|
Pesan dalam buku Max Havelaar masih
relevan dan aktual sesuai dengan situasi terkini negeri ini.
Sejak awal abad ke-19 hingga pada awal abad ke-21 ini, kelakuan para birokrat atau penguasa lokal kita seperti di Banten ternyata tetap tidak berubah. Kelakuan Demang Parangkujang, menantu Bupati Lebak Raden Adipati Karta Natanegara, sebagaimana ditulis dalam Max Havelaar, tampaknya tidak berbeda jauh dengan ulah Dinasti Banten, sebagaimana ditulis oleh Tempo (khususnya Tempo.co) hari-hari ini.
Max Havelaar (selanjutnya disingkat MH) merupakan judul sebuah novel yang dikarang oleh Eduard Douwes Dekker, yang memakai nama samaran Multatuli (1820-1887). Multatuli dalam bahasa Latin artinya "banyak menderita". Buku yang ditulis dalam tempo sebulan pada 1859 di sebuah losmen di Belgia itu lalu diterbitkan pada 1860.
MH ditunjuk menjadi wakil residen di Keresidenan Lebak yang membawahkan beberapa kabupaten di Banten pada 1850-an. Sebagai orang Belanda yang baru tiba di tanah jajahan, ia gemar mengamati dan mengkritisi keadaan. Secara khusus, MH prihatin atas perilaku Bupati Lebak, Raden Adipati Karta Natanegara. Sebagai asisten residen yang baru, sesaat setelah tiba di Rangkasbitung, MH melihat rakyat Lebak hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan karena diperas oleh sang Bupati dan keluarganya, terutama oleh menantunya yang menjabat Demang Parangkujang. Dia menilai Bupati telah memeras rakyat (knevelarijn).
Hati MH secara khusus amat terpukul melihat penderitaan para kuli di perkebunan kopi. Mereka diperas oleh para mandor, para demang, dan para bupati. MH tidak mau sekadar prihatin atau berempati. Dia berusaha mencari bantuan agar penjajahan atas manusia kuli di perkebunan kopi bisa diakhiri. Dia melaporkan hal itu kepada atasannya atau kepada pejabat yang lebih tinggi, tapi tak ada jawaban yang memuaskan. Sering mereka hanya bersikap masa bodoh dan tak peduli. Akhirnya MH bahkan mendesak gubernur jenderal, penguasa tertinggi di Hindia Belanda, agar ada hati nurani bagi para kuli di perkebunan kopi.
Tentu saja Max Havelaar tak lupa juga menentang Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), sistem yang diperkenalkan oleh Van den Bosch pada 1830. Sistem ini mewajibkan penduduk menyediakan sejumlah hasil bumi untuk ekspor yang nilainya sama dengan pajak tanah. Menurut prakiraan, penduduk harus menyerahkan 2/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai pengganti 1/5 dari waktu kerjanya dalam satu tahun. Tulang punggung sistem ini adalah kaum bangsawan feodal.
Dalam beberapa tahun ini, MH menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah di Belanda. Lalu melihat situasi dan kondisi Indonesia terkini, penulis jadi berpikir, buku itu seharusnya juga menjadi bacaan wajib bagi para birokrat negeri ini. Pesan dalam buku MH masih relevan dan aktual sesuai dengan situasi terkini negeri ini.
Mengapa? Karena kondisi Indonesia 2013 ternyata tidak berbeda jauh dengan kondisi pada 1860. Misalnya, kini makin banyak suara di Tanah Air menyebutkan, penjajahan itu masih berlangsung, sehingga negeri ini terus terjerumus dari satu krisis ke krisis lainnya. Krisis di negeri ini memang amat dipicu oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dengan semangat otonomi daerah di era reformasi (sejak 1998), kelakuan para birokrat kita seperti di Banten tetap saja. Feodalisme yang dulu menjadi kendala besar untuk melawan penjajah, kini menjadi neo-feodalisme sebagaimana terlihat dari kontroversi terkait dengan gelar Ratu Atut atau Tubagus untuk Chaeri Wardana Chasan-adik Atut yang kini meringkuk di tahanan KPK.
Apa yang dilakukan Dinasti Banten memang menjadi ironi tersendiri dalam demokrasi yang hendak kita bangun sejak lengsernya penguasa Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1999. Kita tidak habis mengerti, demokrasi yang ditunjukkan dengan sistem pilkada langsung ternyata justru melahirkan pemimpin yang doyan KKN seperti Dinasti Banten. Dengan uang yang dimiliki, tiket untuk meraih kekuasaan pun bisa dibeli. Simak politikus PDIP, Deddy Gumelar, yang mengungkapkan bagaimana Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memenangi dukungan dari PDIP dalam proses pemilihan Gubernur Banten 2011 (Tempo.co, 23/10).
