|
Menjelang
Pemilihan Presiden 2014, suhu perpolitikan kian memanas. Sistem perpolitikan di
Indonesia saat ini kian mengalami carut-marut. Oleh karena itu, politik di
Indonesia harus bangkit dari keterpurukan.
Kebangkitan
politik yang dicetuskan founding fathers dalam
rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni oleh Soetomo, Ir Soekarno, Dr
Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dr Douwes Dekker harus selalu
diimplementasikan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam konteks perpolitikan bangsa Indonesia saat ini, pertanyaan secara filosofis yang perlu diajukan adalah apakah benar partai politik di Indonesia sekarang ini benar-benar berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia dan nasib rakyat Indonesia ? Apakah benar kebangkitan nasional saat ini sudah menunjukkan kebangkitan politik di Indonesia? Hal inilah sejatinya yang perlu dijawab elite partai politik di Indonesia.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kebangkrutan politik. Politik di Indonesia bukan lagi ditujukan untuk semangat memperjuangkan nasib seluruh rakyat Indonesia atau untuk memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, melainkan politik di Indonesia lebih menekankan pada individu dan bagaimana cara mengeruk anggaran negara melalui akses kekuasaan politik dan elite politik di DPR lebih memperjuangkan partai politiknya masing-masing dalam mengegolkan hasrat kekuasaannya.
Fenomena politik di Indonesia kian semakin parah dan rusak, menghalalkan segala cara, tidak mengerti mana yang halal dan haram. Politik di Indonesia sangat busuk dan kotor. Penyakit korupsi yang dilakukan elite politik hampir terjadi di seluruh partai politik yang ada di negeri Indonesia.
Partai politik di Indoneia tidak ada yang bersih dari penyakit korupsi. Semua partai politik di Indonesia saat ini menunjukkan demokrasi yang keblinger atau kebablasan. Hal ini karena para elite politik tidak mengerti betul sejarah kebangkitan nasional yang telah melahirkan suatu partai politik di Indonesia dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan dan nasib hak-hak warga negara Indonesia.
Kita lihat saja faktanya, elite politik banyak yang terlibat korupsi dan pencucian uang, yakni para pucuk pemimpin partai politik, dari korupsi Hambalang, suap daging sapi, bahkan Bank Century. Hal ini menunjukkan pada bangsa Indonesia bahwa perpolitikan di Indonesia mengalami kebangkrutan dalam menalar secara politik. Elite politik ternyata tidak mampu mengimplementasikan dan memaknai Hari Kebangkitan Nasional secara praksis.
Kenichi Ohmae dalam karyanya “The End of The Nation State” (1996), menyatakan lebih ekstrem, banyak kekerasan politik dalam pilkada, merebaknya korupsi yang dilakukan elite politik, menjadi salah satu indikasi berakhirnya negara bangsa (nation state), bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, proses berakhirnya negara bangsa (nation state) harus segera diselesaikan bahkan dihindari dengan selalu mengusung nilai-nilai kebangkitan nasional.
Moral elite politik mulai hilang diterpa nalar materialisme, pragmatisme, dan populisme. Unsur menjaga martabat dan wibawa sebagai pemimpin bangsa mulai sirna, rasa kejujuran, dan kemanusiaan mulai tak tampak dalam kinerja di pemerintahan. Elite politik mulai tidak mengerti arti sesungguhnya apa itu makna berpolitik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kebangkitan nasional dan perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ?
Padahal dalam konteks perpolitikan di Indonesia saat ini, kemerdekaaan nasional dalam nilai-nilai kebangkitan masyarakat Indonesia bahwa politik harus dijadikan alat untuk memberikan rasa kenyamanan, keadilan, mengeluarkan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan penderitaan, menjadikan masyarakat Indonesia lebih sejahtera, serta praktik mafia korupsi dan makelar proyek negara hingga korupsi politik anggaran harus dibumihanguskan dari negara Indonesia.
Politik kekuasaan yang terjadi di Indonesia ini adalah politik yang anarkis, politik kesemrawutan, politik distrust, politik individualisme kepartaian, politik kekuasaan, dijadikan sebagai politisasi untuk mengusung kepentingan masing-masing dari sebuah partai politik dalam memperoleh keuntungan material dan harta dari anggaran negara.
Padahal, politik sudah semestinya mengedepankan pada politik kesejahteraan sebagai kulturalisasi demi memperjuangan nilai/value sejahteranya hidup bersama dalam homo homini socius, yakni manusia adalah saudara bagi sesama. Inilah esensi dari nilai-nilai mewujudkan kebangkitan nasional sebagai kebangkitan politik sekarang ini.
Elite politik hanya memahami makna kebangkitan politik secara nasional, mulai dari sikap, perilaku, kebijakan, dan ideologi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, NKRI, Undang-Undang 1945 dan Bineka Tunggal Ika yang lebih dikedepankan elite partai dalam sistem pemerintahan di bumi nusantara.
Oleh karena itu, elite politik saat ini sudah seharusnya mengedepankan nilai-nilai rasa kebangkitan politik nasionalisme. Nasionalime merupakan bentuk mencintai rasa tanah air ke-Indonesian dan kebangsaan, rasa kemanusiaan dan rasa kesejaheteraan bagi rakyat Indonesia.
Namun, kalau sikap mengeruk uang negara dengan cara manipulatif dan sikap koruptif terus dilakukan elite politik dan pejabat publik, mereka berarti tidak mencintai Tanah Air Indonesia dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kebangkitan nasional Indonesia.
Elite politik saat ini lebih menekankan pada ego kepartaian, fanatisme partai politik, bukan berdirinya partai politik atas nama kepentingan nasional dan untuk kebangkitan politik nasional bangsa Indonesia.
Oleh
karena itu, elite partai politik harus mulai mengubah paradigma cara
berpolitik, dari egosentrisme kepartaian menuju partai politik yang selalu
menjunjung tinggi semangat nasionalisme, persatuan untuk kepentingan bangsa
Indonesia dan rasa memiliki negara Indonesia tercinta ini untuk sebuah
kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar