Dana Saksi Parpol Hanya Dalih Titi Anggraini   ;   Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

KORAN JAKARTA,  10 Februari 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                      

Dua bulan menjelang Pemilu Legislatif 2014, politik nasional ramai dengan polemik dan kontroversi saksi parpol dibiayai APBN. Dalam Pemilu Legislatif 2014, ada 545.778 tempat pemungutan suara (TPS). Saksi yang ditempatkan parpol peserta pemilu dibayar negara 100.000 rupiah per orang. Setiap parpol hanya bisa mengirim satu saksi yang akan dibayar via Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jadi, diperlukan dana 658 miliar rupiah untuk membiayai saksi 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal di Aceh. Tiap parpol dijatah 54,56 miliar dan 1,08 miliar (Koran Jakarta, 3/2/2014). Selain saksi parpol, Bawaslu sendiri, di TPS, akan memiliki dua Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (Mitra PPL) yang secara resmi mengawasi kinerja tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS. Penghitungan suara harus terbuka, transparan, dan bisa disaksikan para pemilih. Gagasan itu dituding janggal oleh koalisi masyarakat sipil dan berpotensi koruptif. Dana saksi parpol sebelumnya tidak dianggarkan dalam pembahasan APBN 2014, tapi bisa begitu saja disetujui. Inilah yang oleh koalisi sipil sebut sebagai kebijakan politik kartel. Jika parpol sudah sepakat, anggaran tidak ada, tetap diadakan. Tidak ada ketentuan, ya diadakan. Pengaturan keuangan negara dijungkirbalikkan karena aktor pembuat kebijakan ditunggangi kepentingan elite politik. Ada yang mengatakan diperlukan saksi dari setiap parpol di TPS dengan biaya negara untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja Mitra PPL Bawaslu karena tak ada jaminan bahwa Mitra PPL netral dan tidak dipolitisasi peserta pemilu. Kalau begitu, jelas pemilu jadi amburadul. Selanjutnya dibicarakan integritas saksi parpol. Siapa yang bisa menjamin? Apa lantas juga akan dibuat instrumen pengawas? Sungguh siklus akal-akalan khas distrust society yang tak akan pernah selesai. Tetapi, yang paling mendasar dari kebijakan saksi didanai negara ini adalah legitimasi atau keabsahannya dari aspek politik maupun hukum. Pengaturan saksi parpol memang dijamin undang-undang. Pasal 152 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, "Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan saksi peserta pemilu." Ayat (7) pasal yang sama mengatur "Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari partai politik peserta pemilu atau dari calon anggota DPD." Dua ketentuan tersebut menyiratkan saksi akan bekerja sebagai mata, telinga, dan alat perjuangan kepentingan peserta pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu, peserta pemilu ternyata tak hanya dibatasi parpol karena juga ada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di dalamnya. Kalau parpol parlemen dan pemerintah konsisten dengan logika peserta pemilu adalah parpol dan calon anggota DPD, kebijakan saksi dibiayai negara juga harus diberlakukan sama bagi kedua peserta pemilu tersebut. Padahal jumlah anggota DPD di setiap provinsi sangat bervariasi. Di DKI Jakarta, misalnya, ada 35 calon anggota DPD. Di Sulawesi Tenggara bahkan 63 orang. Bayangkan berapa uang APBN yang harus digelontorkan andai setiap calon anggota DPD wajib punya saksi di TPS. Bukankan negara dilarang membuat kebijakan yang diskriminatif? Faktanya, kesepakatan saksi dibayari APBN sama sekali tidak menyinggung saksi dari calon anggota DPD. Isunya dilokalisasi untuk kepentingan parpol semata. Sangat kasat mata, setiap bicara anggaran dan pemilu, bagi parpol, calon anggota DPD bisa jadi hanya aksesori (meski perjuangan mereka paling riil dalam merebut suara pemilih). Ataukah ini menunjukkan bahwa karakter curang itu memang identik pada perilaku dan struktur parpol? Lagi pula, pada pengalaman pemilu sebelumnya, tak semua parpol peserta mampu menghadirkan saksi di TPS. Alasan klasik yang diakui terang-terangan karena tak semua parpol punya jejaring dan keanggotaan sampai ke pelosok. Kalau saksi parpol diadakan dengan dibiayai negara, akan sangat mudah ditebak langkah parpol-parpol. Mereka akan membayar pemilih untuk menjadi agen di TPS dengan dalih sebagai saksi. Sangat serupa dengan praktik politik uang untuk menyuap pemilih. Kerja sama mereka tanpa ikatan ideologi, tanpa keberpihakan pada kepentingan visi misi kepartaian. Apalagi bicara perekrutan dan isu kaderisasi, jauh panggang dari api. Beruntung Mendagri akhirnya memutuskan menarik rekomendasi pembentukan peraturan presiden yang melegalkan saksi parpol didanai negara. Tetapi, kejadian ini mengajarkan kerentanan politik kartel dan kongkalikong penggunaan anggaran negara untuk kepentingan aktor politik ketimbang keperluan publik. Selain itu, Bawaslu sangat lemah dalam memaknai kerja-kerjanya sebagai lembaga yang mestinya fokus pada pengawasan dan penegakan hukum pemilu daripada menjadi kasir dan pelayan untuk membayar saksi-saksi parpol. Mengurusi kerja utamanya saja Bawaslu kedodoran. Apalagi harus menjadi "staf administrasi" yang menangani pembayaran. Wajar saja kalau banyak pihak menengarai Bawaslu sudah berada pada tekanan dan terlalu toleran pada kepentingan parpol. Prestasinya pun tak banyak bisa jadi catatan. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan partai politik antara lain berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan sarana perekrutan politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Dua hal itu kiranya amat berkorelasi dengan definisi parpol sendiri sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warga secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Kebijakan ini sangat jauh dari nilainilai kepentingan masyarakat. Ini kejahatan politik kartel untuk menutupi tabiat curang dengan dalih menjamin pemilu luber dan jurdil. Lugasnya, saksi parpol dibiayai negara cuma tiputipu parpol untuk memanipulasi dan melegalkan politik uang dengan dibiayai negara. Parpol ingin menyogok pemilih dengan dalih membayar saksi terlalu mahal dan membebani. Padahal setiap hari masyarakat disuguhi jor-jorannya iklan politik parpol di televisi tanpa malu meski periode kampanye di media massa elektronik baru dibolehkan 21 hari sebelum pemungutan suara (16 Maret–5 April 2014). Sungguh amat memalukan. Lebih memalukan lagi kalau isu ini terus digulirkan. Pemerintah harus membatalkan Perpres tentang dana saksi ini. ●