Kesempatan Terakhir Presiden  Apung Widadi  ;   Koordinator Bidang Politik Anggaran di Indonesia  Budget  Center

KOMPAS,  13 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

POLEMIK dana saksi Pemilu 2014 untuk partai politik dari APBN 2014 sudah memasuki babak akhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat sangat berkepentingan untuk menentukan sikap, ”melegalisasi” dana haram saksi parpol tersebut dalam peraturan presiden (perpres) atau menolak tegas. Estimasi nilai APBN 2014 untuk biaya saksi parpol mencapai Rp 658.029.300. 000. Menurut rencana, akan dibagikan kepada peserta pemilu, yaitu 12 parpol nasional yang tersebar di 545.647 tempat pemungutan suara (TPS) dengan total jumlah saksi 6.547.764 dan 3 parpol lokal di Aceh yang tersebar di 10.843 TPS dengan jumlah saksi 32.529. Masing-masing saksi akan mendapatkan honorarium Rp 100.000 per hari (Indonesia Budget Center). Alokasi dana itu, menurut rencana, akan diambil dari dana cadangan pemilu dan tambahan dari dana optimalisasi di APBN 2014. Biaya saksi parpol ini satu paket dengan biaya mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang juga diusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 800 miliar. Munculnya alokasi dana untuk saksi partai politik pada Pemilu 2014 tergolong aneh dan terkesan dipaksakan. Sebab, ia tidak masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBN 2014. Rencana itu bermula dari usulan partai politik di Komisi II DPR kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Skenarionya, karena parpol dilarang menerima dari APBN selain subsidi rutin berdasarkan perolehan suara di pemilu, dilakukan penyelundupan anggaran melalui Bawaslu (Reza Syawawi, Kompas, 31/1/2014). Penyelundupan tersebut dilakukan karena pembahasan sebelumnya tidak masuk RKAKL, tetapi menyerobot dana cadangan pemilu dan dana optimalisasi. Tidak wajar Masalahnya kemudian payung hukum untuk hal ini tidak ada yang legal. Oleh karena itu, dasar hukumnya akhirnya akan direkayasa dan dibuat setelah pemerintah dan DPR menyetujui alokasi dana saksi parpol. Dalam sudut pandang perencanaan dan pengelolaan anggaran, hal ini sangat tidak wajar karena payung hukum dibuat setelah anggaran disetujui. Dalam tahap ini sebenarnya sudah masuk kategori melanggar hukum, salah satu unsur korupsi dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Beberapa UU yang dilanggar adalah UU Partai Politik (Pasal 34) dan  melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara (Pasal 3). Unsur lain korupsi dalam UU Tipikor, yaitu perihal merugikan keuangan negara. Dalam hal pengelolaan dana saksi, pintu dan peluang sangat terbuka lebar. Sebab, menurut KPK (4/2/2014), penanggung jawab penggunaan dana saksi belum jelas. Bawaslu juga belum mempunyai juknis pengelolaan anggaran, mekanisme transparansi, dan akuntabilitasnya juga belum jelas. Selain itu, rekrutmen saksi parpol juga disinyalir akan bermasalah sehingga alokasi dana tersebut tak akan sesuai sasaran. Bahkan, rawan jadi bancakan untuk ”subsidi” dana kampanye oleh partai. Sebagai cerminan, berdasarkan riset Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2012, dalam pengelolaan subsidi anggaran tahunan dari APBN, sesuai amanat UU Partai Politik, penyerapan dan penggunaan anggaran senilai Rp 9 miliar per tahun untuk 9 DPP partai politik masih tidak transparan penggunaannya. Apalagi mengelola dana ratusan miliar dalam waktu yang sangat sempit, tentu akuntabilitasnya akan menjadi pertanyaan. Lebih jauh, proses mencairkan anggaran dana saksi parpol hingga saat ini terus bergulir. Walaupun sempat terdengar kabar dari Kementerian Dalam Negeri bahwa isu dana saksi parpol sempat dicoret dalam draf perpres, tetapi Menkumham dan Menko Polhukam yang berlatar belakang Partai Demokrat masih menyatakan dana saksi parpol penting dan diperlukan. Lebih lanjut, proses penyusunan perpres ini sebenarnya sudah masuk kewenangan Presiden untuk menyatakan sikapnya. Lepas dari administrasi yang sedang disusun oleh Mendagri dan Menkumham, sikap Presiden sangat berdampak untuk mengakhiri polemik dana saksi parpol, baik itu Presiden menyetujui atau menolak. Namun, jika melihat kondisi politik saat ini, saya menduga Presiden akan menyetujui perpres perihal dana saksi parpol ini. Beberapa alasan kuat tentunya mendasari hipotesis saya. Pertama,  sikap Presiden tak lepas dari kondisi konflik kepentingan antara pemimpin negara dan ketua umum partai politik. Apalagi saat ini kondisi keuangan Partai Demokrat sedang sulit sehingga analisis realistis untuk fokus dalam Pemilu 2014 akan jadi pertimbangan karena mencari dana saksi sebenarnya cukup sulit. Penyumbang pengusaha biasanya lebih berminat menyumbang dalam bentuk dana atau barang dan jasa kampanye daripada untuk membayar saksi. Kedua, dengan meneken perpres, Presiden menghidupkan kembali kartel politik dan membayar utang kepada koalisi yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di Sekretariat Gabungan (Setgab). Harus diakui, pengaruh SBY dalam menghimpun koalisi saat ini rapuh dan dana saksi untuk bancakan semua parpol bisa jadi stimulus mengembalikan keberadaan dan pengaruh pemimpin koalisi. Balasannya, tentu semua partai koalisi akan sangat gembira dan mengamini serta menjaga citra pemerintah menjelang periode pemerintahan kabinet berakhir. Melegalkan korupsi Namun, di sisi lain, pilihan Presiden jika menyetujui alokasi dana saksi parpol dalam perpres berarti sama saja dengan melegalkan korupsi. Sebab, sama saja dengan menyetujui anggaran yang sebelumnya tak bertuan kemudian disahkan lewat perpres. Jika ini dilakukan, rekomendasi KPK dan masyarakat sebelumnya untuk mencoret dana siluman tersebut diabaikan Presiden. Lebih jauh lagi, opsi untuk menyetujui dana saksi untuk parpol bisa dipandang sebagai tindakan inkonsisten Presiden dan mengingkari janji. Sebab, sebelumnya Presiden sudah tiga kali mengeluarkan instruksi mengenai penyelamatan dan penghematan APBN. Bahkan, melalui Sekretaris Kabinet, Presiden mewanti-wanti setiap kementerian/lembaga agar mencegah praktik kongkalikong APBN 2013-2014. Akhirnya, semua keputusan politik anggaran senilai hampir Rp 700 miliar itu ada di tangan Presiden dan kabinetnya. Menyetujui atau menolak itu hak prerogatif Presiden. Presiden lebih tahu dan memahami kondisi bangsa terkini, di mana ini mungkin kesempatan terakhir memenangkan hati rakyat dengan mencegah skandal besar korupsi. Apalagi suasana batin politik saat ini sudah dalam rasa perpisahan selama satu dekade kepemimpinannya. Rakyat sepertinya tak perlu merengek, menuntut, atau bahkan mengajari. Silakan Tuan Presiden yang menentukan. ●