Reformasi
Fiskal dan Transparansi
Sri Mulyani Indrawati ; Menteri Keuangan Republik Indonesia
|
TEMPO.CO,
12 Februari
2018
Pada
World Government Summit 2018 di Dubai, kemarin, saya dianugerahi penghargaan
Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award). Ini sebuah
predikat global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di
dunia setiap tahun oleh penyelenggara acara tersebut. Proses seleksi dan
penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young.
Saat
seremoni penerimaan, saya menggarisbawahi bahwa penghargaan tersebut
merupakan testamen kerja kolektif dari banyak pihak, termasuk lebih dari 78
ribu jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras mengelola keuangan
negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan
rakyat yang merata dan berkeadilan. Penghargaan ini didedikasikan kepada 257
juta rakyat Indonesia yang mempunyai aspirasi untuk menjadi bangsa yang
hebat. Bangsa yang kompetitif, makmur, dan turut menjaga perdamaian dunia.
Indonesia
saat ini merupakan ekonomi terbesar ke-15 di dunia dan akan menjadi kelima
terbesar pada 2030. Kerja keras berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir
sudah mulai membuahkan hasil. Dalam laporan "Ease of Doing
Business" Bank Dunia, Indonesia masuk di antara 10 negara terbaik dalam
upaya reformasi. Peringkat Indonesia saat ini sudah lebih unggul daripada
umumnya negara-negara BRICS- lima negara berkembang dengan pertumbuhan pesan,
yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Fundamental ekonomi
negara cukup kuat dan, menurut Gallup Poll, kepercayaan publik terhadap
pemerintah cukup tinggi.
Presiden
Joko Widodo menekankan bahwa jajaran pemerintah harus selalu melayani rakyat
melalui tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan mumpuni. Ini
merupakan sinyal komitmen politik yang kuat dari pemimpin tertinggi di
republik ini untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kementerian
Keuangan juga turut berikhtiar ke arah itu. Berbagai langkah konkret telah
diambil untuk membangun proses penganggaran yang terbuka, partisipatif, dan
inovatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterbukaan ini
akan mempercepat upaya mencapai tujuan dan prioritas nasional serta mendukung
pembangunan yang lebih inklusif.
Tujuan
dari semua itu adalah agar masyarakat sipil turut memainkan peran yang lebih
aktif dalam menentukan berbagai prioritas bangsa. Pendekatan kolaboratif
seperti ini bisa menjadi solusi untuk memperkuat formulasi dan implementasi
kebijakan publik. Selain itu, melalui proses pemerintahan yang terbuka, akan
muncul berbagai inovasi dalam kebijakan publik yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Indonesia
juga telah menjadi bagian dari Global Initiative for Fiscal Transparency
sejak 2016. Berdasarkan survei keterbukaan anggaran, peringkat Indonesia
termasuk tiga besar terbaik setelah Korea Selatan dan Filipina. Beberapa
target pencapaian penting, seperti keterbukaan informasi dan akses terhadap
data anggaran, telah menjadi bagian dari Rencana Kerja Nasional.
Indonesia
juga telah melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki sistem
penganggarannya. Upaya ini mencapai puncaknya dengan diberlakukannya paket
Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, serta
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan
disahkannya dasar hukum ini, keuangan negara akan dikelola dengan lebih
teratur, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Untuk
mencapai tujuan ini, telah dibangun Portal Data dan Peta Data APBN.
Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari semua informasi
mengenai APBN. Masyarakat juga dapat membuat analisis dan memberikan masukan
kepada pemerintah. Ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas
kebijakan anggaran agar semaksimal mungkin mencerminkan kepentingan rakyat.
Aspek
lain adalah pemberdayaan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah.
Masyarakat dapat memantau bagaimana uang pajak dibelanjakan. Dalam jangka
panjang, praktik korupsi dapat semakin diminimalkan dan rakyat akan semakin
sejahtera. Kementerian Keuangan juga terus meningkatkan berbagai cara dan
memperluas jalur komunikasi untuk dapat memberikan dan mempresentasikan
informasi serta memberikan edukasi keuangan negara, khususnya APBN, kepada
masyarakat.
Bagi
generasi milenial, jalur informasi dan komunikasi dibuat semakin beragam,
termasuk menggunakan media sosial. Ini untuk memberikan pemahaman bahwa APBN
adalah uang rakyat yang harus dipahami, dikritik, dan diawasi untuk
sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Di masa depan, kita harapkan
Indonesia dapat menjadi pelopor transparansi anggaran di wilayah
Asia-Pasifik.
World
Government Summit merupakan ide yang cemerlang. Forum ini menjadi ajang bagi
perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi
serta memikirkan cara untuk memperbaiki hidup dan kehidupan 7 miliar manusia
di seluruh dunia. Saat manusia-manusia terbaik bertemu, kita semua dapat
bercita-cita setinggi langit. Semua berikhtiar untuk kemanusiaan. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar