Kamis, 26 September 2013

Tidak Ada Khaos dalam Masyarakat Mesir

Tidak Ada Khaos dalam Masyarakat Mesir
( Wawancara )
Samir Amin ;  Ekonom dan Pemikir kelahiran Mesir,
Direktur Forum Dunia Ketiga, Presiden Forum Dunia Alternatif
INDOPROGRESS, 25 September 2013


KETIKA mata dunia berpaling ke Syria, mungkin banyak orang lupa bahwa revolusi Mesir belum selesai dan terus menunjukkan dinamikanya. Di antara negeri-negeri “musim semi Arab”, Mesir adalah satu-satunya negeri dengan konjungtur politik dan sosial yang menunjukkan stamina revolusioner yang paling bertahan lama dalam transisi dari tatanan lama menuju tatanan sosial, politik, dan ekonomi baru.
Bagi pers dominan, yang lebih suka melihat Mesir sebagai negeri yang  stabil’ di bawah cengkeraman Barat, yang terjadi di Mesir hari ini merupakan ‘krisis’ yang mengarah pada destruksi yang, sebagai konsekuensinya, membutuhkan stabilisasi. “Stabilitas” adalah kata kunci bagi opini dominan ini. Tetapi, tidak demikian halnya bagi Samir Amin, yang melihat gejolak yang terjadi di Mesir sebagai suatu situasi transisi yang penting bagi rekonfigurasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik baru dalam apa yang diistilahkannya sebagai ‘jalan panjang menuju sosialisme’ (longue route au socialisme).

Selepas sebuah acara di UNESCO (Paris) pada 20 September 2013, Samir Amin, ekonom dan pemikir kelahiran Mesir, direktur Forum Dunia Ketiga dan presiden Forum Dunia Alternatif, diwawancarai oleh Muhammad Al-Fayyadl, mahasiswa filsafat Universitas Paris VIII, mengenai revolusi Mesir dan pelajaran yang dapat ditarik bagi rakyat Indonesia. Berikut petikannya:

Muhammad Al-Fayyadl (MAF): Saya kontributor untuk sebuah jurnal yang dikelola oleh para aktivis kiri di Indonesia, Marxis atau neo-Marxis, dari kiri jauh sampai kiri tengah, bernama IndoPROGRESS. Kami akan senang bila kami dapat mewawancarai Anda mengenai pandangan Anda tentang revolusi Mesir. Pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita tarik dari kasus Mesir untuk rakyat Indonesia?

Samir Amin (SA): Ya, ada dua pelajaran besar yang bisa ditarik, karena kejatuhan Mobarak. Perlu ditekankan bahwa pertama-tama, lalu berikutnya kejatuhan Morsi, adalah hasil dari perlawanan rakyat Mesir, dan dari gerakan perlawanan yang terus membesar. Gerakan perlawanan yang berujung pada kejatuhan Morsi, bahkan lebih besar dan lebih kuat daripada gerakan perlawanan yang berujung pada kejatuhan Mobarak. Kita bisa memberikan angkanya. Demonstrasi terbesar menjelang kejatuhan Mobarak, menghimpun (di seluruh kota di Mesir) sekitar 15 juta demonstran. Demonstrasi 30 Juni yang berujung pada kejatuhan Morsi, menghimpun lebih dari 30 juta demonstran. Bahkan untuk sebuah negeri dengan 80 juta penduduk, menyebut 30 juta demonstran pada jam yang sama berarti menyebut seluruh penduduk negeri ikut berdemonstrasi.

