Geopolitik Menyikapi Travel Warning AS   Ribut Lupiyanto  ;   Deputi direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration), Pegiat di Forum Kolumnis Muda Jogja

JAWA POS,  07 Januari 2015

                                                                                                                       

KEDUTAAN Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) telah memberikan peringatan keamanan (travel warning) bagi warganya di Surabaya. Pernyataan itu dilansir di situs resmi kedubes Sabtu lalu (3/1). Alasan travel warning tidak dijelaskan secara terperinci. AS hanya menyebutkan, ada potensi ancaman terhadap hotel-hotel dan bank-bank AS di Surabaya. AS selanjutnya merekomendasikan peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian saat mengunjungi fasilitas yang berafiliasi dengan AS. Kedubes AS menyarankan semua warganya yang berada di Surabaya maupun luar Surabaya untuk mendaftarkan nomor ponsel ke 99388 sehingga bisa mendapatkan peringatan dini jika terjadi ancaman keamanan. Apresiasi layak diberikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang merespons dingin travel waning itu. JK merasa Indonesia aman. Insiden yang terjadi hanyalah kecelakaan pesawat AirAsia. Pemerintah dan pihak keamanan penting menyikapi travel warning itu dengan tetap memprioritaskan harkat dan martabat bangsa. Salah satu pendekatan penyikapan melalui optimalisasi geopolitik atau geostrategi. Geopolitik dan Geostrategi Indonesia dalam kancah internasional memiliki daya tawar geopolitik yang kuat. Hal itu tidak lepas dari potensi besar sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Atas dasar itu, pemimpin wajib menampilkan diplomasi internasional yang memiliki posisi tawar kuat dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu penentu kebijakan internasional. Pemimpin juga wajib melindungi rakyatnya dari efek ekspansi asing. Friedrich Ratzel (1844–1904) sebagai salah satu tokoh pencetus teori geopolitik memaparkan bahwa negara harus mengambil dan menguasai satuan-satuan politik yang bernilai strategis serta ekonomis demi membuktikan keunggulannya. Hanya negara unggul yang bisa bertahan hidup dan menjamin kelangsungan hidupnya.   Bangsa Indonesia telah menegaskan manifestasi geopolitiknya melalui wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan serta cita-cita nasionalnya (Kaelan, 2003). Pemimpin bertanggung jawab penuh atas terealisasikannya wawasan Nusantara yang mengarah kepada kuatnya eksistensi bangsa dan kesejahteraan rakyat. Geopolitik Indonesia diaplikasikan dalam bentuk geostrategi melalui konsep ketahanan nasional (Kaelan, 2010). Suradinata (2005) mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Rekomendasi Penyikapan Indonesia mesti menunjukkan sikap terhormat atas travel warning AS itu. Kesan lemah dan ketergantungan hendaklah dibuang jauh. Banyak alternatif langkah yang bisa dilakukan dalam menyikapi dengan berbasis penguatan geopolitik dan aplikasi geostrategi. Pertama, komunikasi dan diplomasi mesti dilakukan segera dengan pihak Kedutaan Besar AS. Polri penting proaktif mengonfirmasikan alasan terperinci penyebab keluarnya travel warning. Informasi mereka dibutuhkan demi antisipasi. Sekali lagi, hal itu tidak berarti mudah percaya dengan intelijen asing. Jika merasa tidak ada alasan kuat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang sama dengan travel warning WNI ke AS. Kedua, pemerintah penting mengambil langkah komplementer terkait dengan dampak ekonomi travel warning. Sektor yang paling merasakan efek travel warning adalah pariwisata dan bisnis. Sektor itu mesti mencari alternatif dengan melirik negara lain. Forum dan event internasional penting dioptimalkan, misalnya dengan menarik wisatawan serta mitra bisnis dari negara ASEAN, Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, dan lainnya. Hal tersebut merupakan bagian dari geostrategi penyikapan. Ketiga, untuk jangka panjang, peta jalan geopolitik dan geostrategi Indonesia penting disusun segera. Hal itu dilakukan untuk menghadapi derasnya arus globalisasi mendatang. Langkah konkret penting dijabarkan terkait dengan pemberlakuan pasar bebas ASEAN (MEA) 2015, keterbukaan tenaga kerja asing, globalisasi, dan lainnya. Semua itu sekaligus menjadi pembuktian janji Jokowi-JK sejak kampanye. Jokowi-JK selama kampanye menyodorkan janji dalam visi berdaulat dan mandiri. Jabaran misinya, antara lain, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif, dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keempat, pemerintah mesti menunjukkan sikap tegas dalam diplomasi internasional. Ketegasan itu menyangkut kedaulatan negara, perbatasan, dan penguasaan sumber daya alam. Selama pemerintahan SBY, kebijakan luar negeri disandarkan pada prinsip one thousand friend zero enemy. Tafsir prinsip tersebut terbukti tidak bisa menjaga kedaulatan Indonesia (Juwana, 2014). Jokowi penting dengan percaya diri menampilkan tafsir baru yang dapat disebut sebagai ”doktrin Jokowi”. Tafsir tersebut adalah all nations are friends until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest is jeopardized atau semua negara adalah sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan. Semua negara mesti tahu prinsip Indonesia tentang politik luar negeri bebas aktif dengan tafsir tersebut. Travel warning merupakan hak setiap negara dan hal itu menjadi fenomena yang biasa. Indonesia mesti menunjukkan sikap dengan kepala tegak. Upaya geopolitik dan geostrategi tersebut diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengantisipasi efek travel warning AS. ●