|
Sudah waktunya perdebatan-perdebatan antarparpol
merespons kondisi ekonomi Indonesia dalam situasi global yang tak statis. Itu
menunjukkan karakter keberpihakan parpol kepada publik, bukan semata
mempertahankan kepentingan politik.
Pada 22 Oktober 2013, kuliah umum "2013 Dean Jaensch Lecture" diselenggarakan oleh Flinders University di Adelaide, Australia selatan. Kuliah yang diadakan pada petang hari itu menghadirkan pembicara John Howard, Perdana Menteri Australia periode 1996-2007 dari Koalisi Liberal-Nasional. Howard secara spesifik menjelaskan tentang perkembangan paling mutakhir politik kepartaian di Australia.
Pada awal kuliah, pria asal Sydney itu sempat menyinggung kepelikan proses penganggaran di Amerika (AS) antara pemerintah Obama dan Kongres (shutdown). Menurut dia, kombinasi antara komposisi politik di lembaga legislatif dan sistem presidensial AS cukup menyulitkan. Perdana Menteri Australia kedua terlama itu menyebutkan jumlah kursi di parlemen memainkan peran politik dalam penganggaran.
Meski dia lebih banyak berbicara dalam konteks Australia, beberapa poin penting yang disampaikan Howard sebenarnya bisa menjadi refleksi bagi negara lain. Sesuai dengan tema kuliah tamu tentang tantangan modern partai politik, mantan pemimpin Partai Liberal itu menyebut to sustain economic reform (menopang dan meneruskan reformasi ekonomi) sebagai tantangan bagi seluruh partai di negaranya.
Bagi dia, tantangan itu teramat penting direspons oleh seluruh partai dan bukan hanya partai koalisi pemerintahan kita, mengingat telah banyak perubahan di tingkat global. Salah satu hal yang paling berpengaruh adalah lingkungan ekonomi internasional yang secara konsisten terus berubah.
Mengutip data prediksi global, Howard menyebutkan bahwa pada 2030 akan ada 2,2 miliar orang lebih warga kelas menengah. Sebanyak 1,7 miliar orang di antaranya ada di wilayah Asia. Kemudian, secara demografis kecenderungan kependudukan dunia yang menuju aging population (populasi yang menua). Semua itu merupakan tantangan yang mesti dijawab partai politik. Dalam sesi tanya-jawab, ia menyebut pula tiga kunci keberhasilan negaranya dalam bidang politik yang mendukung capaian Australia sampai sekarang. Yakni, sistem parlementer yang efektif, peradilan yang bersih, dan kebebasan media.
Catatan sukses itu penting karena telah dibuktikan dengan capaian indikator makro Australia pada 2012 yang patut dijadikan referensi. Terutama atas capaian sebagai negara terbersih ketujuh di dunia, status demokrasi yang unggul (bebas), indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di dunia, dan pendapatan per kapita warganya yang tinggi sebesar US$ 44.597,8. Dengan kata lain, politik bukanlah sumber masalah bila dijalankan secara efektif, bersih, dan dikontrol publik melalui media massa yang imparsial.
Apa yang disampaikan Howard sebenarnya bukan wacana baru bagi partai-partai di Indonesia. Namun ada tiga catatan penting yang bisa dijadikan pelajaran dari kutipan-kutipan pernyataan itu.
Pertama, mengenai sensitivitas global partai politik. Isu perubahan ekonomi global sejatinya sangat penting dicermati partai, bukan hanya pemerintah. Sudah waktunya perdebatan-perdebatan antarparpol merespons kondisi ekonomi Indonesia dalam situasi global yang tak statis. Itu menunjukkan karakter keberpihakan parpol kepada publik, bukan semata mempertahankan kepentingan politik.
Kedua, bila kunci keberhasilan Australia dengan menjalankan sistem parlementer yang efektif menjadi pilihan Indonesia, saya kurang sependapat. Alasannya bukan lantaran presidensialisme kita yang sekarang ambivalen dengan multipartaisme. Atau karena kegagalan Indonesia menjalankan parlementerisme di era-era sebelumnya. Persoalan krusial sejatinya terletak pada moralitas para elite, terutama elite politik.
Logika politik dan realitas hubungan antarpartai di Indonesia tidak sekompetitif dan seefektif yang kita bayangkan, karena baik koalisi maupun oposisi yang ada bersifat semu. Dengan berkaca pada berbagai kasus korupsi yang melibatkan para legislator, pejabat pemerintah, dan elite berbagai partai akan tampak kesimpulan bahwa "kebersamaan" politik antarpartai lebih kuat daripada kompetisi kinerja dan program dan perbedaan ideologi.