Malah dengan adanya perselingkuhan dengan aparat hukum, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi AM, kekuasaan Dinasti Banten pun kian lestari, berbiak, dan beranak-pinak lewat adik, putra, menantu, kerabat dekat, dan seterusnya. Tak mengherankan bila selama 11 tahun berkuasa, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sukses menarik gerbong politik dan bisnis keluarganya. Bersama dengan naiknya anggota klan Atut di lima wilayah, makin semarak pula bisnis keluarga itu di semua sektor (Tempo.co, 14/10).
Kesejahteraan rakyat atau kemaslahatan bersama (bonum commune), yang menjadi cita-cita mulia dalam demokrasi, pun dengan mudah disisihkan oleh ego dan nafsu ketamakan. Simak saja, ketika KPK menangkap Chaeri Wardana Chasan-adik Atut sekaligus suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi-ditemukan 11 mobil mewah, seperti Ferrari, Bentley, dan Lamborghini, di kediamannya.
Tak mengherankan jika tidak banyak kemajuan dirasakan oleh rakyat Banten. Jumlah angka kemiskinan di Banten malah melonjak. BPS Banten mencatat jumlah penduduk miskin di Banten pada Maret 2013 mencapai 656.243 orang (5,74 persen), meningkat 7.989 orang (8,00 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 648.254 orang (5,71 persen). Sedangkan pengangguran di Banten menembus 10,10 persen pada Maret 2013, konon terbesar di negeri kita.
Pembangunan sarana umum, seperti jembatan atau jalan, juga tak bertambah. Kita tentu masih ingat bagaimana kisah anak-anak sekolah di Kalanganyar, Lebak, harus bergelantungan mempertaruhkan nyawa untuk melewati jembatan. Foto dan video tentang jembatan itu sampai mendunia pada Januari 2012. The Daily Mail, koran Inggris, sampai menyebut hal itu sebagai jembatan "Indiana Jones". Pemain sepak bola profesional asal Belgia yang bermain di klub Manchester City, Vincent Kompany, miris melihat anak-anak sekolah harus berjuang melintasi jembatan itu. Namun di Banten tak ada penguasa yang miris.
Begitulah sebuah dinasti yang haus kekuasaan memang tidak peduli pada kesejahteraan rakyat. Para penguasa itu bersikap mirip Bento, lagu Iwan Fals: "Yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku". Jarang ada birokrat seperti MH yang punya empati bagi wong cilik dan menderita. ●
Sejak awal abad ke-19 hingga pada awal abad ke-21 ini, kelakuan para birokrat atau penguasa lokal kita seperti di Banten ternyata tetap tidak berubah. Kelakuan Demang Parangkujang, menantu Bupati Lebak Raden Adipati Karta Natanegara, sebagaimana ditulis dalam Max Havelaar, tampaknya tidak berbeda jauh dengan ulah Dinasti Banten, sebagaimana ditulis oleh Tempo (khususnya Tempo.co) hari-hari ini.
Max Havelaar (selanjutnya disingkat MH) merupakan judul sebuah novel yang dikarang oleh Eduard Douwes Dekker, yang memakai nama samaran Multatuli (1820-1887). Multatuli dalam bahasa Latin artinya "banyak menderita". Buku yang ditulis dalam tempo sebulan pada 1859 di sebuah losmen di Belgia itu lalu diterbitkan pada 1860.
MH ditunjuk menjadi wakil residen di Keresidenan Lebak yang membawahkan beberapa kabupaten di Banten pada 1850-an. Sebagai orang Belanda yang baru tiba di tanah jajahan, ia gemar mengamati dan mengkritisi keadaan. Secara khusus, MH prihatin atas perilaku Bupati Lebak, Raden Adipati Karta Natanegara. Sebagai asisten residen yang baru, sesaat setelah tiba di Rangkasbitung, MH melihat rakyat Lebak hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan karena diperas oleh sang Bupati dan keluarganya, terutama oleh menantunya yang menjabat Demang Parangkujang. Dia menilai Bupati telah memeras rakyat (knevelarijn).
Hati MH secara khusus amat terpukul melihat penderitaan para kuli di perkebunan kopi. Mereka diperas oleh para mandor, para demang, dan para bupati. MH tidak mau sekadar prihatin atau berempati. Dia berusaha mencari bantuan agar penjajahan atas manusia kuli di perkebunan kopi bisa diakhiri. Dia melaporkan hal itu kepada atasannya atau kepada pejabat yang lebih tinggi, tapi tak ada jawaban yang memuaskan. Sering mereka hanya bersikap masa bodoh dan tak peduli. Akhirnya MH bahkan mendesak gubernur jenderal, penguasa tertinggi di Hindia Belanda, agar ada hati nurani bagi para kuli di perkebunan kopi.
