Kolonialisasi Maritim Ancam Kesejahteraan Rene L Pattiradjawane ;  Wartawan Senior Kompas

                                                      KOMPAS, 27 Januari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kolonialisasi maritim di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) harus dipahami sebagai warisan strategi dominasi sejak kejayaan kekuatan laut era Dinasti Ming (1368-1644). Strategi ini diwarnai ekspedisi kapal perang pimpinan Laksamana Zheng He (1371-1435) yang berlayar di kawasan LTS sampai ke Benua Afrika antara tahun 1405 dan 1433. Sejak awal, strategi dominasi RRT mengikuti ambisi para kaisar Dinasti Ming yang memiliki visi untuk menjadikan kekaisaran Tiongkok kaya dan kuat harus menguasai lautan (termasuk LTS). Dalam pandangan ini, mereka menyadari walaupun kekayaan itu datang dari lautan, ancaman bagi daratan Tiongkok juga akan berasal dari lautan. Kolom ini perlu menegaskan kembali kolonialisasi maritim (yang mulai menjadi bagian dari pandangan negara yang memiliki klaim di LTS) merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara ketika dominasi negara besar, seperti Tiongkok, mulai menjabarkan secara bersamaan provokasi politik dan militer atas nama hak sejarah mempertahankan kedaulatan wilayah. Beijing memiliki reservasi atas pandangan kolonialisasi maritim ini (Kompas, 12/1), dan kita perlu berbagi pandangan tentang perkembangan LTS yang memang sudah sangat mengkhawatirkan menuju ke sebuah era diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy). Ada beberapa faktor menjelaskan kolonialisasi maritim ini. Pertama, menjamin kepentingan nasional RRT, pembangunan ”pulau palsu” di beberapa batu karang dan beting wilayah Kepulauan Spratly. Ini menunjukkan keinginan dominasi regional sekaligus membangun kejayaan ”Pax Sinica” setara ”Pax Ming” pada masa Dinasti Ming. Upaya ini menjadi bagian penting ”kebangkitan Tiongkok” membentuk apa yang digagas Presiden Xi Jinping sebagai Zhongguo Meng (Mimpi Tiongkok). Kedua, kolonialisasi maritim dilakukan mengikuti pola dan cara kolonialisasi yang dilakukan negara-negara Eropa pada abad ke-16. Hal ini tanpa melakukan dominasi regional dan mengarahkan kepentingannya atas penguasaan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara ataupun alur laut komunikasi, khususnya jalur perkapalan. Ini yang menjelaskan pendaratan beberapa pesawat terbang sipil di ”pulau palsu” sebagai bentuk kendali ruang politik dan ekonomi mempertahankan kehidupan ekonomi, menguasai titik sentra jaringan perkapalan. Ketiga, kolonialisasi maritim menjadi sesuai mengikuti ”satu sabuk satu jalan” (OBOR). Saat gagasan investasi pembangunan infrastruktur di banyak negara Asia, condong membangun jaringan kereta api cepat melibatkan perusahaan negara China Railway Investment Corporation (CRIC) sebagai daya tarik kerja sama. Ini menjelaskan, misalnya, salah satu anak perusahaan induk CRIC membeli saham 14 persen Vallianz Holdings Limited, perusahaan Singapura yang bergerak di bidang offshore supporting vessels (OSV) yang juga memiliki perusahaan galangan kapal di Pulau Batam. Dikhawatirkan, kolonialisasi maritim dengan cara menggunakan kapal-kapal penjaga pantai (coast guard) dipersenjatai beroperasi di LTS atas nama menegakkan kedaulatan menabrak kapal-kapal nelayan di wilayah LTS (juga diikuti oleh Taiwan) menjadi lepas kendali. Insiden ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang mengarah pada insiden yang tidak perlu, menuju ke konflik terbuka antarnegara di pesisir LTS. Dalam konteks kolonialisasi maritim, diperlukan kajian ulang komprehensif semua negara berkepentingan di LTS, termasuk RRT, tanpa menafikan hak kedaulatan, seperti diatur oleh Hukum Laut PBB (UNCLOS) Pasal 298 tentang tata cara penyelesaian konflik, seperti hak sejarah. Tindakan unilateral dalam bentuk apa pun di LTS oleh negara besar akan selamanya membangun kecurigaan yang tidak kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan. ●