Bung Ahok Memimpinlah dengan Adil! Airlangga Pribadi Kusman  ;   Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga;  Associate Director Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC)

                                                  KORAN SINDO, 11 Januari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam artikel ini, saya berusaha untuk melihat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama secara adil dan berimbang. Dalam konteks keberanian Anda memperjuangkan nilai-nilai pluralisme dan keragaman, serta kegigihan Anda untuk menegakkan transparansi birokrasi melawan upaya kepungan politik penjarahan dari elite-elite politik Jakarta, hanya satu kata yang ingin saya ucapkan, yakni: Salut! Harus diakui membutuhkan nyali kepemimpinan gigih bagi seorang dengan latar belakang sosial keturunan Tionghoa seperti Anda, di tengah sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menghormati kesetaraan prinsip warga negara untuk melakukan tindakan berani. Kepada preman-preman berjubah yang menggunakan atribut formal agama dan etnis, elite politik dengan patronase politik yang berakar kuat, anda berani bertindak untuk melawan korupsi, menolak fanatisme kelompok dan tidak membiarkan kelompok yang mendaku mayoritas untuk bertindak di atas hukum, itu adalah sebuah teladan politik yang patut untuk diapresiasi setinggitingginya. Namun demikian, surat yang saya tujukan kepada anda ini bukanlah sebuah surat yang berisi kata-kata manis dan puji-puji. Sebagai akademisi, saya memiliki tanggung jawab yang selama ini agak dilupakan oleh kaum intelektual Indonesia, yakni berbicara benar pada penguasa, dan menunjukkan apa yang salah dan harus diluruskan dari tindak laku pemimpin, termasuk Anda. Yang patut untuk dikemukakan kepada Anda sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah seperti Anda dan kepala-kepala daerah maupun kepala negara adalah, Anda menjadi pemimpin di negara dengan tatanan politik demokrasi! Demokrasi Kota Di dalam tatanan politik demokrasi, pemimpin bukan saja dipilih oleh rakyat (seperti yang Anda alami pada saat menjadi wakil gubernur dari Pak Jokowi dalam Pilkada 2013 lalu), namun juga memiliki tanggung jawab untuk mendengar dan berunding dengan rakyat, melibatkan mereka dalam kebijakan yang anda buat yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan dari rakyat yang Anda pimpin. Sebagai pemimpin Kota Jakarta, Anda tidak bisa memimpin hanya dengan mendengarkan apa yang menurut pikiran baik dan rasional, tapi juga seharusnya mendengar apa yang juga dipikirkan dan dirasakan oleh warga miskin Kota Jakarta di Kampung Pulo dan daerah-daerah miskin lainnya yang terancam oleh praktik penggusuran paksa. Karena seperti pernah diutarakan oleh pendiri Republik Ir Soekarno dalam torehan tinta emasnya bahwa Tuhan bersemayam di gubuknya orang-orang miskin. Mengapa prinsip demokrasi dan hak-hak setiap warga untuk didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini penting saya kemukakan kepada Anda? Hal ini saya kemukakan karena beberapa sebab. Sebab pertama, catatan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun periode Januari-Agustus 2015 terjadi peningkatan jumlah pelanggaran HAM sampai tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2013-2014 yakni 6695 dan 6989 orang. Peningkatan jumlah pelanggaran HAM ini mayoritas didominasi oleh penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang menelan korban sebanyak 3433 kepala keluarga dan 433 unit usaha (NBC Indonesia 16/12/2015). Atas laporan pelanggaran HAM seperti itu, Anda bisa berdalih bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan pembangunan dan mencegah banjir. Namun demikian bukankah argumentasi seperti itu adalah manifestasi dari pemikiran dan sikap politik yang menyalahkan orang miskin sebagai penyebab kesemrawutan dan persoalan di kota metropolitan seperti Jakarta. Mengapa kita tidak belajar berpikir lebih mendalam lagi bahwa penyebab persoalan-persoalan yang menyejarah di kota besar seperti ancaman banjir karena persekongkolan pengusaha dan penguasa untuk mencari rente karena digunakannya daerah resapan dan lahan hijau untuk pembangunan gedung-gedung untuk kepentingan bisnis dan pusat-pusat perbelanjaan yang bertebaran hampir setiap beberapa kilometer? Kalau betul bahwa hal yang kedua menjadi penyebabnya, maka saya haqul yaqin bahwa dengan popularitas Anda yang kuat, maka kepemimpinan Anda bisa menegakkan law enforcement kepada mereka dan memutus rantai kenaifan kebijakan yang selalu melihat orang miskin sebagai kambing hitam segala persoalan kota. Di sinilah saya ingin melihat bahwa persepsi saya keliru bahwa anda sebenarnya tidak lebih dari macan bagi si miskin namun ternyata menjadi anjing manis chihuahua bagi mereka yang bermodal dan berkuasa di negeri ini. Penyebab kedua ihwal kebijakan reklamasi teluk Jakarta dan tanggul raksasa (Giant Sea Wall). Ketika anda melakukan tindakan melalui SK Gubernur dalam kebijakan di atas, yang terekam oleh warga Jakarta adalah anda tidak terlebih dahulu mendengarkan dan bermusyawarah dengan hampir 17.000 kepala keluarga para nelayan yang menggantungkan hajat hidup dari hasil penangkapan ikan di sana (Riza Damanik 11 November 2015). Sebagai pemimpin tidak hanya orang-orang yang makmur di Jakarta namun juga bagi mereka yang miskin, apakah anda sebagai pemimpin tidak berpikir bahwa kebijakan yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ini berimbas pada pengurangan keuntungan signifikan bagi para nelayan miskin di daerah kepemimpinan anda di Jakarta. Lagi-lagi Bung Ahok semestinya anda memimpin dengan rasa keadilan. Bahwa kemajuan Kota Jakarta bukan hanya diukur dari gemerlap dan blink-blink kemewahan hidup Kota Jakarta, tapi juga harus diukur dari tersenyumnya mereka yang selama ini menjadi korban pembangunan, bukan hanya karena menjadikan mereka lebih sejahtera namun juga karena Anda sebagai pemimpin melibatkan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan yang Anda buat. Pendeknya surat ini saya buat bukan untuk memojokkan Anda, namun untuk membuat tata kelola pemerintahan maupun dinamika politik kesejahteraan di Kota Jakarta menjadi lebih baik dan naik kelas demi memenuhi suara-suara dari mereka yang memang penting untuk diperjuangkan. Akhir kata, karena saya tahu bahwa anda senang mendiskusikan dan banyak paham tentang sejarah Islam, maka dalam surat ini saya akan kutipkan pidato pelantikan pemimpin Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib kwh saat beliau dilantik menjadi khalifah keempat, ”Saya bersumpah bahwa saya menerima amanah kepemimpinan ini karena saya telah berjanji kepada Tuhan untuk tidak akan membiarkan kesewenang-wenangan dan diam atas penderitaan orang-orang yang dizalimi”. Sekian, Merdeka! ●