Menjamin Kepentingan Negeri

Menjamin Kepentingan Negeri Akh Muzakki  ;  Guru Besar serta dekan FISIP dan FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

                                                     JAWA POS, 03 Januari 2018

                                                           

ADA tiga event besar yang dihelat pada 2018 di negeri ini. Dilaksanakan pada paro kedua 2018 dengan selang waktu dua bulan antara masing-masingnya. Ketiganya adalah pilkada, Asian Games, dan Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting). Pilkada akan diselenggarakan di ujung Juni, Asian Games di paro kedua Agustus, dan Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia pada pertengahan Oktober. Tiga event di atas memang tidak memiliki kesamaan orientasi. Pesertanya juga beda. Pilkada diikuti oleh internal warga provinsi atau kabupaten/kota, sedangkan Asian Games dan Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia diikuti oleh tokoh-tokoh elite dunia, masing-masing di bidang olahraga dan keuangan-bisnis. Hanya, dari sisi akumulasi orang dan kapital, ketiganya sama-sama melibatkan individu dan modal finansial dalam jumlah yang sangat besar. Pilkada akan melibatkan seluruh warga daerah yang telah memenuhi persyaratan dari sisi administrasi kependudukan. Asian Games melibatkan atlet dan ofisial dari 45 negara di Asia yang bisa mencapai 15 ribu orang. Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia akan diikuti oleh hampir 20 ribu peserta elite dari 189 negara. Besarnya akumulasi orang dan kapital yang berputar pada tiga event besar yang berbeda di atas meniscayakan keteguhan kepentingan nasional. Hadirnya pemilik suara politik dari warga bangsa ini ke TPS harus dikonversi menjadi modal politik yang besar untuk proses percepatan kemajuan bangsa secara demokratis. Pula, hadirnya tokoh-tokoh level dunia di bidang olahraga dan ekonomi-bisnis ke negeri ini harus mampu dimanfatkan untuk memperbesar peluang Indonesia memasuki panggung dunia secara lebih luas. Semua kepentingan di atas dibangun dan disemangati oleh satu prinsip: kepercayaan (trust). Dalam proses deliberasi sosial-politik, baik untuk kepentingan kontestasi demokrasi maupun sinergi ekonomi-bisnis, asas kepercayaan ini mutlak diperlukan. Bahkan, dalam derajat tertentu, asas kepercayaan yang dimaksud menentukan hidup matinya serta sukses tidaknya sebuah kegiatan, apalagi yang masuk kategori besar seperti pilkada, Asian Games, dan Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia di atas. Potret besar sosiologis masyarakat Indonesia juga memberikan kontribusi yang cukup penting, tidak hanya bagi kepentingan investasi, tapi juga destinasi pergerakan kapital ke negeri ini. Kekenyalan karakter bangsa yang membuat masyarakatnya terbuka dan terampil berinteraksi dengan selainnya menjadi modal sosial penting bagi lumernya pergaulan Indonesia dengan masyarakat dunia secara lebih luas. Pada titik inilah sebetulnya semua komponen bangsa ini tampak wajib menjamin suksesnya pilkada, Asian Games, dan Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia di atas. Ada tiga tugas besar yang harus ditunaikan oleh seluruh komponen bangsa ini. Dan tiga tugas besar tersebut harus menjadi nota resolusi tahun 2018. Pertama, memperkuat stabilitas keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Siapa pun tidak menolak tesis kaitan yang erat antara stabilitas keamanan-cum-ketertiban dan ekonomi. Keduanya saling berpengaruh, baik dalam konteks meniadakan maupun mewujudkan. Tiadanya jaminan keamanan-cum-ketertiban akan meniadakan stabilitas ekonomi. Pun sebaliknya, tiadanya jaminan ketahanan ekonomi akan mengancam stabilitas keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, berbagai bentuk intoleransi hingga terorisme harus menjadi perhatian besar agar tidak mengganggu citra negeri ini di mata dunia. Apa pun motif di balik tindak intoleransi hingga terorisme, praktik-praktik yang masuk ke dalam kategori tersebut sangat rawan untuk memengaruhi secara langsung citra Indonesia. Stabilitas keamanan negara yang terganggu dan ketertiban masyarakat yang tercabik-cabik menjadi ancaman bagi penguatan citra positif negeri ini ke masyarakat global. Kedua, memperkuat pembangunan infrastruktur sosial. Bentuknya adalah dengan memperbesar inisiatif-inisiatif strategis bagi tumbuhnya kesadaran dan praktik bersama masyarakat di ruang publik untuk lahirnya peradaban dan keadaban publik (public civility). Kuatnya infrastruktur sosial yang menjadi instrumen bagi lahirnya peradaban dan keadaban publik tersebut akan berkontribusi langsung terhadap kekuatan sebuah negara bangsa. Itu karena kekuatan suatu negara dan atau sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kuatnya inisiatif-inisiatif strategis bagi tumbuhnya kesadaran dan praktik bersama masyarakat di ruang publik di internal kehidupan mereka sendiri. Penguatan infrastruktur sosial di atas layak dilakukan untuk menyempurnakan pembangunan infastruktur fisik-material yang dilakukan secara cukup besar, khususnya dalam tiga tahun terakhir oleh pemerintahan Jokowi-JK. Besarnya pembangunan infastruktur fisik-material tidak akan banyak berarti jika infrastruktur sosial melemah. Dalam kaitan penguatan infrastruktur sosial inilah, lalu seluruh komponen bangsa ini memiliki kewajiban besar untuk membangun secara sinergis dan berkelanjutan apa yang dalam tradisi ilmu sosial dinamakan dengan istilah suprastruktur. Isinya adalah penguatan mentalitas bangsa yang menjadi roh dan semangat bersama dalam meraih dan mewujudkan cita-cita luhur bersama. Dengan begitu, akan muncul kesatuan dan keseiramaan antara infrastruktur fisik-material dan infrastruktur sosial yang dibutuhkan bagi kemajuan peradaban material dan nonmaterial bangsa di negeri ini. ●