Kemudian, Howard menyebut pula keunggulan sistem parlementer lebih baik bagi negaranya karena lebih fleksibel dan demokrasi membutuhkan fleksibilitas. Bagi Indonesia, pengertian fleksibilitas demokrasi sebenarnya bukan dalam dinamika hubungan antar-kekuatan politik di parlemen dan pemerintahan. Fakta fleksibilitas demokrasi kita baru pada tahap demokrasi yang mesti terus dikoreksi. Yakni demokrasi yang secara konsisten membutuhkan perbaikan hingga sampai pada titik ideal tertentu yang mampu merespons tantangan internal dan global.
Bila Australia bertumpu pada media massa untuk mengoreksi demokrasinya, Indonesia butuh lebih dari itu. Penerapan prinsip-prinsip media massa yang netral masih menjadi pekerjaan rumah bagi media Tanah Air dalam mengontrol kinerja pemerintah, parlemen, dan partai politik. Salah satunya karena kepemilikan media massa oleh elite partai. Karena itu, kita masih membutuhkan lembaga-lembaga korektor demokrasi seperti KPK, MK, dan BPK.
Selain pasar (ekonomi) dan lembaga-lembaga resmi sebagai korektor demokrasi, tidak kalah penting peran organisasi masyarakat sipil (CSO). LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi non-pemerintah lainnya mesti berperan dalam mengontrol demokratisasi dan pembangunan yang tengah berjalan. Peran korektor yang dijalankan ICW, Walhi, lembaga pengawas parlemen, dan organisasi massa berbasis keagamaan sangat penting untuk mendorong keseimbangan demokrasi.
Maka, tidak ada salahnya jika Indonesia punya angan-angan ke depan. Kita akan girang saat melihat para kader partai di dalam maupun di luar parlemen sangat fasih menyampaikan argumen-argumen ekonomi kala berdebat dengan Menteri Keuangan dan Menko Ekuin untuk proyeksi sebuah kebijakan ekonomi makro. Pun, mereka pandai mengkonstruksi gagasan saat mengkritik atau mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, mereka tak cuma sangat memikat tatkala mempertahankan argumen-argumen tentang ambang batas pemilu legislatif dan pemilu presiden. ●
Pada 22 Oktober 2013, kuliah umum "2013 Dean Jaensch Lecture" diselenggarakan oleh Flinders University di Adelaide, Australia selatan. Kuliah yang diadakan pada petang hari itu menghadirkan pembicara John Howard, Perdana Menteri Australia periode 1996-2007 dari Koalisi Liberal-Nasional. Howard secara spesifik menjelaskan tentang perkembangan paling mutakhir politik kepartaian di Australia.
Pada awal kuliah, pria asal Sydney itu sempat menyinggung kepelikan proses penganggaran di Amerika (AS) antara pemerintah Obama dan Kongres (shutdown). Menurut dia, kombinasi antara komposisi politik di lembaga legislatif dan sistem presidensial AS cukup menyulitkan. Perdana Menteri Australia kedua terlama itu menyebutkan jumlah kursi di parlemen memainkan peran politik dalam penganggaran.
Meski dia lebih banyak berbicara dalam konteks Australia, beberapa poin penting yang disampaikan Howard sebenarnya bisa menjadi refleksi bagi negara lain. Sesuai dengan tema kuliah tamu tentang tantangan modern partai politik, mantan pemimpin Partai Liberal itu menyebut to sustain economic reform (menopang dan meneruskan reformasi ekonomi) sebagai tantangan bagi seluruh partai di negaranya.
Bagi dia, tantangan itu teramat penting direspons oleh seluruh partai dan bukan hanya partai koalisi pemerintahan kita, mengingat telah banyak perubahan di tingkat global. Salah satu hal yang paling berpengaruh adalah lingkungan ekonomi internasional yang secara konsisten terus berubah.
Mengutip data prediksi global, Howard menyebutkan bahwa pada 2030 akan ada 2,2 miliar orang lebih warga kelas menengah. Sebanyak 1,7 miliar orang di antaranya ada di wilayah Asia. Kemudian, secara demografis kecenderungan kependudukan dunia yang menuju aging population (populasi yang menua). Semua itu merupakan tantangan yang mesti dijawab partai politik. Dalam sesi tanya-jawab, ia menyebut pula tiga kunci keberhasilan negaranya dalam bidang politik yang mendukung capaian Australia sampai sekarang. Yakni, sistem parlementer yang efektif, peradilan yang bersih, dan kebebasan media.
