Visi Pendidikan Tidak Jelas Benny Susetyo  ;   Budayawan

KORAN SINDO,  15 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Kurikulum nasional yang menentukan nasib anak bangsa didesain dan dikelola dengan sistem tambalsulam. Pemerintah pun dinilai gagal dalam menyiapkan konsep dasar Kurikulum 2013 yang selalu berubah setiap saat semenjak sosialisasi.  Ketidaksiapan konsep dan pelaksanaan mengesankan bahwa pemerintah telah main-main dengan perubahan Kurikulum 2013 yang sangat fundamental bagi proses pencerdasan anak bangsa,” tukas aktivis Koalisi Reformasi Pendidikan (KRP) dari Ikatan Guru Indonesia.  Lebih lanjut, konsep Kurikulum 2013 yang terkesan main-main telah melahirkan kualitas guru yang rendah, dengan pelatihan apa adanya. Kurikulum 2013 mengandaikan guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik untuk melakukan metode saintifik yang ketat dan kreatif.  Masih Mentah  Penerapan Kurikulum 2013 ini pun dinilai masih mentah. Di dalamnya justru masih banyak rencana konseptual dan praktik yang belum jelas, bahkan dapat dinilai akan merugikan para pengajar dan siswa. Tak heran bila legislatif pun memberikan peringatan agar anak didik tidak dijadikan sebagai kelinci percobaan.  Misalnya rencana peleburan sejumlah mata pelajaran di jenjang sekolah dasar, banyak pihak menilai sebagai rencana yang sulit diterima. Hal itu justru akan melahirkan masalah di kemudian hari pada tahap implementasinya, daripada menyelesaikan masalah. Pemerintah dinilai terlalu simplifikatif melakukan peleburan isi pelajaran.  Barangkali secara konsep hal itu mudah dilakukan, namun pada akhirnya justru praktik di lapangan yang menentukan. Integrasi mata pelajaran diprediksikan tidak berlangsung mulus karena menyangkut berbagai komponen dunia pendidikan. Mulai soal guru, kompetensi, sumber daya manusia, sampai kebijakan sekolah. Hal tersebut justru akan melahirkan berbagai persoalan di kemudian hari.  Alih-alih cita-cita untuk mengembangkan pendidikan karakter lebih jauh, justru bila dilakukan tanpa perencanaan yang matang, hal tersebut akan mengulang kisah-kisah pilu masa lalu pendidikan kita. Anak didik bukanlah kelinci percobaan dari kebijakan yang problematis seperti perubahan kurikulum ini. Anak didik kita sudah lelah selalu menjadi kambing hitam dari berbagai proyek pendidikan yang tidak jelas ujung pangkalnya, dari zaman kemerdekaan hingga kini.  Kita belum memiliki kemajuan pendidikan yang berarti selain masalah yang bertebaran di mana-mana. Kita sudah kenyang dengan pengalaman bahwa perubahan kurikulum erat kaitannya dengan politik pendidikan kekuasaan. Ganti penguasa ganti kurikulum. Kurikulum seolah merupakan kebijakan like-dislike yang bisa diterapkan semau gue dan mengabaikan hakikat serta visi pendidikan itu sendiri.  Di sini muncul pertanyaan, bila sebentar lagi kekuasaan berubah, bagaimana nasib penerapan kurikulum ini ke depan? Karena itulah, logis bila legislatif meminta agar perlu ada diskusi kembali yang lebih mendalam. Perlu waktu untuk memahami kebijakan ini dan membacanya dalam bingkai kebijakan dasar pendidikan nasional.  Visi misi pendidikan nasional jangan tercerabut hanya karena keinginan yang dipaksakan demi politik ”kejar target”. Dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan krusial seperti ini, memang sudah sewajarnya pemerintah tak perlu terburuburu untuk merealisasikan penerapannya. Apalagi bila tahun ini sudah dijadikan tahun uji coba.  Pengembangan Karakter?  