Tentu saja Max Havelaar tak lupa juga menentang Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), sistem yang diperkenalkan oleh Van den Bosch pada 1830. Sistem ini mewajibkan penduduk menyediakan sejumlah hasil bumi untuk ekspor yang nilainya sama dengan pajak tanah. Menurut prakiraan, penduduk harus menyerahkan 2/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai pengganti 1/5 dari waktu kerjanya dalam satu tahun. Tulang punggung sistem ini adalah kaum bangsawan feodal.
Dalam beberapa tahun ini, MH menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah di Belanda. Lalu melihat situasi dan kondisi Indonesia terkini, penulis jadi berpikir, buku itu seharusnya juga menjadi bacaan wajib bagi para birokrat negeri ini. Pesan dalam buku MH masih relevan dan aktual sesuai dengan situasi terkini negeri ini.
Mengapa? Karena kondisi Indonesia 2013 ternyata tidak berbeda jauh dengan kondisi pada 1860. Misalnya, kini makin banyak suara di Tanah Air menyebutkan, penjajahan itu masih berlangsung, sehingga negeri ini terus terjerumus dari satu krisis ke krisis lainnya. Krisis di negeri ini memang amat dipicu oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dengan semangat otonomi daerah di era reformasi (sejak 1998), kelakuan para birokrat kita seperti di Banten tetap saja. Feodalisme yang dulu menjadi kendala besar untuk melawan penjajah, kini menjadi neo-feodalisme sebagaimana terlihat dari kontroversi terkait dengan gelar Ratu Atut atau Tubagus untuk Chaeri Wardana Chasan-adik Atut yang kini meringkuk di tahanan KPK.
Apa yang dilakukan Dinasti Banten memang menjadi ironi tersendiri dalam demokrasi yang hendak kita bangun sejak lengsernya penguasa Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1999. Kita tidak habis mengerti, demokrasi yang ditunjukkan dengan sistem pilkada langsung ternyata justru melahirkan pemimpin yang doyan KKN seperti Dinasti Banten. Dengan uang yang dimiliki, tiket untuk meraih kekuasaan pun bisa dibeli. Simak politikus PDIP, Deddy Gumelar, yang mengungkapkan bagaimana Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memenangi dukungan dari PDIP dalam proses pemilihan Gubernur Banten 2011 (Tempo.co, 23/10).
Malah dengan adanya perselingkuhan dengan aparat hukum, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi AM, kekuasaan Dinasti Banten pun kian lestari, berbiak, dan beranak-pinak lewat adik, putra, menantu, kerabat dekat, dan seterusnya. Tak mengherankan bila selama 11 tahun berkuasa, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sukses menarik gerbong politik dan bisnis keluarganya. Bersama dengan naiknya anggota klan Atut di lima wilayah, makin semarak pula bisnis keluarga itu di semua sektor (Tempo.co, 14/10).
Kesejahteraan rakyat atau kemaslahatan bersama (bonum commune), yang menjadi cita-cita mulia dalam demokrasi, pun dengan mudah disisihkan oleh ego dan nafsu ketamakan. Simak saja, ketika KPK menangkap Chaeri Wardana Chasan-adik Atut sekaligus suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi-ditemukan 11 mobil mewah, seperti Ferrari, Bentley, dan Lamborghini, di kediamannya.
Tak mengherankan jika tidak banyak kemajuan dirasakan oleh rakyat Banten. Jumlah angka kemiskinan di Banten malah melonjak. BPS Banten mencatat jumlah penduduk miskin di Banten pada Maret 2013 mencapai 656.243 orang (5,74 persen), meningkat 7.989 orang (8,00 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 648.254 orang (5,71 persen). Sedangkan pengangguran di Banten menembus 10,10 persen pada Maret 2013, konon terbesar di negeri kita.
Pembangunan sarana umum, seperti jembatan atau jalan, juga tak bertambah. Kita tentu masih ingat bagaimana kisah anak-anak sekolah di Kalanganyar, Lebak, harus bergelantungan mempertaruhkan nyawa untuk melewati jembatan. Foto dan video tentang jembatan itu sampai mendunia pada Januari 2012. The Daily Mail, koran Inggris, sampai menyebut hal itu sebagai jembatan "Indiana Jones". Pemain sepak bola profesional asal Belgia yang bermain di klub Manchester City, Vincent Kompany, miris melihat anak-anak sekolah harus berjuang melintasi jembatan itu. Namun di Banten tak ada penguasa yang miris.
Begitulah sebuah dinasti yang haus kekuasaan memang tidak peduli pada kesejahteraan rakyat. Para penguasa itu bersikap mirip Bento, lagu Iwan Fals: "Yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku". Jarang ada birokrat seperti MH yang punya empati bagi wong cilik dan menderita. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar