Trio Macan dan Kebebasan Berpendapat Manunggal K Wardaya  ;  Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, PhD researcher pada Radboud Universiteit Nijmegen Belanda

SUARA MERDEKA, 10 November 2014

                                                

                                                                                                                       

“Esensi tindakan berupa public blaming yang diikuti dengan pemerasan sebenarnya modus klasik” TIGA orang yang diduga administrator akun Twitter @Triomacan2000 baru-baru ini ditangkap polisi. Ketiganya, Raden Nuh, Edy Syahputra, dan Harry Koeshardjono diduga memeras petinggi PT Telkom. Di kalangan tweople (sebutan untuk pengguna Twitter), akun itu dikenal lewat aneka cuitannya terkait dengan isu-isu aktual politik. Bahkan tak segan-segan mengangkat isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penangkapan tiga orang itu yang terjadi tak lama setelah penangkapan Muhammad Arsyad, tukang satai yang mengungggah gambar porno hasil editan yang menista figur Joko Widodo, menjadi hal yang menarik perhatian publik. Sejauh manakah hukum mampu menjangkau persoalan in? Tak dapat dimungkiri kehadiran internet, termasuk media sosial, dalam kehidupan manusia menjadikan orang makin kerap dan bisa dengan cepat  saling terhubung. Manusia modern tak lagi sekadar berinteraksi melalui jalur konvensional yang memiliki keterbatasan tapi juga lewat media sosial yang relatif mudah, cepat, dan murah. Dari persoalan antarpribadi hingga persoalan publik bisa dipertukarkan. Satu cuitan Twitter bisa dengan cepat dicuitkan ulang (retweet) sehingga diketahui banyak orang tanpa terhalang jarak geografis. Begitu hebat persebaran informasi melalui media sosial  sehingga penggunaannya untuk memengaruhi opini publik makin disadari sebagai sesuatu yang strategis. Presiden AS Barack Obama adalah contoh figur terkemuka yang mengoptimalkan jaringan media sosial dalam menyosialisasikan visi misi politiknya semasa berkampanye pilpres. Di Tanah Air, partisipasi tinggi publik dalam Pileg dan Pilpres 2014 tidak terlepas dari peran media sosial yang memungkinkan orang lebih involved dalam tahapan pemilu, misal mengenai pemutakhiran data pemilih. Angka pengguna internet yang tak kurang dari 82 juta orang pun membuat dua pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2014 memanfaatkan akun media sosial terkemuka seperti Twitter dan Facebook untuk meraih dan memelihara dukungan politik. Pemanfaatan media sosial untuk mengomunikasikan isu-isu publik adalah hal yang amat menunjang keterciptaan iklim demokrasi sekaligus berkeselarasan dengan cita-cita negara yang berkedaulatan rakyat. Media sosial menjadi sarana bagi warga negara untuk berkomunikasi dalam aras vertikal dan horizontal, mengartikulasikan aneka pendapat dan gagasan dalam memengaruhi kebijakan publik. Kritik terhadap jalannya pemerintahan dan kinerja penyelenggara negara bisa tersebar dengan cepat dan tanpa batas. Realitas itu jadi alternatif berkait keterbatasan dan kekakuan berbagai saluran resmi dan konvensional yang ada, seperti DPR, dan berbagai institusi kemasyarakatan lain. Melawan Hukum Terhubungnya antarmanusia dan realitas media sosial kian menjadi media alternatif, tidak terkecuali dalam komunikasi politik, rupanya terbaca oleh sebagian pihak sebagai peluang  yang menjanjikan. Jasa untuk melancarkan agenda politik, seperti kampanye melalui media sosial, juga merebak, menjadi pelengkap metode konvensional yang sudah ada. Persoalannya, demi mencapai keuntungan, fungsi strategis media sosial acap dimanfaatkan sebagian pihak secara melawan hukum dengan menyerang martabat dan integritas seseorang/lembaga. Tujuannya mudah ditebak, yaitu memaksa  pihak yang diserang untuk bernegoisasi dan memenuhi keinginan pihak penyerang, umumnya berupa uang. Modus inilah yang disinyalir dilakukan administratur akun @Triomacan2000. Dalam kasus ini, metode kejahatan boleh saja terbilang relatif baru. Namun esensi  tindakan berupa public blaming yang diikuti pemerasan sebenarnya modus klasik dan telah mengambil bentuk jauh sebelum tercipta dunia cyber. Jika hal ini yang terjadi dalam kasus akun Triomacan2000 maka tindakan seperti itu adalah perbuatan jahat dan tak bisa mendalihkan pada argumen penggunaan kebebasan berpendapat atau berekspresi. Klaim penggunaan kebebasan berpendapat kehilangan pembenaran konstitusionalnya andai digunakan menyerang kepentingan orang lain demi kepentingan diri pribadi. Penggunaan kebebasan berpendapat bukan hak asasi yang mutlak melainkan dibatasi oleh hukum yang demokratis dan menjamin penikmatan hak orang lain. Karena itu, tindak kejahatan melalui media sosial, sebagaimana kejahatan konvensional, sudah seharusnya dan sewajarnya menjadi perbuatan yang bisa dijatuhi hukuman. ●