari, 7) hutan mangrove, 8) perhubungan laut, 9) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, 10) industri dan jasa maritim, dan 11) SDA nonkonvensional. Total nilai ekonomi dari ke-11 sektor ekonomi kelautan itu diperkira kan mencapai US$1,2 triliun per tahun dan dapat menyediakan lapangan kerja un tuk 40 juta orang. Sampai sekarang, potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar itu belum dimanfaatkan secara produktif dan optimal, baru sekitar 20% dari total potensinya. Raksasa yang tertidur Sekadar ilustrasi, betapa besarnya potensi ekonomi kelautan ialah sektor perikanan budi daya di perairan payau dan di perairan laut (mariculture), untuk budi daya udang, kepiting, bandeng, kerapu, dan rumput laut sekitar 2 juta hektare dengan potensi produksi sekitar 15 juta ton/tahun. Sampai sekarang yang baru dimanfaatkan sekitar 350 ribu ha dengan total produksi 7 juta ton. Perairan laut dangkal yang sesuai untuk budi daya laut sekitar 12 juta ha dan laut lepas (offshore aquaculture) sekitar 13 juta ha dengan potensi total produksi sekitar 50 juta ton/tahun. Dengan rata-rata produktivitas dan harga jual saat ini, bila dalam lima tahun ke depan kita mampu mengusahakan 600 ribu ha tambak untuk budi daya udang vannamei, udang windu, dan rumput laut, total pendapatan kotornya mencapai US$75 miliar per tahun dan jumlah tenaga kerja (on-farm) sekitar 8 juta orang dengan pendapatan bersih Rp3 juta¬Rp15 juta/ ha/bulan. Agenda pembangunan Wujud Indonesia se bagai poros maritim du nia ialah Indonesia sebagai negara maritim yang besar, maju, adil-makmur, dan berdaulat yang menjadi rujukan masyarakat dunia dalam hal kemajuan iptek, kemakmuran, keadilan, dan perdamaian di antara bangsa-bangsa di wilayah lautan. Pada intinya dimensi ekonomi mencakup empat kelompok kebijakan dan program pembangunan. Pertama ialah revitalisasi sektorsektor ekonomi kelautan yang selama ini sudah berjalan, seperti perikanan tangkap, perikanan budi daya, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri dan jasa maritim. Kedua, pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan yang baru, seperti industri bioteknologi kelautan, industri air laut dalam, offshore aquaculture, energi terbarukan dari laut (pasang surut, gelombang, biofuel dari alga laut, dan OTEC); dan sumber daya kelautan nonkonvensional lainnya (semua sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan yang belum bisa dimanfaatkan karena belum tersedia teknologi pemanfaatannya atau karena secara ekonomi belum menguntungkan). Ketiga, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri yang inovatif dan ramah lingkungan di kawasankawasan pesisir di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan. Keempat, pengembangan konektivitas kelautan (tol laut) terdiri dari pengembangan armada kapal, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Sistem regular liner services (RLS) seyogianya digunakan dalam penguatan dan pengembangan armada angkutan laut. Setiap pelabuhan harus dihubungkan dengan wilayah darat (hulu) melalui berbagai moda transportasi, baik sungai, darat, maupun udara. Di setiap pelabuhan utama juga harus dibangun basis logistik dan kawasan industri modern. Untuk mendukung pembangunan ekonomi kelautan semacam itu, diperlukan lembaga perbankan khusus untuk pembiayaan sektor-sektor ekonomi kelautan dengan suku bunga relatif rendah dan persyaratan pinjam yang relatif lunak seperti halnya di negara-negara ASEAN dan emerging economies lainnya. ●