Tidak Sekadar Rekening Gendut

Tidak Sekadar Rekening Gendut

Susidarto, PRAKTISI PERBANKAN, PEGIAT INDEPENDEN ANTIKORUPSI

Sumber : SUARA KARYA, 11 Januari 2012

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali melansir temuan menggelegar. Melalui Wakil Ketuanya, Agus Santoso, PPATK, baru-baru ini mengemukakan adanya beberapa orang pegawai negeri sipil (PNS) muda golongan IIIB, ternyata sudah memiliki rekening berbilang miliaran rupiah. Temuan ini setidaknya menambah daftar panjang dari berbagai rentetan temuan rekening gendut (mencurigakan) milik perwira tinggi Polri, rekening gendut anggota DPR serta rekening gendut para birokrat lainnya.

Sebelum rekening gendut PNS muda menjadi bahan pergunjingan, Kementerian Keuangan sebelumnya sudah menemukan dan menutup sebanyak 6.900 rekening liar senilai kurang lebih Rp 7 triliun dari 34 ribu rekening liar yang dicurigai. Rekening ini berkeliaran di seluruh perbankan di Tanah Air, dan melalui PPATK, rekening ini berhasil ditelusuri dan dilaporkan kepada pihak berwajib. Kini, kita menunggu action tindak lanjut dari petinggi negeri ini untuk segera mengusut tuntas dan mencari metoda cerdas untuk memberangus praktik pencucian uang semacam ini.

Jika kita mau berpikir lebih jauh lagi, maka yang gendut dari seorang birokrat muda tidak hanya rekeningnya di bank yang berbilang miliaran rupiah, namun juga gendut kendaraannya (mobil mewah), gendut property-nya (rumah atau real estate mewahnya), gendut perhiasannya (emas batangan dan berlian dalam jumlah melimpah), serta gendut investasinya (beragam dan bermacam bentuk investasinya). Sayangnya, yang selama ini tertangkap adalah rekening gendut atau tambun, karena yang paling rajin melaporkan ke PPATK adalah pihak perbankan, sementara penyedia jasa keuangan (PJK) bank maupun nonbank, masih sangat langka.

Padahal, jika semua PJK melaporkan clien atau pelanggan atau nasabahnya, maka ruang gerak para pencuci uang ini akan semakin sempit. Sebab, rekening di bank sebenarnya merupakan sisa dari proses pencucian uang tersebut. Harta yang dicuci dalam bentuk lain, biasanya cenderung lebih besar. Misalnya, yang dibelikan dalam bentuk rumah dan tanah, berbagai perhiasan berkelas atas, mobil mewah, ataupun berbagai bentuk investasi keuangan maupun barang lainnya. Para pencuci uang ini biasanya mencoba mengaburkan dana-dana ilegal hasil korupsinya dalam bentuk barang yang sulit untuk dilacak dan diendus keberadaannya.

Oleh sebab itu, untuk memberangus praktik pencucian uang semacam itu, tidak bisa sekadar mengandalkan laporan dari PJK semacam perbankan, namun semua pihak yang memberikan jasa dan menjual barang kepada para koruptor harus segera melaporkan diri, seperti lawyer, notaris (pejabat pembuat akta tanah/PPAT), serta penasihat keuangan, yang selama ini mungkin memiliki klien yang memiliki dana tidak wajar karena keluar dari profil nasabahnya. Namun, di sinilah muncul dilema, yakni ketakutan kehilangan nasabah potensialnya. Padahal, menurut UU TPPU, setiap pelapor terlindungi secara hukum.

Oleh sebab itu, penelusuran KPK harus komprehensif, tidak berhenti pada persoalan rekening gendut semata. Sebab, di balik rekening gendut pasti ada simpanan harta ilegal lainnya yang jauh lebih besar. Rekening gendut hanyalah puncak dari sebuah gunung es, di mana di dalamnya sangatlah besar dibandingkan dengan permukaan yang terlihat kasat mata. Artinya, dibalik rekening gendut birokrat muda, tersimpan maha misteri yang demikian besarnya, baik menyangkut harta ilegalnya maupun kejadian yang di baliknya. Artinya, para birokrat muda hanya pion yang dipakai oleh para seniornya yang memiliki harta yang jauh lebih banyak.

Fakta semacam inilah yang perlu diungkapkan lebih jauh lagi, sehingga pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan ini akan semakin utuh. Bahwa rekening gendut adalah indikasi awal, yang perlu diungkapkan lebih jauh karena di dalamnya memang memiliki kompleksitas persoalan yang lebih besar.

Miskinkan Koruptor

Dalam konteks ini, masyarakat harus ikut memahami persoalan bahwa di balik drama kolosal rekening gendut, sejatinya masih ada persoalan yang lebih rumit, yang juga perlu penyelesaian tersendiri. Bahwa korupsi itu berlangsung demikian akutnya, hingga menyentuh sumsum dan tulang.

Belum lagi, berbicara tentang harta benda yang dititipkan pada anak istri, serta saudara lainnya. Ingat, dalam kasus korupsi lainnya, ada seorang anak setingkat Sekolah Dasar (SD) yang memiliki rekening berbilang ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Itu menandakan bahwa uang hasil penjarahan itu sudah diacak sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksinya. Langkah pengkaburan harta benda semacam ini memang sengaja dilakukan untuk menyamarkan uang haram hasil tindak pidana tertentu.

Sudah saatnya semua pihak yang terlibat dalam gerakan antikorupsi nasional mulai bersatu padu secara bersama, memerangi virus korupsi ini. Kalau itu bisa terjadi, maka ruang gerak para mafia pencuci uang, termasuk para koruptor akan kehilangan kesempatan, dan jika ditambah dengan hukuman yang membuat jera, mereka akan kapok melakukannya.

Berbagai bentuk ide cerdas seperti hukuman seumur hidup, memiskinkan koruptor, terus-menerus memakai borgol dari pakaian koruptor, kebun (binatang) koruptor, perlu diapresiasi, dan yang aplikabel bisa mulai diterapkan. Intinya adalah, bagaimana membuat para koruptor jera. ●