Gerakan semacam ini adalah gerakan yang praktis meliputi seluruh negeri, seluruh rakyat. Dan tentu saja begitu besar sehingga gerakan itu mampu menghimpun berbagai kepentingan sosial yang berbeda; ada kepentingan-kepentingan yang berkonflik, visi-visi politik yang berbeda, dan terkadang dapat didamaikan. Dalam gerakan raksasa itu, dengan demikian, terdapat kaum kiri, kaum kanan, dan kaum tengah-kanan. Kaum kiri jauh lebih kuat daripada kelihatannya. Tentu saja, kaum kiri yang terorganisir dalam organisasi-organisasi komunis menghimpun para aktivis dari sekitar 50 ribuan aktivis. Jumlah itu barangkali kecil tetapi itu juga jumlah yang signifikan, karena ia menyangkut pengkaderan.
Tradisi komunis itu di Mesir banyak memiliki prestise, dan sangat dihormati. Ketika kita menyebut ‘komunis,’ orang-orang tidak melihat pada diri Anda sesuatu yang menakutkan, tetapi sebaliknya, seorang pejuang yang berani dalam pembebasan nasional dan kemajuan sosial. Kaum kiri juga menghimpun serikat-serikat kerja yang sangat kuat di Mesir—dengan 5 juta orang yang terorganisir—dan kiri, walaupun dalam situasi terkini—mereka punya alasan untuk itu—mereka tidak ingin lagi menjadi ‘mata rantai transmisi,’ begitu kita menyebutnya dulu, dari garis politik yang didikte dari luar oleh partai politik. Di dalam kaum kiri tersebut, terdapat sehimpunan petani dalam jumlah signifikan, para petani kecil yang berlawan—dan perlawanan itu keras, setiap hari terdapat korban—untuk mempertahankan kepemilikan kecil yang terancam oleh ekspansi kapitalis yang liar hari ini. Di dalam kaum kiri tersebut juga terdapat gerakan populer kaum perempuan. Terdapat dua gerakan perempuan: gerakan perempuan dari kelas menengah terdidik yang perhatian utamanya adalah pada hak-hak perempuan dan demokrasi, dan gerakan perempuan popular yang menaruh perhatian lebih jauh pada kemelaratan dan penindasan. Di dalam kaum kiri tersebut juga terdapat dua gerakan besar kaum muda. Saya melihat ada empat gerakan kaum muda; masing-masing gerakan tersebut menghimpun 300 sampai 400 ribu aktivis terorganisir—itu bukan jumlah yang kecil. Dua dari gerakan-gerakan tersebut benar-benar kiri; dengan kata lain, memiliki, seperti sering mereka katakan, orientasi pada demokratisasi masyarakat, keadilan sosial, dan kemerdekaan nasional.
Kemudian, terdapat kaum tengah. Di dalam kaum tengah, kita memiliki sejumlah nama besar organisasi dan terkadang partai politik, bukan dari borjuasi tetapi dari kelas menengah, orang-orang terdidik—para dokter, dosen, insinyur, pengacara, karyawan eksekutif administrasi negara dan ekonomi, dan seterusnya. Mereka bukan mayoritas di dalam bangsa Mesir; kelas menengah mungkin sekitar 15 sampai 20 persen. Tetapi pengaruh mereka sangat kuat, karena orang-orang yang terdidik itu memiliki jabatan-jabatan penting. Mereka merepresentasikan kaum tengah, dalam arti bahwa tuntutan mereka adalah tuntutan-tuntutan yang mengarah lebih kepada persoalan-persoalan demokratis, yang tidak dapat direduksi menjadi soal-soal Pemilu, tentu saja—persoalan demokratis dalam arti yang jauh lebih luas, demokratisasi masyarakat, bukan, sekali lagi, semata-mata Pemilu; lagi pula Pemilu adalah sesuatu yang sekunder dalam perjuangan demokratis, yang berarti perjuangan mendapatkan hak-hak sosial, hak-hak pribadi, hak-hak asasi manusia, hak asasi pribadi dan sosial, dan hak berorganisasi dan berjuang—hak mogok kerja, dan seterusnya. Tetapi juga, tanpa menjadi sosialis, mereka bukan sosialis. Dengan kata lain, mereka tidak secara prinsipil menentang kapitalisme, tetapi mereka pro terhadap keadilan sosial, yaitu terhadap model-model pembangunan yang tidak memiskinkan mayoritas rakyat. Dan mereka tentu saja pro terhadap kemerdekaan nasional, yakni terhadap keterputusan dari status aktual dari negara-klien Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Organisasi-organisasi tersebut sangat kuat secara politis, lebih kuat daripada kaum kiri, karena organisasi-organisasi itu menyangkut kelas yang relatif terdidik, dan seterusnya. Selain itu juga terdapat organisasi-organisasi kepemudaan yang sangat dekat dengan mereka, yang merekrut dan  menghimpun anak-anak yang lahir dari kelas sosial tersebut.
Lalu, jangan lupa, kaum kanan. Kaum kanan Mesir sangat kuat, dan eksis. Mereka adalah borjuasi, sebuah borjuasi komprador, tentu saja, tetapi borjuasi yang sebenarnya, yang memiliki akar historis dan berakar di pedesaan, kelas para petani kaya yang dulu kami sebut dalam jargon sebagai para ’koulak,’ mereka adalah basis dari Islam reaksioner Ikhwanul Muslimun. Mereka adalah inti sentral dari, katakanlah, pemanfaatan dangkal atas agama, seperti agama Katolik yang dimanfaatkan oleh kekuasaan di abad ke-19; itu bukanlah hal yang sama sekali baru. Tetapi itu adalah Islam politik reaksioner dari kelas reaksioner.