Tujuan untuk memperdalam muatan pendidikan karakter sebagaimana kerap diungkap pemerintah dalam rencana kebijakan ini memang perlu diapresiasi. Namun mencapainya dengan cara yang kurang memperhatikan berbagai aspek dalam dunia pendidikan, justru akan melahirkan masalah daripada sebagai solusi. Bukankah problem selama ini bukan semata- mata soal kurikulum, justru yang lebih mendasar adalah paradigma pendidikan kita yang kerap mengabaikan faktor ”memanusiakan manusia”.  Persoalan pendidikan yang kita hadapi selama ini berkutat pada kapitalisasi pendidikan, ketimpangan, dan eksploitasi anak didik sekadar menjadi tukang. Pendidikan sesungguhnya merupakan rangkaian metodik untuk menggugah kesadaran nilai memanusiakan manusia, membebaskan dan mengenyahkan jauh-jauh dehumanisasi yang selama ini merasuki dunia pendidikan.  Pendidikan adalah suatu usaha pemanusiaan secara terus-menerus. Namun bila pendidikan dalam bangsa ini hanya menjadi instrumen kekuasaan politik, bagaimana niat mulia pengembangan karakter bisa dicapai? Pendidikan yang terlalu banyak didikte oleh kekuasaan politik hanya akan menghasilkan manusia yang pandai ikut-ikutan sebagaimana robot yang dikendalikan oleh remote control.  Berbagai karut-marut dan sisi gelap dunia pendidikan kita dari masa ke masa seolah-olah kita tidak menyadari arti penting pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak tentu arahnya tergantung ke mana angin bertiup. Bila elite lebih banyak berpikir sempit dan jangka pendek, ketulusan dan perjuangan bagaimana pendidikan bangsa ini maju perlahan akan musnah. Upaya untuk memajukan pendidikan bangsa ini adalah sebuah pekerjaan panjang dan tidak mungkin selesai besok.  Kebiasaan berpikir jangka pendek telah membutakan mata hati kita, mau ke mana sebenarnya pendidikan kita ini. Yang dibutuhkan sebenarnya pertama-tama mengubah paradigma guru sebagai teman dan rekan dalam proses menjadi manusia dewasa dan mampu memberikan alternatif dalam menghadapi masalah. Guru bukan hanya sekadar transfer ilmu semata-mata, melainkan dia memberi nilai-nilai keteladanan, kebersamaan, dan solidaritas.  Guru sebenarnya kunci pendidikan nilai-nilai ditanamkan dalam proses mengajar di kelas. Persoalannya guru tidak lagi memiliki ilmu mendidik. Guru hanya sekadar menjadi pawang atau mentor. Inilah sebenarnya diprioritaskan lebih dahulu. Guru memiliki kualitas sebagai pendidik maka perubahan kurikulum tidak ada persoalan. Pendidikan bangsa ini dicerminkan dari sejauh mana kebijakan pendidikan memberi fasilitas terbaik bagi warganya.  Keberhasilan utama pemerintah dalam hal pendidikan adalah dalam konteks menyosialisasi arti penting pendidikan bagi masyarakat. Kini kita menyaksikan, semiskin apa pun, setiap orang tua berjuang keras bagaimana generasinya mengenyam pendidikan. Mereka tidak mau melihat anaknya menjadi kuli seperti dirinya. Bahkan mereka yang ada di pedalaman pun demikian. Berkilo-kilo jarak sekolah ditempuh setiap hari oleh anakanak kita dengan tujuan agar mereka bisa maju dan memiliki kehidupan lebih baik daripada orang tuanya.  Meski demikian, keberhasilan membangkitkan motivasi pendidikan ini justru bertepuk sebelah tangan. Pemerintah sejauh ini lebih baik dianggap gagal memberi fasilitas dan kemudahan bagi warganya untuk menempuh pendidikan. Hiruk-pikuk yang menyedihkan pada saat awal-awal ajaran baru sekolah dimulai merupakan bukti bahwa negara ini kehilangan kedigdayaan untuk memberikan yang terbaik buat warganya.  Itulah yang dicerminkan dari perilaku elite yang merasa sadar akan arti pendidikan, tapi tidak jarang yang berperilaku melemahkan arti pendidikan. Indonesia membutuhkan visi kebijakan yang tidak gamang. Salah satu jalan yang bisa diharapkan untuk merealisasi hal ini adalah political will yang tulus untuk memajukan pendidikan. ●