Menunggu Pemerintah Berdaulat

Menunggu Pemerintah Berdaulat

Tjahjo Kumolo,  SEKJEN DPP PDIP, KETUA FRAKSI PDIP DPR

Sumber : SUARA MERDEKA, 13 Januari 2012

PEMBATALAN Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dari keseluruhan sistem pemilihan anggota legislatif dengan banyak elemen itu, mengiaskan mobil berkomponen satu merek dengan 18 instrumen terpadu tetapi satu komponennya diganti merek lain sehingga pasti tersendat-sendat lajunya. Inilah sistem pemilu yang diselenggarakan tahun 2009.

Namun PDIP harus menjalankan mobil dengan satu komponen mesin yang diganti itu, dan konsisten melaksanakan paradigma yang diatur konstitusi kedaulatan pemilih sebagaimana keputusan MK dan kedaulatan partai sebagaimana UU Pemilu. Sistem distrik ini tidak proporsional dan juga riskan, mengingat perubahan itu sangat dekat dengan pelaksanaan pemilu. Implikasinya, biaya politik bagi caleg menjadi sangat tinggi.

Karena itu, pembahasan RUU Pemilu harus mencermati hal itu. Penulis berpendapat sistem tertutup bisa menjadi pilihan dengan mendasarkan bukti bahwa proses pemilihan terbuka pada Pemilu 2009 menghasilkan komposisi kelembagaan DPR yang kini dihujat oleh banyak pihak. Publik pun cenderung menyalahkan parpol terkait dengan proses perekrutan kader.

Mencermati dinamika dari berbagai evaluasi pemerintahan hasil pilpres secara langsung 2004 dan 2009, masalah estafet kepemimpinan pada 2014 menjadi poin penting dan agenda strategis semua partai. Namun bagi PDIP, yang pada 10 Januari 2012 memperingati HUT ke-39, yang terpenting saat ini adalah bagaimana kembali menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan haluan pemerintahan 2014 melalui proses politik di DPR dan MPR.

Jadi, pileg dan pilpres mendatang seyogianya lebih menekankan pada kualifikasi pemimpin nasional untuk menakhodai kapal Indonesia yang begitu besar dan sarat permasalahan. Kata kuncinya adalah pemimpin itu punya ketegasan mengambil sikap politik dan pemahaman kuat terhadap ideologi sehingga bisa memberikan arah, memiliki kemampuan teknokrasi sekaligus komitmen kerakyatan yang kuat.

Biarlah rakyat sendiri yang menentukan pemimpin tahun 2014 mengingat rakyat adalah hakim tertinggi, dan tiap partai punya mekanisme untuk merespons harapan rakyat. Berdasarkan berbagai survei, Megawati masih populer dan mendapat dukungan dari struktur partai. Namun pencalonannya menunggu momentum yang tepat. Keputusannya pun ada di tangan Megawati, dan sebagai kader partai ia harus siap.

Gelagat dan Dinamika

Peringatan Presiden SBY bahwa jangan ada kegaduhan politik pada 2012, sebenarnya sudah diawali oleh kegaduhan sejak 2009. Puncaknya adalah reshuffle kabinet yang melahirkan  kegaduhan politik birokrasi. Belum lagi beberapa masalah sektoral yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

Walaupun SBY sudah memberi warning, kegaduhan politik dan birokrasi bakal terjadi. Apa pun data telaah strategis intelijen yang diterima Presiden, indikasi kegaduhan politik dan birokrasi yang berlebih itu akan mewarnai tahun ini. Bahkan mengecambah hingga Pemilu 2014 jika pemerintah belum menuntaskan reformasi birokrasi dan menyelesaikan permasalahan rakyat, yang merupakan salah satu kuncinya.

Tidak tuntasnya reformasi birokrasi dan tidak terselesaikannya problem kerakyatan merupakan pangkal masalah munculnya kegaduhan itu. Dalam urusan birokrasi, kita sering melihat ketidakakuratan penanganan konflik antardepartemen.

Ke depan, untuk menghadapi kegaduhan itu, pemerintah harus cepat hadir dalam tiap masalah dengan beragam motif itu, termasuk persoalan kekerasan. Keputusan cepat dan penanganan yang komprehensif integral harus menjadi kebijakan utama untuk melindungi masyarakat.

Kalau pemerintah tak berani mengambil keputusan untuk segera bertindak dan cepat melindungi masyarakat, berarti pemerintah kalah, sementara skenario besar sedang bermain. Pemerintah yang berdaulat seharusnya tidak boleh kalah dari segala bentuk teror dan kekerasan, serta berani menindak pembantu dan aparatnya atas kebijakan yang merugikan masyarakat. ●