Tujuh Samurai   Versus   Satu Calon Petahana Indra J Piliang  ;  Sang Gerilya Institute

KORAN TEMPO, 13 November 2014

                                                

                                                                                                                       

Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Januari 2015, delapan kandidat ketua umum muncul ke permukaan. Kedelapan kandidat ini bisa berkurang atau bertambah. Hanya, mengingat waktu yang kian sempit, tampaknya jumlah itu justru akan berkurang. Apalagi, kedelapan kandidat sudah mulai bergerilya ke daerah-daerah guna mencari dukungan. Semakin banyak waktu yang disediakan kandidat untuk menemui pimpinan partai di daerah-daerah, kian terbangun komitmen yang kuat guna memenangi pertarungan. Berdasarkan perkembangan di lapangan, terlihat upaya sistematis untuk mengusung kembali Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum. Upaya ini tentu sah-sah saja dan tidak melanggar aturan organisasi. Yang dikeluhkan, adanya situasi yang kurang baik berupa pembatasan pergerakan kandidat-kandidat diluar calon inkumben (petahana). Meski belum tentu merupakan bagian dari gerakan politik Slipi, sejumlah nama yang dekat dengan atau merupakan bagian dari tim sukses calon-calon di luar inkumben mengalami perlakuan yang tidak simpatik. Beberapa dari mereka dipecat dari kedudukannya sebagai pengurus partai dengan alasan revitalisasi atau pelanggaran aturan organisasi. Aksi lainnya adalah pengumpulan tanda tangan dukungan bagi calon inkumben yang dilakukan kandidat dengan cara menemui pimpinan partai di daerah-daerah. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan pengalaman dalam munas sebelumnya, sama sekali tidak ada syarat berupa dukungan daerah-daerah untuk maju sebagai kandidat. Namun, karena Munas merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam tubuh partai, bisa saja aturan dalam Anggaran Dasar itu diubah peserta Munas. Karena itu, setiap kandidat idealnya diberi surat dukungan yang sama oleh pemilik suara sehingga tidak memunculkan sikap diskriminatif. Delapan kandidat tersebut bisa dikerucutkan menjadi dua blok besar, yakni blok status quo dan blok anti-status quo. Blok status quo hanya terdiri atas satu nama, yakni Aburizal Bakrie sebagai calon inkumben. Blok anti-status quo berada di tangan tujuh kandidat lainnya yang dikenal sebagai Tujuh Samurai. Blok-blok ini tentu saja bagian dari dinamika politik yang terjadi. Kalau melihat secara obyektif, kepemimpinan ARB memang berhasil mempertahankan soliditas Partai Golkar. Hampir tidak ada gejolak yang berarti. Perbedaan pendapat baru mencuat dalam pilpres 2014. Dari sini, terlepas dari kegagalannya menjadi capres atau cawapres, ARB terlihat memainkan peran elegan dalam Koalisi Merah Putih (KMP). ARB kurang berhasil menjaga rivalitas antar-faksi di dalam tubuh Golkar, termasuk menyikapi persaingan antara tiga ormas pendiri Partai Golkar. Namun ARB justru mampu menempatkan diri sebagai sosok yang mempertemukan pelbagai kepentingan dalam tubuh KMP. Masalahnya, KMP bukanlah Partai Golkar. Model koalisi atau aliansi dalam politik Indonesia bersifat jangka pendek. Menjelang pemilu dan pilpres yang diadakan serentak pada 2019, KMP dipastikan kembali ke habitat aslinya, yakni menonjolkan partai masing-masing. Kecuali memang terdapat upaya serius untuk mengubah sejumlah hal penting dalam paket undang-undang dalam bidang politik, misalnya membolehkan keikutsertaan dalam pemilu legislatif berdasarkan koalisi kepartaian, pemilu legislatif dengan sistem distrik, penggunaan nomor urut, pengembalian hak recall, atau aliansi dan koalisi permanen yang digalang untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres sejak jauh-jauh hari. KMP bisa saja melakukan terobosan-terobosan baru lewat penguasaan di parlemen, sebagaimana yang terjadi dalam sejumlah sidang paripurna DPR dan MPR sebelumnya. Penyusunan APBN 2015, misalnya, merupakan salah satu bentuknya. Di sinilah Golkar memiliki peran besar. Apabila terjadi penggantian kepemimpinan, arah KMP bisa berubah. Bahkan, Golkar bisa ditarik keluar dari KMP. Namun bukan hal mudah untuk melakukan itu. Golkar perlu berhitung dengan keras, keuntungan apa yang mereka dapatkan setelah keluar dari KMP? Apalagi, watak pemerintah Jokowi benar-benar tak memberi kesempatan kepada pimpinan partai untuk memasuki kabinet. Mereka wajib meninggalkan status sebagai pemimpin partai dan hanya menjadi anggota biasa. Kemampuan kandidat selain ARB untuk menawarkan pemikiran dan terobosan alternatif masih ditunggu. Romantisme pilpres 2014 perlu ditinggalkan. Keberadaan Golkar sudah jelas di luar pemerintah. Bukan mustahil Golkar kembali dikeroyok opini publik apabila memutuskan bergabung dengan pemerintah di tengah jalan, baik oleh pihak KMP, Koalisi Indonesia Hebat, maupun masyarakat sipil. Perseteruan tradisional Partai Golkar versus PDIP menjadi ingatan kolektif apabila kerja sama politik dilakukan di tengah jalan. Contohnya, kritik politikus PDIP kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bisa jadi nanti menyerempet ke masalah kehadiran Golkar dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Selama belum ada gagasan yang lebih genuine, Tujuh Samurai bakal kesulitan menghadapi ketangguhan ARB sebagai calon inkumben. ●