|
Ketika kota
Detroit akhirnya benar-benar bangkrut karena industri otomotifnya hancur, pasti
Friedman dan Mandelbaum senang sekaligus sedih. Keduanya telah memprediksi
kebangkrutan ini dalam buku mereka, That
Used to be Us (2011).
Senang karena
ramalan mereka benar dan sedih karena yang mereka sarankan untuk bangsa Amerika
tidak atau belum sempat direalisasikan untuk menyelamatkan kasus-kasus seperti
Detroit. AS memang sedang galau. Defisit anggaran, stagnasi ekonomi,
pengangguran, dan sejumlah persoalan pelik lainnya, termasuk perang melawan
terorisme yang tak ada ujungnya.
Lalu, pelajaran
apa yang dapat dipetik bagi Indonesia? Friedman dan Mandelbaum mengajukan lima
pilar bagi kesejahteraan AS masa depan: pendidikan, infrastruktur, keterbukaan
imigrasi, riset, dan peraturan dalam bidang ekonomi. Kelimanya harus jadi
prioritas kalau AS tak mau nasibnya terpuruk ditelan China, India, dan lain-lain.
Pilar
pendidikan sudah jadi prioritas dengan alokasi anggaran minimal 20 persen. Jika
masih amburadul, masalahnya pada manajemen dan muatan, bukan lagi kemauan
politik bangsa ataupun pemerintah.
Pilar
keterbukaan imigrasi tidak relevan untuk Indonesia. Pilar kebijakan ekonomi
sejak Orde Baru hingga sekarang sudah dilakukan sekalipun masih ”bukan- bukan”:
etatisme bukan, liberalisme juga bukan. Apa pun, di sektor ini juga sudah ada
kemauan politik bangsa dan pemerintah.
Kini fokus
Indonesia tinggal dua pilar: infrastruktur dan riset. Sekitar 10 tahun lalu,
Friedman berkunjung ke Indonesia, setelah bukunya, The Lexus and the Olive Tree, laris manis. Andai kata ia datang
lagi sewaktu menulis That Used to be Us, barangkali contoh buruk bandara
bukan LAX (Los Angeles), melainkan Soekarno- Hatta yang macet luar biasa,
kumuh, tak aman, dan sumpek.
Contoh lain,
jalur Anyer-Panarukan. Jalur ini dibangun Gubernur Jenderal Daendels empat abad
yang lalu. Selama itu pula kondisinya tak berubah. Kecuali diaspal, lebar jalan
tak bertambah, dan kondisi di beberapa ruas masih sama buruknya seperti saat
dilewati kuda-kuda ratusan tahun lalu. Pemimpin kita memang menghargai sejarah,
tak mau mengubah jalan itu.
Nah, tentang
riset—research and development—kebijakan
nasional kita dalam bidang ini mencengangkan! Jika ditotal, anggaran riset di
seluruh lembaga pemerintah tak akan lebih dari Rp 10 triliun. Sangat jauh dari
1 persen APBN. Itu pun mayoritas untuk rutin: gaji dan lainnya. Bahkan, masih
jauh lebih kecil dibandingkan dengan BLSM untuk orang miskin.
Bandingkan
dengan AS. Ketika kebanggaan bangsa AS tersentuh karena Uni Soviet sudah lebih
dulu mengirim satelit Sputnik ke luar angkasa pada 1957, anggaran riset AS
melonjak dari 0,5 persen GDP menjadi 2,2 persen GDP. Hasilnya? AS bukan hanya
mengejar Uni Soviet dengan mengirim Aldrin dan Armstrong untuk menginjak bulan,
melainkan juga embrio revolusi di bidang teknologi informasi (ponsel, internet,
dan lain-lain).
Namun, sejak
akhir 1970-an dan awal 1980-an, anggaran riset AS turun hingga di bawah 1
persen GDP dan bertahan hingga pemerintahan Obama sekarang. Friedman mengutip
data, pada 2009 orang Amerika belanjapotato chips 7,1 miliar dollar dibanding
dengan riset bidang energi yang hanya 5,1 miliar dollar AS.
Jangan mimpi
Manakala
anggaran riset AS tetap di bawah 1 persen GDP, Jepang dan China melipatganda-
kannya. Akibatnya? General Motors kalah melawan Toyota dan lain-lain hingga
Detroit pun bangkrut. Kini China mulai mengambil alih abad ke-21. Daftar contoh
hampir tak berbatas.
Jadi, jangan
mimpi kita bisa mengejar Jepang, China, Singapura, bahkan Malaysia sekalipun,
selama riset tetap menjadi sektor marjinal. Program remunerasi peneliti memang
sudah direalisasikan, setidaknya sebagian, seperti janji Presiden SBY dua tahun
lalu di Bandung. Namun, program itu dan yang lainnya justru kontraproduktif
karena basisnya adalah rasionalitas PNS. Misalnya, kinerja (berimplikasi
imbalan) berbasis kehadiran. Ini mirip buruh pabrik kaleng.
Ada beberapa
langkah strategis yang efektif sambil menunggu kemauan politik bangsa ini untuk
riset sebagaimana dalam pendidikan. Pertama, segera bebaskan ”penghasilan”
institusi untuk setor sebagai PNPB. Kebijakan PNPB menggusur minat funding
agencies, swasta, dan lain-lain, karena tidak pas ke dalam sistem mereka.
Mengapa agencies harus setor ke Pemerintah RI?
Kedua, lebih
fokus pada proses dan produk riset ketimbang birokratisasi parameter capaian,
seperti presensi atau aturan teknis lainnya. Seorang peneliti ”nakal” yang
lebih produktif harus diapresiasi pemerintah, melalui pemimpin setempat,
ketimbang peneliti bodoh yang rajin ke kantor, tapi tak menghasilkan apa-apa.
Ketiga,
penghargaan bagi para pencapai. Penyanyi dangdut yang bagus saja diberi
penghargaan, tapi peneliti seperti Akmal Taher (penemu Viagra) tak diberi
apresiasi. Masih untung dia menjadi dirut RSCM (sekarang dirjen). Apresiasi ini
dapat berupa pendidikan lanjutan, pascasarjana, bahkan program pascadoktor bagi
peneliti senior.
Keempat,
menambah dana paket-paket penelitian seperti pada Program Riset Unggulan. Demi
menambah kapasitas, pemerintah perlu memfasilitasi swasta yang menyediakan dana
seperti itu, misalnya melalui program CSR atau tax holiday.
Dalam jangka
menengah, harus dilakukan sosialisasi di kalangan pengambil kebijakan mengenai
pentingnya riset bagi sebuah bangsa yang ingin maju. Untuk itu, perlu bantuan
lobi-lobi karena peneliti bekerja di ruang sunyi dan tak mampu menyediakan
gratifikasi. Hasilnya memang baru bisa dinikmati satu generasi kemudian. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar