Tahun Baru Tanpa Harapan Mohamad Sobary  ;   Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi

KORAN SINDO,  29 Desember 2014

                                                                                                                       

Apa gunanya tahun baru kalau masa depan sama gelapnya dengan masa lalu? Masa depan yang dekat gelap. Masa depan yang masih jauh dan belum kelihatan pun kegelapannya sudah terasa. Soalnya, di depan sana tidak ada apa-apa yang bisa menjadi harapan bersama. Dengan kata lain, masa depan sama saja dengan masa lalu. Semua yang terjadi pada masa yang sudah lama lewat itu suasana gelap gulitanya, pedih, dan duka nestapanya seperti baru terjadi kemarin. Kita tahu karena kepedihan tak mungkin membiarkan kita lupa. Masa lalu tidak menjadi kenangan menyejukkan, tapi merupakan trauma menakutkan. Apa gunanya organisasi yang bernama negara dan pemimpinpemimpin yang dipilih dengan hati gembira kalau masa depan sama gelapnya dengan masa lalu? Apa gunanya jaminan konstitusi kalau jaminan itu hanya merupakan selembar cek kosong, tanpa isi, tanpa arti? Tahun lalu hanya menjadi riwayat. Dengan catatan, di dalamnya hanya ada apa yang pedih. Tahun lalu merupakan riwayat kepedihan. Bagaimana kepedihan dikenang? Mungkin kita mengenang secara khusus untuk melupakannya. Janji-janji yang tak pernah dipenuhi, kita lupakan. Hati kita memang selebar tujuh samudera raya, ditambah tujuh kali yang sudah ada itu. Kita melupakan semua kesalahan masa lalu dengan jiwa besar. Jauh lebih besar dari sejuta pohon beringin, ditambah sebanyak itu pula. Jiwa kita besar tak terkira. Karena begitu, masa depan berlalu dan segenap kesalahan kita lupakan. Kita menghadap ke depan dengan harapan siapa tahu masa depan lebih baik. Tapi, kenyataannya masa depan sama buruknya dengan masa lalu. Para pemimpin hanya sibuk berebut kursi. Ketika kursi belum diperoleh, kekuasaan belum di tangan, betapa indah mereka punya janji. Tapi, begitu masa depan itu sehari demi sehari berlalu dan tahu-tahu sudah menjadi masa lalu, kita hanya bertemu omong kosong. Ada kalanya kita bertemu para pemimpin yang dikirim ke penjara oleh KPK. Kita tidak tahu, apakah itu jawaban atas cita-cita atau harapan kita? Kita berharap makmur, tapi yang kita jumpai hanya para pencuri kemakmuran kita yang dipenjara. Dapatlah kita merasa makmur hanya karena pencuri-pencuri ditangkap, ditahan, dan dipenjara? ”O, memang bukan kemakmuran yang kita jumpai, tapi keadilan.” ”Dapatkah kita merasa telah memperoleh keadilan, hanya karena para pencuri diadili?” ”Seharusnya bisa” ”Seharusnya? Siapa yang mengharuskan? Pencuri dihukum mungkin cermin keadilan. Tapi, warga negara yang punya hak hidup layak, cukup sandang, cukup papan, cukup pangan, dan rasa damai, apa berarti semuanya telah kita dapatkan ketika seorang pencuri, atau beberapa puluh pencuri, diadili dan dihukum?” Negara hanya sibuk mengurus dirinya sendiri. Tata negara punya aturan dan hukumhukum yang mengatur hidup kenegaraan yang baik. Tapi, kesibukan di bidang itu tak berarti bahwa negara atau para pejabat negara telah mengatur kehidupan rakyat.  Dalam kesadaran para penyelenggara negara, rakyat itu tidak ada. Bagi mereka, yang ada negara dan aturanaturan ketatanegaraan yang ruwet itu. Selebihnya, yang ada diri mereka sendiri. Mereka yang mengatur kemakmuran dan diri mereka sendiri yang diutamakan. Mereka menjadi yang paling utama, tapi belum cukup. Pencurian besar-besaran masih terus terjadi. Penyelenggara negara tak perlu merasa malu. Di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat politik, kalau ada pejabat tertangkap, dia dianggap bodoh. Di sini urusannya jelas: bodoh berarti tidak rapi, tidak cermat, tidak hati-hati, dan ceroboh karena meninggalkan jejak. Seharusnya mereka lebih lihai lagi. Tidak ada yang berkata: seharusnya sudah cukup dengan gaji yang ada. Seharusnya lebih dari cukup untuk hidup dengan kekayaan yang ada. Atau, seharusnya kita menjaga kredibilitas moral dan keluhuran agama. Pencurian tidak disesali karena itu salah, tapi karena pencuri yang tertangkap itu ceroboh. Pencurian tidak ada sangkut pautnya dengan etika bahwa pencuri menodai hak hidup orang banyak. Pencurian tak dilihat sebagai dosa sosial, dosa politik, dosa kemanusiaan, dan dosa keagamaan. Di masyarakat politik dan di dalam lingkungan birokrasi pencurian tidak ada hubungannya dengan etika dan agama atau hukum. Sekali lagi, pencurian disesali karena tidak terampil, tidak hati-hati, dan tidak cermat. Pak Jokowi. Kita tahu Sampean itu pemimpin yang tulus, lebih dari yang lain-lain. Tapi, tulus jangan disimpan di hati. Tulus jangan hanya dibawa ke Tanah Suci dan di rumah-rumah suci yang Sampean kunjungi. Tahun baru tak membawa harapan. Pejabat-pejabat baru tak menjanjikan kebersihan diri untuk tak mencuri. Bagi mereka, mencuri salah hanya kalau tertangkap. Kalau cermat, lihai, dan profesional, mencuri tak ada masalah. Uang negara boleh dirampok semua. Negara boleh bangkrut, tapi pencuri harus tak ketahuan. Ketulusan itu ”kapital”. Pak Jokowi harus ”mengapitalisasikannya” dengan baik dan berani. Bukankah Sampean tidak takut berjuang demi negara dan rakyat di dalamnya supaya rakyat hidup lebih baik, lebih makmur, lebih adil? Sampean presiden. Tugas presiden mengubah yang gelap menjadi terang. Menciptakan suasana tanpa harapan menjadi sebaliknya. Selebihnya Pak, orang tulus, yang apa adanya, dan tak berharap yang bukan-bukan, bisa mengubah masa lalu yang gelap menjadi masa depan yang terang. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Masa lalu boleh gelap, tapi masa depan tidak. Pak Jokowi, jangan biarkan tahun baru dan masa depan tanpa harapan. Tapi, jangan pula hanya memberi harapan karena meskipun tanpa harapan itu mengecewakan, kalau harapan sekadar harapan, itu membunuh kemanusiaan dan keadilan.? ●