Nah, berhadapan dengan itu semua, terdapat militer. Dan di dalam militer, terdapat para komandan dan perwira. Para komandan, sejak era Sadat pada 1970, secara sistematis dibeli dan dikorupsi oleh Amerika Serikat. Dan kita tidak dapat berharap hal yang besar dari para jenderal dan komandan itu, termasuk Dewan Tertinggi (Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, Le Conseil suprême des forces armées, MAF). Tidak dapat. Tetapi militer di Mesir bukan semata-mata para jenderal, mereka juga adalah para kapten, dan tentara patuh kepada para kapten ini. Jika para kapten membangkang terhadap para jenderal, para jenderal tidak memiliki akses kepada para tentara. Dan terdapat kontradiksi di dalam militer, karena di antara para kapten, terdapat aliran-aliran yang menyatakan diri Nasserian—tetapi ini menyangkut masa lalu, sebagaimana kita menyatakan diri Soekarnois di Indonesia—saya akan menempatkan mereka di kubu tengah secara politis. Dengan demikian terdapat dua kubu tengah: tengah-kiri dan tengah-kanan. 

Dengan kata lain, mereka, para kapten itu, tidak mesti anti-kapitalis, tetapi setidaknya mereka pro terhadap keadilan sosial. Mereka juga tidak terlalu demokrat. Nah, mengapa militer dapat merebut kemenangan populer yang berhasil menggulingkan Mobarak pada 2011 dan menggulingkan Morsi 3 Juli 2013? Jika Dewan Tertinggi melakukan hal tersebut, itu menunjukkan mereka cerdas. Karena militer mereka tahu bahwa komandan mereka…—mereka tidak tunduk kepada Amerika, para sekutu Amerika akan melakukanfait accompli, orang-orang Amerika yang tidak cerdas: ‘Kamu mendukung Morsi habis-habisan,’ seperti propaganda Barat hari ini, seperti Hollande yang mengatakan bahwa ‘Presiden yang terpilih adalah Morsi,’ dan seterusnya—karena mereka tahu bahwa komandan mereka… harus tampakseolah-olah bersama rakyat. Mereka tidak dapat melawan rakyat, dan tampak seolah-olah melawan rakyat dengan mendukung Morsi, melawan lebih dari 30 juta demonstran. Tentu saja operasi tersebut adalah operasi yang cerdas, dan memberi mereka sejumlah popularitas, kita tidak boleh mengabaikan itu.

Dan saat ini, dalam jangka pendek, terdapat sejumlah kebingungan, karena militer berada di pihak demonstran anti-Morsi—hal itu memberi mereka sedikit prestise. Tetapi peperangan terus berlanjut, terutama dalam hal: program apa yang akan bergulir. Kebijakan politik apa yang akan bergulir. Melanjutkan kebijakan politik neoliberal yang telah diikuti Morsi dengan tunduk kepada Amerika dan negara-negara Teluk, melanjutkan ketundukan kepada Amerika dan negara-negara Teluk, atau memulai kebijakan politik independen, sebuah kebijakan politik yang bersifat sosial? Peperangan akan berlanjut di wilayah itu. Saya percaya bahwa pelajaran yang bisa ditarik dari pengalaman Mesir bernilai bagi banyak negeri secara keseluruhan. Karena gerakan-gerakan perlawanan terhadap sistem yang sedang bekerja saat ini, yang secara keseluruhan tunduk kepada neoliberalisme dan sangat sering tunduk kepada Amerika, bukan secara eksklusif terjadi di Mesir atau di negara-negara Arab. Tetapi kelemahan dari gerakan-gerakan itu adalah ketidakmampuan mereka hingga hari ini—dan mungkin ini adalah kasus yang juga terjadi di tempat lain—mereka, kaum kiri dan tengah, untuk menemukan program bersama yang positif dan alternatif.
MAF: Dengan demikian, selain gairah revolusi dan perubahan radikal masyarakat dan politik, pelajaran yang bisa kita tarik dari kasus Mesir adalah organisasi massif yang saat ini sedang dibangun oleh rakyat Mesir. Tetapi, yang membuat hal itu agak menakutkan bagi sebagian kami di Indonesia adalah ‘efek’ khaotiknya. Bagaimana Anda memandang hal itu?

SA: Tidak ada khaos dalam masyarakat Mesir. Ketika pers Barat menyebut sedang terjadi ‘perang sipil,’ itu adalah kebohongan. Tidak ada perang sipil. Karena terdapat 90 persen masyarakat di satu pihak melawan Ikhwanul Muslimun, yang 10 persen di lain pihak. Ikhwanul Muslimun sangat kecil di Mesir, tetapi mereka sangat terorganisir. Mereka adalah 500 ribu orang yang teroganisir, termiliterisasi, didukung oleh milyaran dana negara-negara Teluk, didukung oleh CIA, dipersenjatai oleh Amerika, didukung oleh negara-negara Barat. Jadi mereka terus menebar ancaman; yang mereka organisir adalah terorisme. Ini bukan perang sipil. Mereka akan membom, meledakkan gereja-gereja, dan seterusnya. Hal-hal semacam itu.

Tentu saja setiap negeri memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lain. Sebagai contoh, Mesir sangat berbeda dari Tunisia, berbeda dari Syria, masing-masing negara itu berbeda dari Indonesia. Tetapi terdapat fenomena umum, yaitu bahwa model pembangunan neoliberal yang berasosiasi dengan ketundukkan kepada kebijakan Amerika Serikat telah menggiring seluruhnya kepada petaka sosial, di mana-mana. Dan pertanyaannya adalah bagaimana rakyat merespons petaka sosial dan politik tersebut dengan perlawanan yang sangat kuat dan dalam jumlah besar, dan dalam hal itu Indonesia bukan perkecualian. Tetapi di mana-mana kita menemukan, mungkin dalam bentuk yang berbeda-beda, karakteristik yang sama, yakni perlawanan kuat dan dalam jumlah besar, tetapi pada saat yang sama penyebaran aktor-aktor, kekuatan-kekuatan politik dan sosial, sebuah gerakan yang sangat luas yang menghimpun berbagai kepentingan sosial yang berbeda. Jadi, kelemahan dari seluruh gerakan tersebut adalah kristalisasinya terhadap suatu alternatif bersama dan positif.
MAF: Dalam konteks spesifik hubungan Indonesia dan Mesir, kita mendapatkan tiga hal yang analogis di kedua negeri ini, yakni bahwa pasca-kediktatoran muncul tiga fenomena: neoliberalisasi atau kapitalisme neoliberal, bangkitnya Islamisme dan fundamentalisme agama secara umum, dan kembalinya tentara ke tampuk kekuasaan atau remiliterisasi. Bagaimana menurut Anda?

SA: Anda tahu tentang Indonesia ribuan kali lebih baik daripada saya, jadi saya tidak akan menambahkan apa yang Anda katakan. Tetapi, mungkin kelebihan Mesir dalam kaitannya dengan Indonesia adalah bahwa kami di Mesir sudah selesai urusan dengan Islamisme politik, dalam arti bahwa tata pemerintahan Ikhwanul Muslimun sudah menciptakan kemuakan pada seluruh penduduk Mesir. Dalam demonstrasi 30 juta demonstran, terdapat sebuah papan besar yang bertuliskan ‘Kami adalah orang-orang mukmin yang taat, dan karena itu kami menentang Ikhwanul Muslimun.’ Anda lihat? Saya tidak yakin hal yang sama terjadi di Indonesia. Dan kemudian, mengenai militer di Indonesia, saya tidak tahu bagaimana saya harus menilai. Tetapi mengenai militer Mesir, harus dibedakan antara komandan dan kapten.

MAF: Jadi, dalam hal itu, rakyat Mesir jauh lebih terorganisir dalam perlawanan menentang Islamisme?

SA: Sekarang, ya. Dan itu baru.

MAF: Tetapi, bagaimana mereka dapat memunculkan sentimen kritis yang demikian massif dan kuat terhadap Islamisme, sementara di Indonesia, tidak demikian persis keadaannya?

SA: Perbedaannya adalah bahwa di Mesir, sebelumnya kita memiliki pemerintahan Islamis, yaitu pemerintahan Morsi dan Ikhwanul Muslimun; Anda tidak memiliki hal itu di Indonesia. Dan sebagai akibatnya, di Mesir, kenyataan bahwa mereka berkuasa membuka mata tentang siapa mereka sesungguhnya. Mereka telah menjalankan suatu kebijakan politik neoliberal yang lebih buruk, bahkan lebih buruk daripada Mobarak, dan ketundukkan kepada Amerika dan negara-negara Teluk yang lebih buruk ketimbang Mobarak. Hal itu membuka mata rakyat Mesir. Dan sejak Maret 2013, sebuah gerakan kepemudaan yang sangat kuat—tamarrud, yang berarti ‘pembangkangan’—telah memulai kampanye tanda tangan yang dulu merupakan sarana untuk membentuk diskusi. ‘Lihatlah Ikhwanul Muslimun, mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan!’

MAF: Saya tertarik pada apa yang Anda katakan tadi mengenai organisasi populer dalam perlawanan melawan status quo kapitalis-cum-Islamis, bahwa diperlukan suatu organisasi yang kuat yang berakar pada massa.

SA: Tamarrud berhasil dalam kampanye anti-Ikhwan, karena tamarrud berhasil merebut dukungan dari para aktivis kiri dan tengah, dalam segala lini.

MAF: Tetapi, bagaimana menjaga kontinuitas perlawanan itu, karena di Indonesia juga terdapat berbagai upaya untuk mengorganisasi massa dalam persoalan-persoalan khusus, misalnya dalam soal kesehatan, korupsi, isu-isu publik, tetapi hal itu tampak sebagai sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri.

SA: Itu kelemahannya, dan itu juga yang terjadi di Mesir. Kita tidak memiliki baik teori maupun praktik organisasi, berhadapan dengan tantangan aktual. Itu adalah pekerjaan rumah besar bagi para aktivis, bagi debat-debat, diskusi-diskusi, dan aksi-aksi, untuk menciptakan bentuk-bentuk organisasi yang mampu beradaptasi kepada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.

MAF: Tetapi, apakah Anda memiliki harapan bahwa kerja itu akan terus berjalan?

SA: Ya, saya punya harapan, tetapi ini bukan sekadar karena kita harus berharap. Pada bulan Oktober 2012, saya melewatkan sebulan untuk berdiskusi dengan praktis seluruh aliran kiri dan tengah. Dan saya menyadari bahwa mulai muncul suatu program bersama; saya akan mengirimkan dokumennya kepada Anda.

MAF: Pertanyaan terakhir. Apa peran rakyat Indonesia dalam menciptakan apa yang Anda istilahkan sebagai ‘dunia alternatif,’ karena, khususnya dalam persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Mesir, terdapat suatu catatan sejarah yang istimewa dan mengesankan…
SA: Dan panjang… karena dulu terdapat simpati aktif antara Soekarno dan Nasser, antara komunisme di Timur Tengah, khususnya di Mesir, Syria, Irak, dan Iran, dan Partai Komunis Indonesia. Ketika saya menulis tentang apa yang kita lakukan di tahun 1950-an dalam persiapan langkah-langkah konferensi Bandung, saya kemudian menyadari, seperti diungkapkan kamerad kita, Umar Said, mantan jurnalis Harian Ekonomi yang eksil di Paris dan berkewarganegaraan Prancis, bahwa dahulu berlangsung diskusi-diskusi di Partai Komunis Indonesia mengenai hal itu. 

(Pewawancara : Muhammad Al-Fayyadl, Mahasiswa Filsafat Universitas Paris VIII)  ●

Tidak ada komentar:

Posting Komentar