Catatan sukses itu penting karena telah dibuktikan dengan capaian indikator makro Australia pada 2012 yang patut dijadikan referensi. Terutama atas capaian sebagai negara terbersih ketujuh di dunia, status demokrasi yang unggul (bebas), indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di dunia, dan pendapatan per kapita warganya yang tinggi sebesar US$ 44.597,8. Dengan kata lain, politik bukanlah sumber masalah bila dijalankan secara efektif, bersih, dan dikontrol publik melalui media massa yang imparsial.
Apa yang disampaikan Howard sebenarnya bukan wacana baru bagi partai-partai di Indonesia. Namun ada tiga catatan penting yang bisa dijadikan pelajaran dari kutipan-kutipan pernyataan itu.
Pertama, mengenai sensitivitas global partai politik. Isu perubahan ekonomi global sejatinya sangat penting dicermati partai, bukan hanya pemerintah. Sudah waktunya perdebatan-perdebatan antarparpol merespons kondisi ekonomi Indonesia dalam situasi global yang tak statis. Itu menunjukkan karakter keberpihakan parpol kepada publik, bukan semata mempertahankan kepentingan politik.
Kedua, bila kunci keberhasilan Australia dengan menjalankan sistem parlementer yang efektif menjadi pilihan Indonesia, saya kurang sependapat. Alasannya bukan lantaran presidensialisme kita yang sekarang ambivalen dengan multipartaisme. Atau karena kegagalan Indonesia menjalankan parlementerisme di era-era sebelumnya. Persoalan krusial sejatinya terletak pada moralitas para elite, terutama elite politik.
Logika politik dan realitas hubungan antarpartai di Indonesia tidak sekompetitif dan seefektif yang kita bayangkan, karena baik koalisi maupun oposisi yang ada bersifat semu. Dengan berkaca pada berbagai kasus korupsi yang melibatkan para legislator, pejabat pemerintah, dan elite berbagai partai akan tampak kesimpulan bahwa "kebersamaan" politik antarpartai lebih kuat daripada kompetisi kinerja dan program dan perbedaan ideologi.
Kemudian, Howard menyebut pula keunggulan sistem parlementer lebih baik bagi negaranya karena lebih fleksibel dan demokrasi membutuhkan fleksibilitas. Bagi Indonesia, pengertian fleksibilitas demokrasi sebenarnya bukan dalam dinamika hubungan antar-kekuatan politik di parlemen dan pemerintahan. Fakta fleksibilitas demokrasi kita baru pada tahap demokrasi yang mesti terus dikoreksi. Yakni demokrasi yang secara konsisten membutuhkan perbaikan hingga sampai pada titik ideal tertentu yang mampu merespons tantangan internal dan global.
Bila Australia bertumpu pada media massa untuk mengoreksi demokrasinya, Indonesia butuh lebih dari itu. Penerapan prinsip-prinsip media massa yang netral masih menjadi pekerjaan rumah bagi media Tanah Air dalam mengontrol kinerja pemerintah, parlemen, dan partai politik. Salah satunya karena kepemilikan media massa oleh elite partai. Karena itu, kita masih membutuhkan lembaga-lembaga korektor demokrasi seperti KPK, MK, dan BPK.
Selain pasar (ekonomi) dan lembaga-lembaga resmi sebagai korektor demokrasi, tidak kalah penting peran organisasi masyarakat sipil (CSO). LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi non-pemerintah lainnya mesti berperan dalam mengontrol demokratisasi dan pembangunan yang tengah berjalan. Peran korektor yang dijalankan ICW, Walhi, lembaga pengawas parlemen, dan organisasi massa berbasis keagamaan sangat penting untuk mendorong keseimbangan demokrasi.
Maka, tidak ada salahnya jika Indonesia punya angan-angan ke depan. Kita akan girang saat melihat para kader partai di dalam maupun di luar parlemen sangat fasih menyampaikan argumen-argumen ekonomi kala berdebat dengan Menteri Keuangan dan Menko Ekuin untuk proyeksi sebuah kebijakan ekonomi makro. Pun, mereka pandai mengkonstruksi gagasan saat mengkritik atau mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, mereka tak cuma sangat memikat tatkala mempertahankan argumen-argumen tentang ambang batas pemilu legislatif dan pemilu presiden. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar