Peran RI Tengahi Konflik Moro

Peran RI Tengahi Konflik Moro Chusnan Maghribi ;  Alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) SUARA MERDEKA, 24 September 2013

PERTEMPURAN sengit yang kembali meletus antara pasukan Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari dan militer Filipina di Provinsi Zamboanga memaksa pemerintahan Pre­siden Benigno Aquino III meminta bantuan pemerintah Indonesia. Bantuan itu yakni untuk kembali memprakarsai pembicaraan damai tripartit antara pemerintah Filipina, MNLF, dan RI selaku mediator dan fasilitator. Permintaan itu dikemukakan Teresita ’’Ging’’ Deles, penasihat presiden urusan proses perdamaian, di Manila (SM, 19/9/13).

Permintaan tersebut tentu tidak berlebihan. Pasalnya, pertempuran terkini yang mulai pecah pada 10 September itu sudah menelan banyak korban tewas (86 geril­yawan MNLF, 14 tentara pemerintah, dan 4 penduduk sipil). Banyaknya nyawa yang tereng­gut hanya dalam tempo sepekan menandakan betapa sengit pe­rang antara gerilyawan MNLF dan militer Filipina.

Pada pertengahan 1990-an pemerintah RI pernah berkontri­busi penting mengatasi masalah konflik bangsa Moro di Filipina Selatan. Kala itu, tahun 1995 pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menawarkan jasa baik menengahi konflik itu. Ta­waran direspons positif oleh Misuari dan pemerintah Filipina di bawah Presiden Fidel Ramos. Perundingan penjajakan menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan MNLF bisa berdamai dengan pemerintah Filipina.

Maka, perundingan MNLF dengan penguasa di Manila berlanjut dengan ditengahi Indonesia. Klimaksnya, pada 30 Agustus 1996 kedua pihak yang bertikai mencapai perjanjian damai. Dokumen perdamaian tersebut ditandatangani Misuari dan Ramos di Istana Merdeka Jakarta disaksikan Presiden Soeharto. Salah satu poin terpenting dari perjanjian itu adalah MNLF bersedia menghentikan perlawanan militer­nya.

Sebagai imbalan, penguasa di Manila memberi otonomi khusus kepada masyarakat Moro yang mayoritas beragama Islam dan mendiami Kepulauan Mindanao beserta gugusannya di Filipina selatan. Peng­implementasikan dari kesepakatan dama tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan kemudian. Otonomi khusus bagi masyarakat Moro mulai diberlakukan tahun 2000.

Pertanyaannya, mengapa perang antara gerilyawan MNLF pimpinan Misuari dan militer Filipina kembali pecah? Apakah sekarang pemerintah RI juga kembali sukses dalam menengahi konflik tersebut?

Semua Kelompok

Sedari dulu berbagai organisasi perlawanan masyarakat Moro, termasuk MNLF, terhadap pemerintah Filipina, tidak ada yang solid terkait dengan persatuan dan kesatuan mereka. Kelompok MNLF yang berideologi nasionalis-sekuler adalah sempalan dari Moro Liberation Front (MLF) yang didirikan tahun pada 1971. Di luar MNLF, ada Moro Islamic Liberation Front (MILF) pimpinan Salamat Hashim yang juga menyempal dari MLF. Kelompok MILF berideologi Islam, bertujuan mendirikan  sebuah negara Islam di Filipina Selatan.

Lebih ’’payah’’ lagi, MNLF pimpinan Misuari juga pecah. Tahun 1981 berdiri MNLF Reformis pimpinan Dimas Pundato, dan tahun 1993 berdiri kelompok Abu Sayyaf  pimpinan Abdurazak Janjalani. Di luar itu semua masih ada kelompok perlawanan lain, semisal Muslim Independent Movement (MIM) yang didirikan tahun 1968 dan Anshar al-Islam. Seperti halnya MILF dan kelompok Abu Sayyaf, keduanya menginginkan pula pembentukan sebuah negara Islam di Filipina Selatan.

Fakta banyaknya front perlawanan Mo­ro yang masih menginginkan pembentukan sebuah negara Islam di Filipina selatan itu pantas diduga menjadi salah satu faktor penyebab pecahnya kembali perang antara gerilyawan MNLF dan militer Filipina. Faktor penyebab lain adalah ketidakpuasan Misuari atas implementasi otonomi khusus masyarakat Moro selama 12 tahun terakhir ini.

Karena itu, apabila pemerintah RI kembali menjadi penengah dalam perundingan damai untuk mengatasi masalah perlawanan Moro, seyogianya dari front perlawanan Moro yang diikutsertakan dalam perundingan dengan pemerintah Filipina tidak hanya MNLF kubu Misuari. Indonesia harus bisa mengondisikan dan mendorong segenap kelompok perlawanan yang ada untuk mengirimkan perwakilannya dalam negosiasi itu.

Perundingan secara lengkap itu dimak­sud­kan guna menjamin keberlangsungkan keterciptaan perdamaian yang hakiki di Fili­pina selatan, dan semua pihak berharap tercapai perdamaian abadi. Hasil perundingan itu akan berbeda dari perundingan yang ha­nya melibatkan satu kelompok perlawanan.

Memang tidak mudah mengupayakan sebuah perundingan yang bisa melibatkan semua kelompok perlawanan tersebut. Namun, kita berharap pemerintah RI dengan menugaskan negosiator andal semisal mantan wakil presiden Jusuf Kalla bisa mengemban misi itu dengan sukses. ●